Ini 9 Kutipan Pernyataan Viral Soal Pemindahan Ibu Kota Baru

0
23
Presiden Jokowi sesaat jelang pengumuman sebagian wilayah Kabupaten PPU dan sebagian wilayah Kutai Kertanegara, Kaltim, sebagai lokasi IKN terpilih di Istana Negara, Jakarta, 26 Agustus 2019. (foto: Twitter|@jokowi)

Kliksumatera.com, BANDARLAMPUNG – Berbicara isu tematik pemindahan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke sebagian dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, tak jarang bikin dahi kita ‘berkernyit’ sejenak.

Beberapa pihak yang pernah redaksi ajak berdiskusi kurun Agustus 2017 hingga kini mengaku terkadang agak sedikit ‘puyeng’ jika harus dipaksa selama beberapa waktu fokus membahas beragam isu arus utama ihwal agenda raksasa bangsa Indonesia ini.

Salah satu dari mereka, sebut saja Fulan, bahkan sembari berseloroh menyebut, soal pemindahan ibu kota negara itu berat, “biar Dilan aja,” ujarnya, medio Mei 2019 lalu.

Menyegarkan kembali ingatan kita, berikut redaksi himpun sembilan pernyataan viral para tokoh dari beragam latar, seputar isu IKN. Figur publik yang redaksi pilihkan, tanpa ada tendensi apapun kecuali satu, harus diakui telah jadi warna tersendiri linimasa publik. Selamat menyimak.

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Dari sekian banyak pernyataan orang nomor satu di Indonesia ini terkait proses-progres wacana hingga rencana pemindahan IKN sejak ia kemukakan April 2015 hingga kini, pernyataan menarik dalam satu penggalan pidato kenegaraannya di muka konvensi Sidang Paripurna DPD RI 16 Agustus 2019 lalu jadi pernyataan viral.

Diksi “mohon izin” yang dipilih oleh presiden ke-7 RI ini saat mengumumkan calon lokasi IKN baru di Kalimantan kala itu pun menuai komentar publik dengan beragam sudut pandang. Mulai dari yang apresiatif, senang, salut, bangga, nyinyir, bahkan sinis.

“Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” kata dia.

“Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia Maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya,” kata Jokowi tepat pukul 10.56-10.57 WIB pada sidang yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang itu.

2. Bambang Brodjonegoro
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro kini menjadi figur sentral kabinet soal isu pemindahan IKN.

Penerus Andrinof Chaniago ini dikenal sosok profesional teknokratik yang dianggap oleh sebagian analis tangan dingin dibalik sukses program Tax Amnesty saat menjabat Menteri Keuangan Kabinet Kerja sejak dilantik pada 27 Oktober 2014 hingga digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati.

Meminjam istilah Yuli Yanna Fauzie, jurnalis CNNIndonesia.com dalam reportasenya edisi 7 September 2018, Presiden Jokowi mempercayainya untuk menjadi “juru kunci pengatur strategi pembangunan Tanah Air” dengan memindahkannya ke Bappenas sejak 27 Juli 2016.

Ujarannya meyakinkan publik soal preferensi keterpilihan opsi pemindahan IKN baru ke luar Pulau Jawa sebagai bagian episentrum mewujudkan Indonesia sentris dalam jumpa pers usai Ratas Kabinet Kerja 29 April 2019 redaksi pilihkan untuk Anda.

“Jadi intinya rekan-rekan media, kalau kita hanya memindahkan masih di wilayah Pulau Jawa apalagi hanya di seputaran Jakarta, ini juga tidak mengurangi beban dari Pulau Jawa. Dan tidak membuat pembangunan kita lebih Indonesia sentris tapi lebih memperkuat Pulau Jawanya,” kata bungsu dari tiga bersaudara ini.

Ya, Bangbro –sapaan terkini mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, dan Wakil Menteri Keuangan ini notabene putra ke-3 Soemantri Brodjonegoro, eks Menteri Pertambangan (17 Oktober 1967 – 28 Maret 1973) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (28 Maret – 18 Desember 1973) yang wafat masa bertugas kemudian digantikan Syarif Thayeb.

Catatan redaksi, nama mendiang ayahanda Bangbro ini tak lekang oleh zaman. Selain jadi nama Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) di Rawamangun, Jakarta Timur, juga diabadikan jadi nama jalan protokol kampus Universitas Lampung (Unila) di ibu kota provinsi pengusul jadi alternatif calon lokasi IKN baru pusat pemerintahan pengganti DKI Jakarta, yang memviralkan diri pula dengan nama lekat, ‘DKI’ Lampung.

3. Moeldoko
Sosok Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018 juga mantan Panglima TNI (30 Agustus 2013 – 8 Juli 2015) bergaya parlente ini jadi buah bibir publik pemerhati isu pemindahan IKN usai presentasi visioner dari sudut pandang pertahanan negara saat didapuk jadi narasumber Dialog Nasional II Pemindahan IKN gelaran Kemen-PPN/Bappenas, 26 Juni 2019.

Mengutip reportase jurnalis Kompas.com, Yoga Sukmana (Rabu, 26/6/2019), Jenderal Purn Moeldoko saat itu meminta rencana pemindahan IKN tak hanya digodok dari sisi anggaran semata. Hal penting lainnya yang juga harus dipikirkan pemerintah yakni soal pemindahan kekuatan militer ke IKN baru.

“Bagaimana memindahkan kekuatan-kekuatan militer ke Kalimantan, enggak kecil itu bos,” tegas Ketua Umum DPP HKTI ini, lalu menambahkan, “pikirkan untuk infanteri saja itu ada pusat infanteri, ada pusat pendidikannya. Belum lagi memikirkan tempur dan bahan tempurnya. Ini besar.”

Pernyataan alumnus Akmil 1981 sekaligus alumnus terbaik Akabri tahun yang sama mantan politisi Partai Hanura 2016-2018 itu sontak jadi mesin pengingat publik terkait urgensi kajian komprehensif soal ‘center of gravity’ sebagai kajian strategis geostrategi pemindahan IKN baru ke Kalimantan.

Selain pernah jadi Pangdam XII/Tanjungpura, nama Kalimantan juga jadi satu penggalan penting karir akademik mantan KSAD ini. Disertasi jenderal asal kota kretek Kediri, Jawa Timur yang sukses mengantarnya meraih gelar doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP UI dengan predikat sangat memuaskan, 15 Januari 2014 ini berjudul “Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan)”.

4. Iwan Fals
Dari mantan Kolonel Moeldoko, kita beralih ke sosok Virgiawan Listanto, anak mendiang Kolonel Anumerta Sucipto –seorang anak petinggi pabrik gula Kalibagor, Purwokerto, Jawa Tengah, yang hingga kini dikenal luas salah satu musisi legendaris aset bangsa, Iwan Fals. Oi! Haha..

Ya, berjeda tiga bulan sedikitnya dua kali ikut angkat bicara, pelantun hits Oemar Bakri dan Bento ini turut ramai diperbincangkan usai berkicau menanggapi keputusan pemerintah memindahkan IKN baru ke luar Jawa, lewat akun pribadi media sosial Twitter miliknya.

Redaksi kutipkan cuitan pertamanya, saat ia usul nama Ibu Baru menggantikan Ibu Kota. “Pindah Ibu Kota tapi gak ngerusak hutan, itu baru kereeennn…,” kicau Presiden OI atau Orang Indonesia, salah satu paguyuban fans fanatik pencipta lagu Ibu itu pukul 11.26 WIB, 10 Mei 2019 lalu.

5. Cinta Laura Kiehl
Pesohor lain yang duluan viral menanggapi hasil Ratas Kabinet Kerja 29 April 2019 ialah aktris dan penyanyi blasteran Indo-Jerman berlogat bicara unik, Cinta Laura Kiehl.

Mengunggah postingan lengkap ber-caption foto cantiknya berseragam ala Paskibraka, dalam akun Twitter @xcintakiehlx miliknya pelantun My Guardian Angel ini mencuit, “Siap Presiden @jokowi! Sangat bijaksana bila ibu kota dipindahkan ke luar Jawa,” pukul 07.45 WIB, 30 April 2019 lalu.

Wah, dapat dipastikan di lokasi IKN baru kelak tetap aman karena “walau becek tetap ada ojek” ya, Cinta?

6. Anies Baswedan
Melengkapi penegasan pemerintah bahwa rencana pemindahan IKN baru tegak lurus berbasis pemisahan fungsi cuma merelokasi pusat pemerintahan saja dan Jakarta tetap sebagai pusat ekonomi dan bisnis Indonesia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 22 Agustus 2019 turut menggarisbawahinya.

“Bahkan arahan dari Pak Presiden (Jokowi) memang, Bank Indonesia kemudian lembaga-lembaga pemerintahan terkait bisnis perekonomian akan tetap di Jakarta. Jadi sebagai pusat kegiatan perekonomian, kota ini jalan terus,” tegas Anies, seperti dilansir Kompas edisi Kamis (22/8/2019).

7. Isran Noor
Ini dia figur lokal rasa nasional, yang hingga akhir masa jabatannya 2023 mendatang bakal jadi ‘media darling’ oleh kapasitasnya sebagai tuan rumah calon lokasi IKN terpilih.

Gubernur Kalimantan Timur 2018-2023 ini kariris birokrat sipil sejati. Memulai karir PNS sejak 1981, mantan ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) kala menjabat Bupati Kutai Timur itu terpantau rutin jadi narasumber tetap media massa jika sudah berbicara soal IKN.

Pernah jadi Plt Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pengganti Sutiyoso yang mundur usai terpilih menjadi Kepala BIN (2015), doktor alumnus Umpad (Universitas Padjadjaran) Bandung produk amalgamasi Kutai-Bugis itu pemilih jurus “operasi senyap” dalam memperjuangkan keterpilihan provinsinya sebagai lokasi IKN.

“Tenang saja, Belanda sudah lari,” adalah ungkapan door stop bernada gurauannya, Selasa 20 Agustus 2019 lalu, yang juga viral menyiratkan keengganannya menanggapi ‘sempat’ dicoretnya kawasan Bukit Soeharto dari daftar calon lokasi IKN terpilih, sembari menegaskan intinya yang terpenting lokasi di Kalimantan sesuai penetapan presiden.

Saat itu, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman 1978-1979 ini menjawab pers, mendampingi Men-PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai jadi pembicara kunci Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Region Kalimantan, di Balikpapan, Kalimantan Timur.

8. Luhut Binsar Panjaitan
Lama tak menghunus jurus kata blak-blakan khasnya, Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjaitan atau akrab disapa LBP, tetiba meruyak jagat isu IKN dan dijamin bakal kontan mengundang gelak tawa siapa pun yang mendengarnya.

Bah, LBP bicara apa memang? Simak saja, “Kalau enggak mau dan pro-kontra ya ke surga aja. Yang penting ini untuk perbaikan Indonesia,” cetus rekan seangkatan dinas militer Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto ini usai rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di gedung parlemen Senayan, Jakarta, 9 September 2019, menohok.

Ungkapan bernada ceplas-ceplos ala LBP itu seuntai tambun visi Presiden Jokowi yang menarget agregat agenda raksasa anak bangsa menuju Visi Indonesia 2045 tersebut sebagai simbol identitas bangsa sekaligus representasi kemajuan bangsa masa depan.

9. Andi Desfiandi
Dari sudut area ujung Sumatera, Sang Bumi Ruwa Jurai Provinsi Lampung, nama figur inisiator DKI Lampung satu ini tak lepas dari rancak genderang isu pemindahan IKN.

Mantan rektor kampus technopreneur IBI Darmajaya, Ketua Bravo-5 Lampung –salah satu organ relawan pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin besutan LBP, dan pencipta lagu Tetap Jokowi pada pilpres 2019, serta jauh sebelumnya pendiri organ relawan swadiri Waroeng Jokowi era pilpres 2014 ini terkini menjabat Ketua Harian Tim DKI Lampung.

Dialah Andi Desfiandi, doktor administrasi bisnis jebolan Unpad Bandung (juga tercatat Ketua Ikatan Alumni Unpad Korda Lampung periode 2014-2019 dan 2019-2024), yang berjibaku memperjuangkan pengusulan kajian ilmiah kesiapan-kelayakan bentang spasial timur Lampung yang masuk zonasi geospasial Sumatera bagian timur sebagai calon lokasi IKN pusat pemerintahan negara pengganti DKI Jakarta sejak Agustus 2017.

Meski Lampung terurai gagal terpilih, bahkan terkesan “dicuekin”, berbagai kata ungkapan apresiasi publik tetap dialamatkan pada diri Andi Desfiandi dan para pejuang pengusulan kajian DKI Lampung lainnya.

Menjadi sejumput oase sejuk tengah gurun penaja pemajuan daerah, kiprah Andi dkk dianggap melampaui ujung keterbatasannya sebagai spion kanal atributif masyarakat sipil Provinsi Lampung, saat membelah diri bak amoeba menjebol tradisi formalisasi aspirasi di kancah regional dan nasional.

Banyak pihak menilai, poin ke-9 dari 11 butir kesepakatan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera di Bengkulu, 8-10 Juli 2019 yakni Piagam Memorandum of Bumi Rafflesia, “Mengusulkan Provinsi Lampung sebagai salah satu alternatif untuk dikaji sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dalam rangka mengakselerasi pembangunan Pulau Sumatera dan pembangunan nasional”, merupakan maha puncak agregasi politik formal sekaligus ‘payung teduh’ asa juang menahun Tim Relawan DKI Lampung.

Ada campur tangan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, sang agregator di sana.

Tetap bergeming dengan tegas meminta pemerintah membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan melakukan uji publik atas kajian pemindahan IKN baru ke Kalimantan Timur, kini Andi dan tim masih terus gerilya memantau capaian demi capaian kinerja teknokratik pemindahan IKN.

Jauh sebelumnya, kata kontemplatif yang diungkapkan Andi, didampingi Sekretaris Harian Tim Relawan DKI Lampung Ary Meizari Alfian di hadapan sejumlah awak media usai Penandatanganan Kajian dan Deklarasi DKI Lampung oleh Seluruh Rektor dan Elemen Masyarakat Lampung di GSG Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Sukarame Bandarlampung 25 Juli 2019 lalu, redaksi pilih sekaligus menutup artikel ini.

Kala itu Ketua Yayasan Alfian Husin ini menyebut gelora optimismenya tentang kans Lampung yang berpeluang menjadi IKN baru. “Lampung sangat berpeluang jadi ibu kota, hanya tinggal izin dari Allah saja,” kata Andi.

Fakta kini berbicara lain. Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara duet terpilih. Hanya kekuatan Sang Ilahi yang sanggup mengubahnya, melalui perantara keputusan dan persetujuan bersama pemerintah dan DPR RI (terutama masa bakti 2019-2024).

Nah, Sidang Pembaca, masih ‘puyeng’ soal hiruk-pikuk progres isu arus utama IKN? Sebaliknya, lepas dari seluruh reproduksi propaganda dan rajam kontroversi yang timbul, redaksi justru berharap agar kita semua makin ‘cespleng’ meruyak gerak maju rentak irama pemindahan IKN baru. Bagaimana, ashiaaap? Tabik.

Laporan : Muzzamil
Editor/Posting : Imam Ghazali

LEAVE A REPLY

Please enter your name here
Please enter your comment!