Kliksumatera.com, ASAHAN- Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si mengikuti agenda Penguatan Akses Bantuan Hukum yang digelar Kementerian Hukum Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung Rabu, 10 Juni 2026 mulai pukul 10.00 WIB bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Agenda ini mengusung 4 fokus utama: memperkuat jaringan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, membangun sinergi Pusat-Provinsi-Kabupaten/Kota, mendorong penyelesaian perkara lewat restorative justice, serta memberi apresiasi ke Pemda atas dukungan program.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumut Ignatius Mangantar Tua Silalahi, S.H., M.H melaporkan saat ini 6.110 Posbankum Desa/Kelurahan sudah terbentuk di Sumut. Capaian itu lahir dari kolaborasi seluruh kepala daerah di provinsi tersebut. Untuk meningkatkan pemahaman warga, berbagai penyuluhan hukum juga telah digelar di desa dan kelurahan.
Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Hukum RI. Ia menyebut hadirnya Posbankum di setiap desa/kelurahan adalah bukti negara hadir memberi keadilan yang cepat, mudah, dan merata bagi warga yang membutuhkan pendampingan. “Penyelesaian hukum tidak melulu harus ke pengadilan. Melalui Posbankum, warga bisa menempuh jalur musyawarah dengan pendekatan restorative justice. Cara ini mencegah konflik berlarut dan menjaga keharmonisan sosial,” jelas Gubernur.
Simbol peresmian Posbankum se-Sumut ditandai dengan pemukulan gondang oleh Gubernur Bobby Nasution bersama Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas.
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menegaskan tujuan utama penyelesaian hukum adalah memulihkan kondisi sosial masyarakat. Karena itu pendekatan restorative justice dikedepankan dengan melibatkan Posbankum, Bhabinkamtibmas, Jaga Desa Kejaksaan, dan Babinsa TNI agar harmoni kembali terbangun.
Usai kegiatan, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terhadap penguatan bantuan hukum. Ia menegaskan Pemkab Asahan berkomitmen penuh mendukung program ini agar akses keadilan merata, khususnya bagi kelompok rentan di Asahan.
Dalam rangkaian acara, Bupati Taufik menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum RI sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemkab Asahan terhadap program bantuan hukum.
Hasil kegiatan:
- Bupati Asahan menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum RI.
- Sinergi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam memperkuat akses bantuan hukum semakin solid.
- Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan se-Sumut resmi diresmikan untuk melayani masyarakat.
- Komitmen Pemkab Asahan dalam menyediakan akses bantuan hukum, khususnya bagi kelompok rentan, semakin meningkat.
Turut hadir Forkopimda Sumut, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumut, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumut, Kadis PMD Asahan, Plt. Kadis Kominfo Asahan, dan undangan lainnya.
Rangkaian acara: menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Padamu Negeri, Tari Persembahan, Laporan Panitia, Sambutan Gubernur Sumut, Pemukulan Gondang, Sambutan Menteri Hukum RI, Penyerahan Piagam Penghargaan, lalu foto bersama.
Laporan : Boy
Posting : Imam Gazali