Negara Menambah Utang untuk Pembangunan Kereta Api Cepat di Masa Pandemi

0
452

Oleh : Marwah Fidriyanti

Kementerian BUMN mengatakan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya) operasi pada awal pengoperasiannya.
Untuk itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman di awal operasi KCJB nanti. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyebut pinjaman bisa diperoleh dari China Development Bank (CDB) dengan jaminan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

”Agar itu bisa terwujud, PT KAI nantinya akan diusulkan untuk mendapatkan jaminan dari pemerintah dengan pembentukan singking fund. Untuk kelangsungan usaha dalam konteks operasional cash flow negatif yang akan terjadi di awal-awal operasi ini, kita sedang skemakan dengan pembiayaan dari bank. Dalam hal ini China Development Bank,” ujarnya dalam rapat di Komisi VI DPR, Kamis (8/7).

Selain cost deficiency, Kartika juga mengatakan proyek tersebut juga berpotensi mengalami pembengkakan konstruksi (cost overrun) sampai dengan US$1,4 miliar-US$1,9 miliar. Karena itu, pemerintah tengah bernegosiasi dengan China untuk menambal pembengkakan itu. Ia menambahkan pembengkakan terjadi akibat keterlambatan pembebasan lahan dan perencanaan yang terlalu optimis di awal. ”Kurang kuatnya manajemen proyek menyebabkan adanya potensi cost overrun pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung,” ujar Mantan Dirut Bank Mandiri tersebut.

Kartika menuturkan 75 persen dari cost overrun diasumsikan disetujui oleh pemegang saham (PSBI dan Bejing Yawan) serta CDB untuk dapat dicover melalui utang. “Pemenuhan biaya cost overrun akan dinegosiasikan dengan pihak China,” tandasnya.

Di awal pembangunannya, kereta cepat ini sempat menuai kontroversi, selain menggunakan dana pinjaman China juga banyak kalangan menilai kereta cepat Jakarta-Bandung belum terlalu dibutuhkan karena jaraknya yang pendek, serta sudah ada Tol Cipularang dan kereta api Argo Parahyangan.

Kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) memakan jalur 142,3 km dan nilai proyek US $ 5.8 miliar atau setara Rp 80 triliun. Penggarapnya PT Kereta Api cepat China. Tenaga yang dipakai pun dari China.

Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia dalam situasi Covid seperti ini kenapa pemerintah terus melanjutkan KCJB.

Penanganan pandemi yang seharusnya segera diatasi, malah diabaikan pemerintah malah lebih fokus ke sektor ekonomi ketimbang kesehatan, sehingga kasus pandemi di tanah air meroket ke negara nomor 3 tertinggi di dunia (dalam kasus harian COVID-19).

Kalau memang benar fokusnya lebih banyak ke ekonomi begini (?) apa gunanya ekonomi kalau seolah-olah meroket 7 % , tapi rakyatnya yang jadi korban. Tulis Roy Suryo.

Jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia terus meningkat sejak Juli 2021, tapi pemerintah tak peduli dengan keselamatan nyawa rakyatnya.

Ditambah lagi pemerintah malah melakukan pinjaman luar negeri, namun bukan untuk mengatasi pandemi akan tetapi untuk biaya pengoperasian awal kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sebagaimana diketahui pemerintah tengah bernegosiasi dengan China agar mendapat bantuan pinjaman dari China development bank (CDB).

Dengan jaminan oleh PT KAI sebab kementrian BUMN menyatakan KCJB bakal mengalami cost deficiency (kekurangan biaya operasional pada awal pengoperasian nya).

Inilah bentuk lepas tangan tanggung jawabnya negara dalam mengurusi rakyatnya. Ditambah lagi pilihan berutang membawa negeri ini pada jebakan yang akan merugikan negeri ini. Asas kapitalis yang digunakan menyebabkan ekonomi Indonesia runtuh. Hal ini dikarenakan terlalu banyak utang dan akhirnya Indonesia bertekuk lutut kepada IMF dan Negara-negara pemberi utang seperti China, USA, dan Australia dengan konsekuensi liberalisasi dan swastanisasi di sektor publik.

Sementara liberalisasi dan swastanisasi melegalkan korporasi besar untuk bisa memiliki SDA tanpa batas. Berbeda sekali dalam pengaturan insfrastruktur dalam konsep baitulmal yaitu konsep keuangan negara khilafah Islam.

Dalam baitulmal belanja infrastruktur diposisikan sebagai belanja yang penting. Sehingga harus dalam kendali negara sepenuhnya, karena pengeluaran belanja infrastruktur memang selalu besar, maka pengeluaran ini sekaligus dimanfaatkan untuk menyerap tenaga kerja banyak, sekaligus Diorientasikan untuk menggerakkan roda ekonomi.

Ada 3 pendapatan besar yang diperoleh negara tanpa pernah terjerat utang luar negeri yang ribawi.

1. Pos fa’i dan kharaj
Tempat penyimpanan dan pengaturan arsip- arsip pendapatan negara.
Meliputi harta yang tergolong fa’i bagi seluruh kaum muslimin kharaj, jizyah, ghanimah dll.

2. Pos kepemilikan umum
Seperti sumber daya alam yang melimpah digolongkan menjadi kepemilikan umum bukan milik negara. Negara tidak boleh memberikannya kepada asing atau privatisasi. Negara hanya berhak mengelola dan hasilnya diperuntukkan kemashlahatan umat sepenuhnya bisa berbentuk biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lainnya.

3. Pos Zakat
Pos ini menjadi tempat penyimpanan zakat. Seperti zakat uang, perdagangan, pertanian dan buah-buahan. Zakat ternak unta, sapi dan kambing.
Pos ini hanya untuk 8 ashnaf sesuai firman Allah.

Adapun pos tambahan yang bersifat extra ordinary, jika kas negara mengalami kekurangan yakni pos dharibah (pajak). Inipun hanya tambahan saja hanya dalam keadaan khusus dan objeknya pun hanya orang kaya saja. Dan setelah normal, maka pungutan pajak untuk di hentikan.

Skema pembiayaan ini menjadikan kas negara yaitu baitulmal menjadi relatif stabil dan tidak mudah defisit.

Insfrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang penting. Kebijakan fiskal baitulmal akan membelanjakan anggaran nya untuk insfrastruktur publik dan menciptakan kondisi yang kondusif agar masyarakat mau berinvestasi untuk hal-hal yang produktif.

Konsekuensi lanjutan jika proyek pembangunan insfrastruktur di danai dari baitulmal adalah tidak ada harga jual yang harus di bayar masyarakat ketika menggunakannya.Karena dalam sistem politik islam, negara bukan produsen dan rakyat bukanlah konsumen.

Wallahubissawab….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here