”Dilema” di Antara Manfaat dan Masalah Jembatan Musi VI

0
5

Oleh: Ummu Aisyah

Jembatan Musi VI Palembang telah dibuka untuk masyarakat pada Rabu (6/1) setelah diresmikan oleh pemerintah setempat pada 30 Desember 2020 lalu. “Sesuai dengan rencana, 6 Januari dibuka dan dioperasionalkan. Masyarakat sudah bisa menggunakan Jembatan Musi VI ini.” Demikian ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel Darma Budhi di Palembang, Selasa (5/1).

Jembatan yang menghubungkan kawasan Seberang Ulu dan Seberang Ilir ini memiliki panjang total 925 meter, lebar 11,5 meter dan untuk dua lajur dua arah, masing-masing lebar 8,5 meter ditambah trotoar dengan lebar 1,5 meter.

Tinggi terhadap permukaan air sungai musi 13 meter dan kapasitas muatan sumbu 8 ton. Budhi mengatakan pembangunan Jembatan Musi VI ini menelan biaya Rp 548 miliar yang dibagi dalam tahap satu sebanyak Rp 334 miliar, tahap kedua Rp 135 miliar dan tahap ketiga Rp 78 miliar. Proses pembangunan jembatan ini memakan waktu selama enam tahun dengan beragam kendala, di antaranya pengurangan dana APBN untuk pelaksanaan Asian Games hingga pembebasan lahan. (Republika.co.id, Selasa) 05/01/2021.

Terkait pemeliharaan jembatan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga – Tata Ruang Provinsi Sumsel lantaran Pemerintah Kota Palembang menyatakan tidak mampu secara anggaran. “Kami akan menganggarkan untuk listrik dan pemeliharaan. Setiap bulan untuk listrik saja sekitar Rp 50 juta hingga Rp 60 juta dan Pemkot Palembang keberatan.

Selain pemeliharaan lampu ada juga dana untuk petugas khusus,” kata dia. Ia mengutarakan harapannya agar operasional jembatan ini dapat memperlancar arus lalu lintas terutama mengurangi beban Jalan Jendral Sudirman dan Jembatan Ampera. ”Sekarang menuju gerbang tol Kayu Agung melalui Keramasan. Masyarakat bagian barat Palembang lewat sini, tidak lewat Jakabaring dan Jembatan Musi II Palembang,” katanya.

Harapan pemerintah dengan keberadaan Jembatan Musi VI ini adalah demi terwujudnya kelancaran lalu lintas dan pengurangan beban lalu lintas di area yang rawan kemacetan yaitu Jembatan Ampera dan Jalan Jend Sudirman.

Namun demikian harapan tinggalah sebuah harapan ketika tata kelola pembangunan infrastruktur dikelola oleh sebuah sistem demokrasi, yang orientasinya bukan untuk kemaslahatan umat, namun ada berbagai kepentingan didalamnya. Tata kelola yang tidak sempurna bahkan salah sudah biasa dilakukan oleh pengelola negeri yang berideologikan sekulerisme ini.

Alih -alih menghindari kemacetan, justru malah menimbulkan kemacetan baru yang justru lebih menyulitkan. Pasalnya jalan yang diaruskan menuju arah jembatan Musi VI ini adalah jalan kapasitas muatan kendaraan hanya 2, sehingga pasti terjadi penumpukkan setiap jam makan pergi kerja, maupaun pulangnya.

Seharusnya pemerintah menambah pelebaran jalan sehingga sejalan dengan penambahan arus kendaraan. Kemudian beralih ke sepanjang jalan menuju Jembatan Musi VI, baik dari arah Bukit (Musi II) maupun Jalan Jendral Sudirman, karena tidak dibarengi dengan luasnya jalan raya yang tersedia.

Di sisi lain, gemerlap lampu yang disajikan juga telah menyita perhatian masyarakat, sehingga menarik minat mereka untuk menikmati indahnya Panorama Kota Palembang jika disaksikan dari atas jembatan di sore hingga malam hari. Tak pelak ini pun tak bisa dihindari dimana masyarakat ada kebiasaan baru berkumpul di sepanjang jembatan tanpa memperhatikan lagi protokol kesehatan.

Masyarakat cenderung abai dengan bahaya yang mengintai keselamatan mereka. Dari sini kita bisa melihat bahwa pembangunan infrastruktur dalam sistem demokrasi tidak sepenuhnya memperhatikan kebutuhan rakyat, dimana satu sisi menampilkan icon untuk menarik perhatian wisatawan yaitu menarik daya beli (untuk meraih keuntungan para kapitalis). Namun di sisi lain kurangnya perhatian terhadap kondisi jalan yang memadai sehingga menimbulkan masalah baru yang berujung pada kesengsaraan.

Seperti kemacetan, di tengah Pandemi Covid-19 belum berakhir, kondisi perekonomian rakyat sedang dalam kondisi sakit, kelaparan, hilangnya pekerjaan dan lain-lain, bisa menimbulkan ragam kejahatan mulai pencopetan, penjambretan dan lainnya. Belum lagi berbagai bahaya yang lainnya jika tidak disertai dengan sarana dan prasarana pendukung seperti jaminan keamanan pengguna jembatan sepanjang jembatan.

Infrastruktur dalam Perspektif Islam

Infrastruktur merupakan bangunan fisik yang berfungsi untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan kegiatan sosial ekonomi suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, keberadaan infrastruktur akan sangat menunjang kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat.

Dalam sistem ekonomi kapitalis, termasuk yang diterapkan di Indonesia, biaya pembangunan dan pemeliharaan berbagai macam infrastruktur diperoleh dari sektor pajak sebagai pemasukan terbesar penerimaan negara, dari pinjaman atau uang luar negeri dan melalui skenario kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) yaitu kontrak kerjasama antara Pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka waktu panjang (biasanya 15-20 tahun).

Pada akhirnya masyarakat yang harus menanggung beban baik secara langsung melalui pungutan penggunanan infrasturktur seperti tarif tol yang semakin mahal maupun melalui pungutan tidak langsung dalam bentuk peningkatan berbagai pungutan pajak.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara dan dibiaya dari dana milik umum. Bisa juga dari dana milik negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya.

Walaupun ada pungutan, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemiliknya dalam bentuk yang lain. Ini termasuk juga membangun infrastruktur atau sarana lain yang menjadi kewajiban negara untuk masyarakat seperti sekolah-sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, jalan-jalan umum, dan sarana-sarana lain yang lazim diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan urusan mereka.

Dalam hal ini, negara tidak mendapat pendapatan sedikit pun. Yang ada adalah subsidi terus-menerus. Jadi, sama sekali tidak ada pos pendapatan dari sarana-sarana ini.
Negara benar-benar memberikan pelayanan terbaik dan gratis bagi rakyatnya, semata-mata karena Allah. Dan hanya dalam sistem Islam yaitu Khilafah, peran negara akan berjalan sebagaimana seharusnya.

Selagi sistem yang mengatur kehidupan umat adalah Demokrasi, maka selama itulah umat tidak akan mendapatkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, apalagi kemuliaan. Dan jalan satu-satunya untuk meraih kemuliaan adalah kembali kepada sistem Islam, dengan cara turut bersama-sama memperjuangkan ditegakkannya kembali sistem Islam dan bergabung dengan jamaah dakwah yang konsisten memperjuangkannya. ***
Wallahua’lam bishowwab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here