Tingginya Kasus Baru Corona, Bukti Gagalnya Penanganan Pemerintah

0
25

Oleh: Hj. Padliyati Siregar, ST

Pemberlakuan new normal atau kenormalan baru selama Pandemi Virus Corona yang direncanakan pemerintah dinilai belum tepat. Sebab Indonesia masih belum aman dari penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus yang masih terbilang tinggi, maka penerapan new normal beresiko tinggi terhadap makin masifnya penyebaran Virus Corona.

Pemerintah seharusnya fokus pada menekan angka kasus Virus Corona dahulu ketimbang berpikir melonggarkan aturan demi ekonomi. Agenda pemberantasan penyakitnya tidak ada, narasi yang dibawa malah hidup berdampingan, berdamai dengan Covid. Ini masalahnya kebijakan amburadul karena arahnya bukan memberantas, kalau agendanya kuat untuk memberantas Covid-19 baru kita bisa menemukan jalan yang tepat dalam penanganan.

Sejumlah pakar dan praktisi kesehatan menduga pembukaan sembilan sektor ekonomi dan wacana adaptasi kebiasaan baru atau AKB di tengah masyarakat menyebabkan kenaikan kasus Covid-19 di atas seribu per hari pada sepekan terakhir.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan sikap gegabah pemerintah dalam membuka kembali sembilan sektor ekonomi dan penerapan AKB menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat ikhwal pencegahan penyebaran transmisi lokal Virus Corona.

Hermawan berpendapat sejumlah masyarakat pada akhirnya menganggap langkah itu menunjukkan kondisi yang sudah kembali normal seperti sebelum adanya Pandemi Covid-19.

”Inilah risiko pembukaan sektor-sektor tersebut, kita sekarang mengalami kenaikan kasus secara konsisten di atas 1.000 per hari. Lonjakan ini terjadi di berbagai wilayah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang cukup signifikan,” kata Hermawan melalui pesan suara kepada Bisnis, Jakarta, pada Minggu (21/6/2020) lalu.

Sementara Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyebut masih tingginya kasus baru Covid-19 karena pelacakan yang dilakukan secara agresif.

”Penambahan ini sangat signifikan di beberapa daerah karena kontak tracing dari kasus konfirmasi positif yang kami rawat lebih agresif dilaksanakan dinas kesehatan di daerah,” kata Yurianto dalam keterangannya di Graha BNPB, Jakarta, Sabtu sore.

Tentu saja apa yang dikatakan para ahli sangat beralasan angka kasua baru Corona di berbagai daerah karena pelonggaran PSBB di tengah kondisi ketidaksiapan masyarakat, sudah semestinya dicabut, sementara alasan pemerintah di atas tidak bisa diterima, karena adalah tanggung jawab pemerintah untuk melakukan test dan pelacakan, agar memastikan individu terinfeksi tidak menularkan ke yang sehat.

Apalagi masyarakat keluar dalam rangka untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Negara punya kewajiban untuk mencari jalan keluar jitu untuk memenuhi kebutuhannya.

Semestinya kelesuan ekonomi yang dialami pelaku ekonomi raksasa/kapitalis tidak menjadi pendorong kuat pemerintah memberlakukan new normal dengan resiko mengorbankan keselamatan jiwa masyarakat luas.

Kita diminta, selama belum ditemukan vaksin, keadaan seperti ini akan lama terjadi, untuk itu masyarakat harus hidup damai dengan Covid-19. Selain itu alasan untuk menekan angka PHK dan untuk menekan kesehatan.

Oleh sebab itu, kebijakan New Normal Life tersebut hanya untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi. Pasalnya, pemerintah tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan primer rakyatnya.

Mengapa demikian? Karena dana untuk melayani kebutuhan rakyat tidak ada. Rakyat dipaksa di rumah, sementara kebutuhan primer tidak dicukupi dengan baik. Walaupun dana bantuan ada, tetapi tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan selama PSBB diberlakukan.

Oleh sebab itu, pemerintah memberi kebijakan yang baru. Yaitu pelonggaran PSBB kedua, dengan mengikuti protokol pemerintah agar kesehatan terjaga dan kesehatan aman.

Ibarat berjalan di tepi jurang yang dalam, jika terpeleset sedikit, maka akan jatuh dan nyawa melayang. Begitulah kira-kira kehidupan rakyat saat ini. Dibiarkan keluar, tetapi bahaya ada di sekelilingnya.

Sementara penguasa sendiri tidak bisa berbuat banyak. Padahal, negara ini sangat kaya raya sumber daya alam yang dimilikinya. Dilihat dari pertambangan, misalnya Frepoort dalam sehari bisa menghasilkan emas sebanyak 245 kg. Ditambah lagi sumber daya minyak, batu bara, nikel, air, dan lain-lain.

Namun nyatanya, kehidupan rakyat seperti tikus mati di lumbung padi. Kelaparan, kemiskinan, pengangguran, dan penderitaan yang lain terus terjadi.

Inilah kebobrokan demokrasi. Dimana kemerdekaan teruntuk para kapitalis semata. Sementara rakyat gigit jari, kehidupan ditanggung sendiri. Bahkan dalam kesehatan pun pemerintah melemparkan ke lembaga yang lain.

Oleh sebab itu, sistem serakah ini harus diganti dengan sistem Islami yaitu khilafah. Dalam sistem Islam, semua yang Allah berikan, yaitu sumber daya alam menjadi hak masyarakat bukan segelintir orang. Sehingga ketika terjadi wabah penguasa tidak gagap dalam menghadapi semua ini.

Khilafah akan melakukan penguncian wilayah, agar penyakit tersebut tidak menular kepada yang lain. Sebagaimana pernah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab sewaktu menghadapi penyakit Thaun di Syam.

Dalam kitab Ashahihain diceritakan ketika Khalifah Umar berjalan menuju Syam. Khalifah Umar bin Khattab mendengar bahwa daerah Syam terjadi penyebaran wabah yang mematikan. Maka Khalifah Umar bin Khattab memanggil gubernur Syam, Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Mereka bermusyawarah dan akhirnya memutuskan diberlakukannya penguncian wilayah tersebut, atau Lockdown. Bagi daerah Syam yang terkena wabah tidak boleh keluar. Bagi daerah luar Syam tidak boleh masuk daerah yang terkena wabah.

Di sisi lain, Khalifah Umar bin Khattab terus menerima laporan dari Abu Ubaidah. Khalifah Umar pun melayani apa yang dibutuhkan daerah yang sedang ditimpa wabah tersebut.

Sehingga, hanya daerah Syam saja yang mengalami lonjakan korban penyakit Thaun tersebut. Hampir 20.000 orang meninggal termasuk Abu Ubaidah bin Al Jarrah.

Sementara daerah di luar wilayah Syam masih tetap berjalan seperti biasa, bahkan ada yang melindungi diri ke bukit-bukit. Mengapa Khalifah Umar bin Khattab berhasil? Tidak lain karena Khalifah Umar bin Khattab mencontoh Rasulullah SAW sewaktu menghadapi wabah penyakit kusta, Rasulullah SAW bersabda:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
“Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari)

Sehingga dengan diberlakukannya lockdown, wilayah yang tidak terserang kehidupannya tetap normal dan roda perekonomian tetap berjalan. Sebab, di dalam Islam nyawa lebih berharga daripada hilangnya dunia.
Dari al-Barra’ bin Azib Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
“Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah Swt dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.” (HR. Nasai 3987, Turmudzi 1455, dan dishahihkan al-Alban.

Oleh sebab itu, kepada siapa lagi kita harus mencontoh kalau bukan kepada Rasulullah SAW. Sebab mencontoh kepada tren barat yang sedang melakukan New Normal Life, hanya akan melanggengkan sistem sekuler yang selalu merujuk kepada akal manusia. Dan hanya kepada sistem Islam yang akan memberikan solusi yang sempurna. ***

Wallahu a’lam bishawab

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here