Oleh: Salsabila Zachra (Aktivis Muslimah)
Pandemi menyisakan permasalahan wabah Covid-19 dan ekonomi yang cukup pelik. Sebab belum diketahui solusi yang jelas dan pasti untuk mencegah Covid-19 yang kian hari kian meningkat. Padahal sudah semua solusi di lakukan oleh masyarakat mulai dari lockdown, bantuan sosial, sembako, dan lainnya digalakkan pemerintah namun belum juga tuntas masalah wabah Covid-19 ini dan malah makin hari makin meningkat. Sehingga rakyat melarat dan hidupnya pun makin sekarat.
Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang saat ini sedang marak dan berkembang. Virus ini bermula dari kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 silam. Sekarang tahun 2021 berarti sudah 2 tahun Covid-19 ini belum juga di tuntaskan. Sehingga Indonesia sudah di anggap bahwa Indonesia adalah tempat wabah Covid-19 terbesar. Lalu ada apa dengan Covid-19 tersebut? Apakah hanya sebagai permainan pemerintah demi mendapatkan pemasok negara saja?
Lalu terdapat fakta bahwa kota medan memiliki angka konfirmasi positif Covid-19 yang kembali mencapai 670 kasus per hari. Berdasarkan data yang dirilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan total penambahan kasus pada Selasa 27 Juli 2021 yakni 670 kasus dengan total 25.874 kasus. Sementara angka suspek meningkat 32 kasus menjadi 405 kasus suspek. Angka kesembuhan meningkat 342 menjadi 19.753 kasus. Sementara angka kematian meningkat 1 kasus menjadi 666 kasus.
Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan angka kekritisan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Kota Medan meningkat. Saat ini, kata Bobby, tingkat BOR nyaris mencapai 70 persen. “Ini angka yang sangat tinggi, sudah mendekati 70 persen hanya tinggal satu angka lagi,” ujar Bobby Nasution.
Sehingga Bobby sebagai wali kota medan menekankan agar masyarakat Kota Medan dapat menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Meskipun terdapat pelonggaran dalam sektor kegiatan ekonomi. Bobby juga memastikan pihaknya akan menindak pelaku usaha ataupun perkantoran jika melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang berlaku. (tribunnews.com, 27/07/2021).
Penerapan sistem Kapitalisme-Sekuler menghasilkan kebijakan pemerintah yang nihil solusi. Sehingga masyarakat akan memandang bahwa Covid-19 yang kian hari kian meningkat ini adalah sebuah permainan.
Karena Covid-19 ini tidak masuk akal dikarenakan dalam 1 hari ada banyak orang yang meninggal terkena Covid-19. Atau kalau pun mau di lockdown demi memutus rantai penyebaran Covid-19, pemerintah harusnya menanggung kebutuhan sandang, papan, pangan masyarakat. Bukan hanya sekali memberi sembako lalu tidak melanjutkan bantuan sembako tersebut selama lockdown berlangsung. Wabah Covid-19 meningkat, kemiskinan pun akan meningkat.
Apalagi dengan diterapkannya PPKM yang jelas membuat ekonomi rakyat kalang kabut. Meski hal ini disinyalir sebagai upaya untuk atasi pandemi ternyata masih jauh penyelesaiannya. Rakyat merasa tidak ada jaminan ekonomi per kepala keluarga yang terdampak Covid-19.
Lalu mana yang mengatakan Pancasila pada sila ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Mana buktinya bahwa masyarakat di perlakukan dengan adil? Apakah Pancasila hanya sebagai slogan semata, namun tidak di terapkan oleh pemerintah untuk masyarakatnya? Sungguh sangat tidak masuk akal.
Sungguh ini merupakan kebijakan yang setengah hati. Hanya solusi Islamlah satu-satunya sebagai penolong untuk negeri ini. Karena ketika PPKM darurat yang berlaku mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 bahkan ada wacana akan ditambah tidak akan cukup kalau hanya mengandalkan bantuan beras 10 kg. Rakyat butuh lauk pauk, sayur mayur, bahkan vitamin serta obat-obatan agar tidak terserang virus.
Ini membuktikan kenapa sistem kapitalis di katakan solusi yang tidak mumpuni. Karena sistem pemerintahan berasas kapitalis masih mendominasi penjuru negeri. Negara masih memberlakukan standar untung rugi dalam meri’ayah (mengurusi) rakyatnya.
Padahal Rasulullah SAW bersabda: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari).
Hal ini sangat berbanding terbalik dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem Islam, pemerintah selain menangani wabah hingga tuntas pemerintah juga mengatur ekonomi negara berdasarkan syariat Islam sehingga negara akan bertanggung jawab penuh atas kebutuhan rakyatnya.
Baik sandang, pangan, maupun papan dijamin dengan mekanisme ekonomi terbaik oleh negara sehingga masyarakat tak perlu resah dengan kebutuhan yang harus dipenuhi di kala wabah melanda.
Maka, tak inginkan kita hidup dalam sistem terbaik yang dapat memberikan ketenangan dan jaminan bagi seluruh umat yang tinggal di dalamnya?
Wallahualam bissawab.