Oleh: Hj. Padliyati Siregar ST
Banjir seolah-olah menjadi cerita yang tak pernah luput saat musim hujan tiba. Ibarat sebuah kado, menjadi kado pahit selama musim hujan. Tak terkecuali Palembang sejumlah wilayah akan menjadi langanan tergenang air hujan.
Persoalan banjir yang melanda negeri ini begitu serius dan sistemis. Perlu perumusan yang serius untuk menggali akar persoalannya sehingga solusi yang akan dilakukan tepat pada sasaran.
Sebenarnya sudah banyak kita dengar dan saksikan penelitian ilmiah dan diskusi terkait tentang aspek hidrologi, kehutanan, dan pentingnya konservasi dan tata ruang wilayah.
Namun semua itu tidak mampu menyelesaikan masalah banjir, karena dibangun atas paradigma berpikir yang salah. Pembangunan ala kapitalistik sekularisme justru menjadikan kompromi untuk menjalankan sesuatu bukan kebenaran, termasuk solusi untuk mengatasi banjir.
Sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi kapitalis tidak memberi ruang sama sekali terhadap ilmu pengetahuan apalagi Wahyu, karena lahir dari rahim sistem kehidupan sekularisme.
Kecuali menguntungkan kafir penjajah yang menjadi agenda mereka untuk menancapkan hegemoni nya,juga yang akan menguntungkan para korporasi rezim berkuasa dan pengusaha, negara oligarki menjadikan nya lebih mudah.
Sementara analisa dan dampak lingkungan yang dipandang sebagai pengendali mudah dimanipulasi dan di perjualbelikan. Sedangkan penopang banjir hutan dan lahan di pandang sebagai komoditas yang bebas di miliki dan dimanfaatkan siapa saja serta untuk kepentingan siapa saja.
Padahal kerusakan yang ditimbulkannya berakibat buruk pada banyak orang yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius karena adanya alih fungsi hutan yang begitu cepat.
Inilah buah dari sistem ideologi kapitalisme demokrasi. Persoalan banjir akan terus terjadi jika penguasa tidak mau mengurus kepentingan publik dengan penerapan syariah ,malah mengambil solusi dari hukum buatan manusia yaitu kapitalistik yang eksploitatif hanya memikirkan keuntungan semata.
Mengatasi Banjir
Sebagai muslim, tentunya kita mengimani bahwa segala yang terjadi adalah atas izin Allah yang maha kuasa. Jika kita diberi musibah, maka kita diperintahkan untuk bersabar. Namun tentunya tidak cukup hanya bersabar, tetapi musibah tersebut juga disikapi dengan menjadikannya sebagai momen untuk muhasabah diri kita, tentang apa yang telah kita lakukan, sehingga Allah menjadikan hujan sebagai banjir, padahal hujan itu diturunkan seharusnya menjadi rahmat, yang dengannya bumi dihidupkan dari kekeringan.
Agar kejadian banjir ini tidak terulang terus menerus, maka perlu ada upaya yang ditempuh dengan serius dan sungguh-sungguh baik itu dari rakyat terlebih pemerintah. Terutama pemerintah, perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi banjir.
Dalam negara yang menerapkan sistem Islam, untuk mengatasi banjir dan genangan, negara memiliki kebijakan canggih dan efisien. Kebijakan tersebut mencakup sebelum, ketika, dan pasca banjir. Kebijakan untuk mencegah terjadinya banjir adalah sebagai berikut;
Pertama, pada kasus banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletsyer, rob, dan lain sebagainya, maka negara akan menempuh upaya-upaya sebagai berikut.
1. Membangun bendungan-bendungan yang mampu menampung curahan air dari aliran sungai, curah hujan, dan lain sebagainya. Di masa keemasan Islam, bendungan-bendungan dengan berbagai macam tipe telah dibangun untuk mencegah banjir maupun untuk keperluan irigasi. Di Provinsi Khuzestan, daerah Iran selatan misalnya, masih berdiri dengan kokoh bendungan-bendungan yang dibangun untuk kepentingan irigasi dan pencegahan banjir.
2. Negara akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air (akibat rob, kapasitas serapan tanah yang minim dan lain-lain), dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut
3. Negara membangun kanal, sungai buatan, saluran drainase, atau apa namanya untuk mengurangi dan memecah penumpukan volume air; atau untuk mengalihkan aliran air ke daerah lain yang lebih aman. Secara berkala, mengeruk lumpur-lumpur di sungai, atau daerah aliran air, agar tidak terjadi pendangkalan.
4. Membangun sumur-sumur resapan di kawasan tertentu. Sumur-sumur ini, selain untuk resapan, juga digunakan untuk tandon air yang sewaktu-waktu bisa digunakan, terutama jika musim kemarau atau paceklik air.
Kedua, dalam aspek undang-undang dan kebijakan, negara akan menggariskan beberapa hal penting seperti kebijakan tentang master plan, mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan, membentuk badan khusus yang menangani bencana-bencana alam yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan berat, evakuasi, pengobatan, dan alat-alat yang dibutuhkan untuk menanggulangi bencana, menetapkan daerah-daerah tertentu sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi, menetapkan kawasan hutan lindung, dan kawasan buffer yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin, terus menerus mensosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, serta kewajiban memelihara lingkungan dari kerusakan.
Ketiga, dalam menangani korban-korban bencana alam, negara akan segera bertindak cepat dengan melibatkan seluruh warga yang dekat dengan daerah bencana. Negara menyediakan tenda, makanan, pakaian, dan pengobatan yang layak agar korban bencana alam tidak menderita kesakitan akibat penyakit, kekurangan makanan, atau tempat istirahat yang tidak memadai. Juga mengerahkan para alim ulama untuk memberikan nasihat-nasihat bagi korban agar mereka mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa mereka, sekaligus menguatkan keimanan mereka agar tetap tabah, sabar, dan tawakal sepenuhnya kepada Allah SWT.
5. Negara wajib menyediakan stasiun klimatologi dan pos hidrologi dengan perangkat pendeteksi debit hujan yang mutakhir. Termasuk menyediakan sarana dan alat Automatic Water Level Recorder/AWLR untuk mengukur tinggi muka air pada sungai, danau, ataupun aliran irigasi sehingga masyaralat dapat memperoleh informasi tentang kemungkinan terjadinya banjir dengan Akurat.
Sudah saatnya kamu muslimin meninggalkan sistim sekuler yang hanya menyebabkan kesengsaraan.Islam lah memiliki solusi satu-satunya untuk mengatasi banjir juga genangan..
Islam memiliki institusi politik yaitu Khilafah Islamiyah yang memiliki kebijakan yang efektif dan efisien. Dimana kebijkan itu memperhatikan dari sisi aspek sebelum, ketika dan pasca banjir. Dengan kebijakan ini, Inshaa Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.
Wallahu A’lam bish shawab