Oleh: Tasyati Nabilla (Aktivis Muslimah)
Hari demi hari lonjakan kasus Covid-19 kian meningkat drastis. Seperti di Provinsi Sumatera Utara, saat ini kasus penyebaran Covid-19 pun meningkat dalam beberapa hari terakhir.
Wacana untuk melakukan lockdown pun mencuat. Meskipun, sejumlah ahli menyebut pilihan untuk melakukan lockdown sudah terlambat. Karena bakal menghabiskan biaya yang cukup banyak. Para ahli berpendapat, harusnya lockdown dilakukan sejak awal pandemi.
Ditanyai soal opsi lockdown, Gubernur Edy menampiknya. Dia tetap mengandalkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di 33 Kabupaten/kota.
“Saya dari awal kan tidak ada bahas lockdown,” sebut Edy di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Selasa (idntimes.com, 22/06/2021).
Penanganan Covid-19 sejak awal sudah tidak tepat secara nasional, bahkan dunia carut-marut dalam menangani Covid-19 ini. Anehnya ketika dunia menemui jalan buntu dalam menangani Covid-19, negeri ini malah bersikeras untuk tetap “patuh” pada dunia (WHO, AS), seolah sangat bergantung pada arahan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh WHO.
Berbagai cara pun sudah dilakukan untuk mengatasi wabah pandemi covid 19 yaitu dengan penguncian wilayah yang ternyata tidak berjalan dengan efektif karena prinsip penanganan pandemi yang lain tidak dilakukan secara bersamaan dan optimal, seperti sosial distancing, menjauhi bahkan meniadakan kerumunan, isolasi atau karantina dalam rangka memisahkan si sakit dengan si sehat, menjalankan pengobatan dan hidup sehat.
Kegagalan penanganan Covid-19 bukti nyata bahwa kurangnya kepedulian serta lemahnya sistem pemerintahan dalam mengatasi wabah tersebut. Pemerintah seolah menganggap remeh dan tidak memikirkan kesehatan dan nyawa masyarakat yang saat ini sangat terancam.
Sistem kapitalis-sekularisme yang diemban oleh negara saat ini hanya memanfaatkan kondisi pandemi sebagai penguruk materi atau keuntungan. sistem ini pula yang membuat negara lepas tanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyat, dan penguasa hanya sibuk mementingkan urusan pribadinya daripada rakyatnya.
Inilah yang terjadi jika negara masih saja menerapkan sistem kufur kapitalis yang gagal dalam hal penanganan wabah Covid-19 karena peraturan atau kebijakan yang diambil berdasarkan dari akal manusia bukan dari wahyu Allah SWT.
Beda halnya jika sistem Islam yang diterapkan yaitu cara yang dilakukan adalah mengharuskan adanya pembatasan wabah di daerah asalnya (Lockdown) seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. ketika saat itu dihadapkan oleh wabah Tha’un.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا
Artinya: “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).
Tentu dengan diberlakukannya lockdown syar’i ini dapat memutuskan rantai penyebaran kasus Covid-19. Selain itu negara akan menjamin pemenuhan semua kebutuhan dasar baik dari aspek pelayanan kesehatan gratis berkualitas, pendidikan, ekonomi dan politik ditanggung oleh negara.
Semua ini dapat terwujud jika negara menerapkan sistem khilafah Islamiyah, dan semua peraturan dan kebijakan yang ada di sistem Islam berasal dari Al-Quran dan as sunah. Maka dari itu hanya Khilafah Islamiah lah solusinya.
Wallahualam bissawab.