Kliksumatera.com, PALI- Anggaran publikasi media di DPRD Kabupaten PALI sudah beberapa tahun terakhir stagnan alias mandek alias minim.
Dan hal itu kembali terjadi di tahun anggaran 2022 ini. Dimana usulan peningkatan anggaran oleh Setwan DPRD PALI dipangkas Bapeda sampai 50 persen, sehingga tetap di angka 700 jutaan, menurun dibanding tahun sebelumnya 789 juta.
Kepala BAPEDA Kabupaten PALI Achmad Joni saat dimintai tanggapan pemangkas tersebut mengatakan bahwa anggaran publikasi media tidak termasuk dalam Musrendes maupun Musrenbang sehingga Bapeda kesulitan mengakomodirnya.
Para pekerja media pun kembali mempertanyakan penjelasan Ahmad Joni itu. Kalau anggaran minim kenapa embung yang tidak jelas kegunaannya justru menghabiskan dana ratusan miliar? Menanggapi pertanyaan tersebut Ahmad Joni mengatakan embung itu memang sudah ada dalam perencanaan pusat.
Pada perkembanganya jumlah media baik cetak maupun media online semakin meningkat mirisnya lagi usulan untuk meningkatkan pagu anggaran Sekretaris dewan DPR PALI selalu dipangkas Badan perencanaan daerah (BAPEDA) Kabupaten PALI.
Menyikapi hal tersebut Ketua IWO Kabupaten PALI Efrannedy mengatakan Bapeda tidak memikirkan nasib para pekerja media. ”Sebab hal ini sama artinya Bapeda menanam bibit hubungan tidak harmonis dengan para pekerja media,” cetusnya.
Sementara itu Pidin C Oteh pimpinan media Koran PALI menuding pemangkasan anggaran tersebut karena Bapeda menganggap media tidak penting. ”Oleh karena itu para pekerja media harus melawan kebijakan ini,” tandasnya.
Laporan : Syam
Posting : Imam Ghazali