Oleh Lindawati (Pemerhati Masalah Sosial dan Kemanusiaan)
Rektor Universitas Islam Internasional Islam (UIII) Komarudin Hidayat menyebut ada pihak-pihak yang merasa senang apabila melihat Papua dan Papua Barat terlepas dan memisahkan diri dari Indonesia.
Hal itu ia katakan untuk merespon menyusul terjadi kerusuhan akibat pernyataan Rasis yang terjadi di Provinsi Papua dan Papua Barat belakangan ini.
“Ada pihak-pihak yang memang senang bila Papua lepas dari Indonesia,” kata Komarudin di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Jumat (23/8).
Melihat hal itu Komarudin meminta agar masyarakat Papua dan khususnya masyarakat Indonesia untuk tidak terjebak pada iming-iming kemerdekaan tersebut. Ia menegaskan semua masyarakat Indonesia akan mengalami kerugian bila Papua terlepas dan memisahkan diri dari NKRI.
Komarudin menjelaskan bahwa orang-orang Papua saat ini tergolong dalam kategori ras Melanesia dalam ilmu antropologi merupakan ras tertua di muka bumi ini, maka seharusnya tak pantas bila ada pihak melukai orang Papua dengan ujaran bernada rasialisme.
Belakangan aksi-aksi penyerangan bersenjata yang terjadi di Papua marak. Terlihat dilakukan secara terorganisir. Juga ada tiga kelompok separatis bersenjata di Papua mengumumkan bahwa mereka telah membentuk tentara west Papua (west Papua Army) di bawah komando ULMWP sementara para aktivis pendukung kemerdekaan menyatakan sekarang mereka siap “mengambil alih negara kami”.
Terlepas dari semua itu, aksi-aksi tersebut jelas merupakan aksi teror dan memenuhi semua kriteria tindak pidana terorisme. Aksi-aksi itu juga jelas menimbulkan suasana teror di masyarakat.
Namun anehnya sikap aparat (pemerintah) terhadap mereka jauh sekali dari sikap terhadap orang Islam yang diduga menjadi bagian-bagian dari aksi terorisme. Baru terduga saja sudah ditangkap, ada yang disiksa bahkan ditembak mati di tempat tanpa dibuktikan terlebih dahulu di pengadilan.
Sementara yang jelas-jelas menembaki aparat dan warga sipil, menyebabkan puluhan orang tewas, menimbulkan suasana teror, tetap saja tidak disebut teroris dan tidak ditindak tegas, seperti yang dilakukan terhadap para terduga teroris.
Salah satu alasan masuk akal di balik sikap pemerintah itu adalah karena pemerintah takut pada opini internasional terutama tekanan dari negara-negara besar seperti Amerika.
Di samping tindakan terhadap terduga teroris jelas sejalan dan seirama dengan kebijakan barat khususnya AS. Maka semua itu merupakan konfirmasi bahwa pemerintah tidak independen dan tidak mandiri dalam menyikapi dan mengelola keamanan dalam negeri. Juga mengkonfirmasi bahwa pemerintah selama ini seirama dengan lagu kebijakan barat AS jika tidak boleh di sebut mengekor atau bahkan disetir.
Akar Persoalan
Salah satu akar persoalan di Papua adalah ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dirasakan warga Papua khususnya di pedalaman, pegunungan, dan di daerah tertinggal. Persoalan makin kompleks karena di wilayah yang selama ini masih terisolasi dan belum terlayani pembangunannya itu, muncul sentra perlawanan kepada pemerintah. Padahal bumi Papua sangat kaya sumber daya alam. Tambang freeport, gas tangguh, dan kekayaan alam begitu berlimpah di bumi Papua. Namun nyatanya, pembangunan di Papua begitu tertinggal dan masyarakatnya miskin. Kekayaan alam yang berlimpah di bumi Papua belum menjadi berkah.
Untuk menghilangkan tuntutan referendum dari tanah Papua, faktor pemicu tuntutan ini perlu dipecahkan. Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman pahit.
Sementara itu, Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya dibandingkan Timor-Timur. Jika penguasa saat ini tidak mengubah kebijakan dan orientasi pembangunanya, niscaya pemerintah akan menelan buah simalakama demokrasinya. Dalam ruang Demokrasi tidak ada lagi sumbatan bagi setiap warga, khususnya warga Papua, untuk menyerukan keinginannya, bahkan di forum-forum internasional termasuk PBB. Apalagi Papua ladang subur tempat melampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui instrumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus mengeruk habis kekayaan Papua.
Indonesia harus mencermati “dalang” di balik tuntutan referendum ini. Sebab masyarakat kecil kebanyakan sebetulnya tidak begitu paham dengan referendum tersebut. Sekelompok elite politik lah yang sebenarnya bermain dengan membangun jejaring baik di pusat kekuasaan maupun di jejaring internasional (pihak gereja dan LSM-LSM asing). Namun sesungguhnya mereka hanyalah “alat” kepentingan negara besar lah khususnya Amerika dan Australia, yang memainkan peran penting di Papua.
Sesungguhnya negara-negara penjajah inilah yang memiliki kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika Papua Merdeka atau memisahkan diri melalui referendum yang sedang diusahakan mereka. Jika ini tidak dicermati pemerintah boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti Timor-Timur, lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia. ***