Oleh: Nazriah
Sudah 80 tahun Indonesia Merdeka, seharusnya sudah membuat negeri ini menjadi lebih maju dan berkembang, tapi justru semakin banyak masalah negara yang perlu dituntaskan. Yang paling utama adalah pendidikan dan kesehatan. Faktanya masih banyak kekurangan pendidikan dan kesehatan tidak merata di berbagai daerah. Kebanyakan fasilitas terbaik hanya terdapat di daerah perkotaan saja.
Pendidikan termasuk ke dalam tujuan negara Indonesia, hal ini tertera dalam UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dengan usia kemerdekaan yang sudah sematang ini seharusnya pendidikan di Indonesia sudah merata dan memadai, tapi kenyataannya di beberapa daerah masih tidak terdapat akses pendidikan, fasilitas yang kurang memadai, bahkan gaji seorang pendidik tidak di prioritaskan. Padahal guru ialah orang yang berjasa dalam membantu tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berdasarkan informasi yang dilansir dari www.kompas.id, banyak desa-desa dikecamatan Seko yang masih tidak mempunyai fasilitas pendidikan yang memadai. Fasilitas nya jauh berbeda dengan sekolah-sekolah di perkotaan. Ruang kelasnya masih berlantaikan tanah dan dinding kayu, sekitaran ruang kelas banyak bagian yang bolong. Tapi hal itu tidak menjadi penghalang semangat para siswa di Seko untuk belajar. Bahkan desa-desa di kecamatan Seko tidak mempunyai fasilitas jalan aspal, semua masih beralaskan tanah. Untuk menjangkau daerah-daerah di Seko pun hanya kendaraan roda dua yang memungkinkan, itu pun perlu dimodifikasi untuk melewati jalan-jalan yang penuh kubangan lumpur, tanah yang becek, jembatan kayu yang kecil dan lapuk. Terbayang betapa sulitnya para siswa untuk pergi ke sekolah karena akses yang sulit ini.
Selain pendidikannya yang tidak merata, layanan kesehatan di Indonesia pun sama tidak merata di berbagai daerah. Desa-desa terpencil sangat sulit untuk konsultasi kesehatan karena lokasi yang jauh. Fasilitas kesehatan pun tidak merata di berbagai daerah, fasilitas terbaik banyak terdapat di perkotaan saja.
Dilansir dari www.inilah.com, meski sudah merdeka negeri ini tapi fasilitas kesehatan yang cepat dan berkualitas masih menjadi barang mahal saat ini, artinya sulit di dapat. Masyarakat yang ingin berobat dengan berbagai keluhan penyakit pun masih harus berjuang untuk mendapatkan layanan terbaik, yang sebenarnya adalah hak peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS kesehatan.
Tujuan untuk mendapatkan pengobatan justru menjadi ajang uji kesabaran para masyarakat karena harus melewati proses yang panjang. Padahal, di usia negeri ini yang ke-80, sudah seharusnya layanan kesehatan yang menjadi hak dasar warga negara benar-benar dirasakan manfaatnya.
Masih banyak kasus stunting dan kurang gizi yang di alami oleh para masyarakat. Padahal ini menjadi visi misi prioritas presiden dalam menuntaskan masalah ini. Seharusnya masyarakat saat ini sudah merdeka dari stunting, merdeka dari kekurangan gizi. Diadakannya program makan gratis di sekolah pun tidak bisa menuntaskan masalah ini. Bagaimana nasib dengan anak-anak yang tidak bersekolah dan orang-orang yang sudah tidak bersekolah, apakah mereka mendapatkan program makan gratis ini? Oleh sebab itu masalah gizi dan stunting masih merajalela di negeri ini.
Dampak yang terjadi sekarang merupakan akibat dari sistem Kapitalisme. Sistem ini hanya berlandaskan atas asas manfaat (materi), artinya semua dilakukan karena sebab materi, materi merupakan prioritas dalam sistem Kapitalisme ini. Pendidikan dan kesehatan tidak merata, sistem ini hanya mengutamakan daerah-daerah yang dianggap bernilai ekonomi, sementara daerah terpencil terabaikan.
Adanya program sekolah rakyat ini semakin menunjukkan bahwa pendidikan tidak merata, terjadinya perbedaan antara orang mampu dan yang tidak mampu. Dalam kesehatan pun juga dibedakan, adanya tingkat kelas dalam BPJS menunjukkan perbedaan layanan antara kelas tinggi dan kelas rendah. Orang miskin sangat sulit mendapat layanan kesehatan. Seharusnya pendidikan dan kesehatan disamaratakan, tidak memandang yang mampu ataupun tidak mampu, semua harus mendapatkan layanan dan fasilitas terbaik.
Selama sistemnya yang tidak diubah, mau siapa pun pemimpinnya tetap tidak akan ada perubahan dan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, kita harus mengganti sistemnya terlebih dahulu, dan solusi terbaik ialah sistem Islam. Dalam Islam, pendidikan dan kesehatan adalah hal yang di utamakan, Islam memposisikan pendidikan dan kesehatan sebagai hak publik. Negara Islam memfasilitasi pendidikan dan kesehatan gratis, semua ditanggung negara dan mendapatkan fasilitas yang sama tidak di beda-bedakan. Sarana prasarana publik seperti jalan, jembatan, dan transportasi di fasilitasi oleh negara untuk mendukung akses dalam pendidikan dan kesehatan.
Untuk menerapkan sistem Islam ini, maka perlu penegakan negara Khilafah yang berlandaskan sistem Islam, yang di pimpin oleh Kholifah. Negara Islam memfasilitasi pendidikan dan kesehatan merata di berbagai daerah. Negara Islam juga memiliki sumber dana yang berlimpah, bersumber dari pengelolaan kekayaan alam oleh negara melalui Baitul Mal, yang dikelola berdasarkan syariat Islam.
Pendanaan dalam pendidikan dan kesehatan semua berasal dari pendapatan negara, termasuk juga gaji orang-orang yang berjasa dalam pendidikan dan kesehatan yang sekarang tidak berarti dalam sistem Kapitalisme ini. Oleh karena itu, kita harus memperjuangkan dalam penegakan sistem Islam ini, untuk memperoleh kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Wallahua’lam bisshowab.