Oleh : Amy Sarahza
Pemerintah menerbitkan aturan baru berlaku mulai Maret 2022 ini, Anda wajib memiliki Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehataan agar bisa mengurus berbagai keperluan. Seperti mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), hendak berangkat ibadah haji, dan jual beli tanah. Kebijakan pemerintah soal JKN/BPJS alih-alih memberi jaminan layanan Kesehatan justru membebani rakyat dengan kewajiban asuransi dan kesulitan pemenuhan kemaslahatan lain. Ada apa di balik kebijakan baru ini? Bagaimana dengan nasib rakyat?
Sistem Kufur, Rakyat Hancur
Tidak dipungkiri makin hari makin terlihat dan makin terasa rakyat terus dizalimi oleh pemerintah dengan kebijakan kebijakan baru yang dibuat yang makin aneh dan tidak prorakyat, akarnya cuma 1, yaitu sistem kufur yang dianut pemerintah. Jargon dari rakyat untuk rakyat, ternyata hanya menjadi dongeng utk rakyat, karena nyatanya makin ke sini pemerintah makin mempersulit rakyat. Ditambah dengan kebijakan BPJS Kesehatan yg dijadikan syarat untuk mengurus SIM, STNK, SKCK, berangkat haji, dan jual beli tanah. Sudah terbayang bakal rumitnya birokrasi untuk mengurus hal-hal tersebut. Saat sistem kufur masih dipakai bukan tidak mungkin kehancuran sudah menanti di depan mata, karena pemerintah hanya melakukan tambal sulam saat terjadi kesalahan, tapi masalah akarnya justru tidak dibenahi.
Sejatinya setiap rakyat sangat mengidam- idamkan pemimpin yang bertanggung jawab dan memperhatikan mereka dengan sepenuh hati, kehidupan yang mereka jalani aman, tentram, dan sejahtera. Tapi tidak dengan negara kita saat ini, negara ini sedang tidak baik baik saja, bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa membuat kebijakan kebijakan yang justru menyusahkan rakyatnya sendiri, lebih miris lagi walaupun ada penolakan masif dari rakyat, seolah tak dihiraukan oleh pemerintah. Kebijakan yang dibuat tetap dilanggengkan dan disahkan sekalipun “diam-diam”. Para Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat pun mungkin hanya sebagian kecil yang angkat bicara, tapi itupun tidak diindahkan oleh pemerintah.
Butuh Pemimpin yang Tanggung Jawab
Diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Wail Syaqiq Bin Salamah bahwasannya ketika Umar ra menugaskan Busyur ibnu Asim ra untuk mengurus sedekah suku Hawazin, tetapi Busyur tidak mau menerimanya. Ketika ditanya, ”Mengapa kamu tidak mau menerimanya?” Busyur menjawab, ”Seharusnya aku menaati perintahmu, tetapi aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ‘Barang siapa yang dibebani mengurus suatu urusan kaum Muslimin, maka di hari Kiamat kelak ia akan diberdirikan di tepi jembatan neraka jahanam. Jika ia melaksanakan tugasnya itu dengan baik, ia akan selamat. Namun, jika ia tidak melaksanakannya dengan baik, ia akan dilemparkan ke bawah jembatan jahanam itu dan akan terpelanting ke dalamnya selama 70 tahun’.”
Lalu Umar keluar dengan wajah susah, ketika Abu Zar bertanya kepadanya, ”Mengapa Anda terlihat amat susah? Umar pun menceritakan bahwa kesusahannya karena ia telah mendengar sabda Rasulullah tersebut di atas yang disampaikan oleh Busyur Asim. Lalu Abu Zar pun membenarkan bahwa ia juga pernah mendengar hadits serupa. (At-Targib jilid III, halaman 441). Setidaknya ada dua pelajaran yang dapat di ambil dari hadis tersebut.
Pertama, hendaknya seorang muslim mampu secara jujur menakar kemampuannya dalam menjalankan suatu tugas kepemimpinan (mengurus urusan umat) yang dibebankan kepadanya. Sehingga apabila ia merasa tidak mampu atau tidak sanggup lagi untuk menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik, hendaklah ia menolak atau menyerahkannya kepada orang lain.
Kedua, seorang Muslim hendaknya benar-benar takut terhadap ancaman siksa neraka yang disampaikan oleh Rasulullah atas suatu perkara, dengan landasan keimanan. Sikap seperti inilah yang ditunjukan oleh Umar ra dalam bentuk kegusaran atau kesusahan ketika mendengar hadits yang tidak ia dengar langsung dari Rasulullah SAW.
Jika tidak mampu, lebih baik menyerahkannya kepada yang lebih mampu. Akhirnya hanya orang-orang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawablah yang menjadi pemimpin sehingga segala urusan kaum Muslimin akan terurus dengan baik, serta akan mengantarkan diri para pemimpinnya itu menjadi pemimpin yang selamat di dunia dan di akhirat. Bila tidak, segala urusan kaum Muslimin akan mengalami kekacauan dan pemimpinnya pun akan menanggung siksa di akhirat. Dan pemimpin yang seperti ini akan ada dan terealisasi apabila daulah khilafah sudah tegak di muka bumi. Waulahualam bisawab.