Oleh : Ummu Umar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Perintah tersebu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2022 terkait percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa pun langsung menyiapkan strategi anggaran untuk pengadaan mobil listrik sesuai dengan Inpres.
Intinya kami siap. Selama ini kami memang sudah coba mengidentifikasi dan dengan adanya Inpres itu, kami siap untuk melakukan penyiapan penggunaan kendaraan listrik,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (18/9/2022).
Ia mengatakan pihaknya menyambut baik dan menyatakan kesiapan Jawa Timur melaksanakan instruksi inpres tersebut, namun tentunya setelah ada regulasi tindak lanjut. “Pemprov Jatim akan bersinergi dengan pihak terkait untuk segera menyesuaikan kendaraan dinas operasional dan kendaraan perorangan di lingkungan Pemprov Jatim untuk dikonversi ke kendaraan listrik,” tuturnya.
Menurutnya hal itu sangat penting dilaksanakan untuk mencapai cita-cita besar Indonesia tentang emisi karbon yakni visi net zero emissions pada 2060. “Cita-cita nol emisi karbon itu harus disusun langkah strategisnya mulai sekarang, sehingga generasi selanjutnya yang akan meneruskan dan menikmati hasilnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi amal jariyah kita mewariskan lingkungan yang lebih sehat dan bersih kepada dunia,” katanya.
Khofifah menjelaskan bahwa regulasi atau kebijakan untuk mendukung Inpres itu akan segera disusun, sehingga pihaknya akan melakukan kajian dan koordinasi utamanya terkait standar biaya untuk dimasukkan dalam penganggaran. “Pokoknya kami siap menindaklanjuti Inpres itu. Insya Allah, dimulai dari Pemprov Jatim dan pemerintah di kabupaten/kota dulu, secara bersamaan masyarakat akan mengikuti dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia berharap dapat bersinergi dengan perguruan tinggi di Jawa Timur dalam mengembangkan kendaraan listrik tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dalam instruksi presiden itu.
Khofifah menjelaskan bahwa Jawa Timur juga telah mengupayakan konversi energi ke penggunaan sumber terbarukan dengan capaian bauran energi terbarukan Jawa Timur tahun 2021 saat ini sebesar 6,72 persen setara 1270 MW melebihi target 6,5 persen.
Kemudian kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yang sedang dilaksanakan PLTM Sumber Arum 2 (3 MW), PLTM Bayu (3,6 MW) di Banyuwangi, kemudian Kanzi I di Purwodadi, Pasuruan, yang diharapkan bisa menerangi 2.000-3.000 rumah berkapasitas 2,3 MW. “Untuk pengembangan PLTS atap dan kepulauan telah terbangun ± 43,8 MW sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah telah terbangun 10,65 MW di Benowo, Surabaya serta PG Pesatren, Kediri dan Asembagus Situbondo sebesar 32 MW.
Jawa Timur juga memiliki banyak potensi energi terbarukan antara lain energi air (1.667 MW), energi angin (7.907 MW), energi panas bumi (diprediksi mencapai 1.012 MW), energi gelombang laut (1.200 MW), energi surya (10.335 MW), dan biomasa (3.421 MW), Total potensi EBT 25.542 MW, jika dibandingkan dengan total terpasang Pembangkit Listrik PLN di Jawa Timur saat ini 10.132 MW.
”Kami juga memiliki potensi energi biogas dan gas biogenic dengan potensi sangat besar tersebar sepanjang utara Jawa Timur sampai Pulau Madura. Sumber energi gas biogenik ini di samping dari gas methane, juga berasal dari kotoran hewan yang dimanfaatkan secara dua arah,” katanya.
Ia mengatakan gasnya bisa dijadikan sumber energi untuk memasak dan penerangan, bahkan sisa kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk, sehingga di Jatim tidak akan kekurangan asal dikelola dengan baik.”
Kecanggihan teknologi di era digital saat ini seolah menjadi kebutuhan pokok bagi umat manusia. Manusia menjadi ketergantungan dengan teknologj. Teknologi yang saat ini dikuasai oleh negara negara kapitalis seperti Cina, Amerika Serikat, Jepang. Mereka meraup untung dengan terus menerus memproduksi alat-alat atau mesin lalu dipasarkan di negara negara berkembang seperti Indonesia.
Lalu orang akan berlomba lomba membeli produk mereka, walaupun dengan cara ngutang yang memang difasilitasi oleh negara. Padahal kadang kala alat atau mesin itu tidak terlalu dibutuhkan manusia. Mobil atau motor yang terus menerus diproduksi dan mahalnya harga BBM membuat setiap orang merasa butuh kendaraan. Lalu mengakibatnya jalan selalu macet, karrna setiap orang membawa kendaraan sendiri. Lalu bagaimana persoalan macet akan berhenti jika persolannya demikian?
Apalagi ada program konversi kompor gas ke kompor listrik, lalu akankah kehidupan rakyat akan semakin sejahtera?
Jika kita melihat kondisi ekonomi secara global ternyata krisi ekonomi juga tengah melanda Inggris. Lalu mendirong lonjakan harga kebutuhan pokok hingga tagihan energi yang berdamlak begitu dahsyat bagj para penduduknya demi bertahan hidup.
Mengutip laporan The Guardian, Kamis (22/9/2022), diperkirakan 20% orang dewasa Inggris, atau 10,9 juta orang, menunggak satu atau lebih tagihan rumah tangga. Menurut laporan Money Advice Trust, angka ini naik 3 juta sejak Maret. Kondisi tersebut berarti, lebih banyak orang meminjam uang untuk mencoba memenuhi kebutuhan. Badan amal itu memperkirakan bahwa lebih dari 15 juta orang harus menggunakan kredit untuk membayar kebutuhan pokok, sementara satu dari 10 harus meminjam uang dari keluarga atau teman.
Yang tak kalah miris, kenaikan biaya hidup juga membuat banyak perempuan yang terjun ke bisnis prostitusi. Mengutip data English Collective of Prostitution, jumlah perempuan yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) meningkat 1/3 dari angka biasanya. Itu karena biaya hidup yang tinggi.
Kondisi ini juga berpengaruh pada angka tunawisma di Inggris. Pada kuartal pertama tahun ini saja, jumlah rumah tangga di Inggris yang termasuk tunawisma, atau menjadi terancam tunawisma naik 5,4% dibandingkan tahun lalu, menjadi 74.230 rumah tangga.
Tidak berhenti sampai di situ, sektor transportasi di Inggris juga terancam ‘mati suri’. Bagaimana tidak, lebih dari 2.000 pengemudi bus di London beserta 600 stafnya di Kent berencana melakukan aksi mogok pekan depan.detikfinance.
Negara negara kapitalis tidak akan pernah perduli terhadap dampak kerusakan yang melanda negara lain bahkan dunia sekalipun. Kenyataannya krisis ekonomi, krisis politik, krisis moral bukan hanya terjadi di indonesia yang merupakan negara mayoritas muslim, namun juga berimbas ke seluruh dunia.
Indonesia yang mengadopsi sistem kapitalisme dan diberikan predikat oleh negara adidaya sebagai negara berkembang, tidak akan pernah diberikan peluang untuk memproduksi alat alat atau mesin canggih. Indonesia hanya menjadi konsumen dari produk produk mereka. Padahal indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya manusia yang berkualitas.
Namun dengan alasan kepedulian terhadap emisi karbon, negara kapitalis terus memproduksi dan menciptakan alat alat atau mesin yang sebenarnya tidak dibutuhkan manusia. Justru alat alat atau mesin itu menyebabkan kemiskinan dan membinasakan bagi manusia, manusia kehilangan lapangan pekerjaan karena tenaga manusia digantikan oleh mesin atau robot, manusia juga memaksakan diri untuk mempunyai mobil atau harta benda dengan cara apapun, lalu dililit hutang dan dilanda kemiskinan yang akan terus melanda kehidupan manusia.
Dalam skala negara, Indonesia hanya menjadi tempat berinvestasi, Energy Solution (LGES) musalnya, merupakan produsen baterai listrik terbesar di dunia. LG telah menyumbang 15,9 persen baterai EV global.”
Tahun ini, LG bersama dengan Hyundai, menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membuat pabrik baterai mobil listrik di Indonesia.
Indonesia sebagai negara besar yang mayoritas penduduknya beragama islam seharusnya mampu mengelola sumber daya alamnya dengan aturan ilahi yang berdasarkan alquran dan assunah.
Negara negara kapitalis Penjajah tidak akan mampu menjajah jika Indonesia mempunyai ideologi yang kuat, bebas intervensi dari siapa pun. Karena semata-mata hanya menjalankan aturan (syariah) yang berdasarkan al qur’an dan as sunnah. Negara juga mempunyai kemandirian ekonomi dan politik dalam mengatur urusan negaranya. Termasuk urusan pendidikan dan teknologi, tentu akan diatur dengan aturan illahi dalam penggunaan dan manfaatnya. Sehingga tidak akan menyebabkan bencana dan kerusakan bagi alam semesta dan manusia. Karena aqidah islam mampu menundukkan hawa nafsu dan ketamakkan manusia. Namun aturan illahi itu hanya dapat diterapkan dalam sebuah sistem pemerintahan islam yang dikenal dengan Khilafah.
Waallahubissawab….

