Kliksumatera.com, ASAHAN- Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos.,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi yang dipusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (17/09/2026).
Agenda utama dalam rakor tersebut adalah penandatanganan komitmen bersama dalam perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Rakor dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Pimpinan KPK Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI, perwakilan LKPP, Bupati Asahan beserta seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara, dan Ketua DPRD se-Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa pertemuan yang diinisiasi Kemendagri bersama KPK ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah di Sumut untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Bobby menyebutkan hampir seluruh Kepala Daerah di Sumatera Utara hadir. Kehadiran tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menerima pembekalan dan melakukan evaluasi tata kelola pemerintahan masing-masing. “Kami berharap penanganan dan pencegahan korupsi di Sumut dilakukan secara komprehensif karena Sumut dan juga daerah lainnya itu terdiri dari banyak stakeholder dan itu tentu terkait satu sama lain,” kata Bobby.
Bobby memastikan Pemprov Sumatera Utara dan 33 Kepala Daerah di Sumut berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memperkuat integritas. Kehadiran KPK di Sumut menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk menjaga integritas dalam membangun daerah. “Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, dan kehadiran KPK hari ini mengingatkan kami kembali untuk terus meningkatkan integritas,” ucapnya.
Ia menegaskan Pemprov Sumut dan Pemkab/Pemko se-Sumut siap menerima pembekalan dan melakukan perbaikan tata kelola. Ia berharap penguatan pencegahan korupsi tidak berhenti di tingkat provinsi, tetapi juga diterapkan konsisten di kabupaten dan kota.
Pada kesempatan yang sama, Pimpinan KPK Johanis Tanak menilai dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan, Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur penting. Ia berharap Kemendagri memperkuat posisi APIP di daerah sehingga dapat menjadi early warning system bagi Kepala Daerah dan ASN. “Kita perlu memperkuat posisi APIP, bukan hanya dipilih di daerah, tetapi juga harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, jadi enggak bisa diberhentikan oleh kepala daerah atau pejabat, harus dari Kemendagri dan kemudian kita perkuat payung hukumnya lewat Perpres,” ungkap Johanis.
Wamendagri Akhmad Wiyagus menambahkan posisi APIP sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah sangat penting. Penyimpangan yang terjadi dapat dideteksi terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah hukum. “Kalau APIP-nya berkualitas maka pemerintahan akan berjalan lebih baik, bila ada penyimpangan sebelum ke APH (Aparat Penegak Hukum) ada opsi pengembalian, bila juga tidak dilaksanakan barulah ke APH, APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari,” jelas Wamendagri. Kegiatan berjalan aman, lancar dan sukses.
Laporan : Boy
Posting : Imam Gazali
