Site icon

Gelombang 2 Covid dan Ambruknya Sistem Kesehatan Kapitalis

WhatsApp Image 2021-06-25 at 22.21.28

Oleh : Ummu Aziz

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang radikal agar keluar dari lonjakan pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.
Hermawan mengatakan pemerintah memiliki dua opsi yang bisa diambil saat ini, yakni PSBB ketat atau lockdown regional. Menurutnya, pilihan yang paling radikal adalah lockdown. “Pemerintah harus radikal. Opsinya ada dua, mau PSBB seperti semula, atau lockdown regional terbatas pada pulau besar. Opsi paling radikal tentunya lockdown regional, radikal, tapi paling logis,” kata Hermawan dalam Konferensi Pers ‘Desakan Emergency Responses: Prioritas Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi’ dalam YouTube, Minggu (20/6).

Hermawan menyebut lockdown regional merupakan opsi yang bisa membantu Indonesia keluar dari situasi lonjakan pandemi Covid-19. Ia menegaskan lockdown dapat memutus mobilitas orang dengan ketat.

Lockdown juga jadi opsi yang disarankan karena berkaca pada negara-negara yang sukses mengatasi pandemi Covid-19. Beberapa di antaranya seperti Australia, Jerman, Belanda, dan beberapa negara lainnya di Eropa. (cnnindonesia.com/20/06/2021).

Situasi wabah yang makin tak terkendali menunjukkan sistem kesehatan yang yang diterapkan oleh kepemimpinan kapitalistik sudah kolaps. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap prokes yang sering dijadikan dalih sejatinya menunjukkan ketidakmampuan negara dalam meriayah rakyat sekaligus menunjukkan hilangnya wibawa kepemimpinan mereka di mata rakyat.

Negara memang sudah salah langkah sejak awal ketika dominan menjadikan pertimbangan ekonomi dalam mensikapi wabah. Diperparah dengan penerapan kebijakan kebijakan yang kian menjauhkan jarak antara mereka dengan rakyatnya.

Membangun sistem kesehatan yang kuat untuk mensolusi situasi tak terkendali hari ini butuh ada perubahan sistemis dan mendasar. Dimulai dari perubahan sistem politik dari kapitalisme ke Islam yang berbasis kesadaran ideologis umat. Dalam hal ini, solusi solusi pragmatis tetap harus dijalankan oleh masyarakat tapi itu tetap tak akan cukup karena penerapan sistem kapitalisme tetap akan memunculkan perbenturan dengan kepentingan kepentingan lainnya.

Urgen adanya dakwah Islam ideologis yang mengokohkan keimanan akan kebenaran dan kesempurnaan sistem Islam, termasuk pengaturan soal kesehatan. Di pihak lain, pemerintah negeri ini nampak tak berdaya memberi jaminan ekonomi secara maksimal bagi rakyatnya. Jangankan jaminan ekonomi, sekadar menyediakan layanan kesehatan minimal pun mereka tak kuasa. Hingga untuk sekadar pengadaan APD, banyak rumah sakit yang bergantung pada sumbangan rakyatnya.

Tak heran jika di tengah fasilitas kesehatan yang tak memadai korban pun terus berjatuhan. Bahkan tak sedikit tenaga medis yang syahid akibat minimnya perlindungan. Sementara rakyat kebanyakan hanya bisa pasrah dengan keadaan. Menghadapi pilihan sulit, antara bertahan dalam lapar atau terancam mati karena paparan virus mematikan.

Adapun sistem kesehatan berbasis asuransi yang selama ini dibangga-banggakan nyatanya hanya jadi beban. Rakyat yang sudah kesusahan, dipaksa membayar premi lebih mahal. Tak ada pilihan. Sementara untuk beroleh layanan, belum tentu mereka semua mendapatkan. Karena birokrasi layanan kesehatan dibuat berbelit demi meraih banyak keuntungan.

Lantas demi alasan ekonomi, hari ini rakyat diminta berdamai dengan wabah mematikan. Dan penguasa rela menyerah kalah di hadapan tuntutan korporasi yang ingin agar ekonominya kembali berputar.

Bahkan ironisnya, rezim penguasa siap men-support mereka dengan berbagai kebijakan yang menguntungkan. Tak peduli jika akan banyak nyawa rakyat yang dikorbankan. Dan untuk bisa bertahan, rakyat hanya dibekali dogma yang disebut “protokol kesehatan”.

Sungguh apa yang terjadi hari ini semestinya cukup untuk mengoreksi total sistem kesehatan sekuler kapitalistik yang diterapkan sebagai bagian kecil dari sistem hidup sekuler secara keseluruhan. Karena sistem ini benar-benar jauh dari kata manusiawi. Semuanya –termasuk urusan kesehatan– serba diukur dengan takaran untung rugi.

Hal ini memang niscaya, mengingat sistem ini tegak di atas paradigma yang rusak. Akidah sekularisme yang mendasari sistem hidup hari ini benar-benar menafikkan nilai kebaikan alias halal haram. Dan sebaliknya, begitu mengagungkan nilai-nilai material dan kemanfaatan.

Maka lahir dari asas ini, sistem kepemimpinan dan kekuasaan yang sarat kepentingan. Fungsi mengurus dan menjaga umat hanya ada dalam khayalan. Pelayanan terhadap rakyat justru menjadi alat mencari keuntungan.

Berbeda jauh dengan sistem Islam. Sistem ini tegak di atas landasan keyakinan bahwa manusia diciptakan sebagai hamba Allah dengan mengemban amanat sebagai pengelola kehidupan dan termanifestasi dalam bentuk ketundukan pada aturan hidup yang diturunkan Allah Ta’ala, yakni syariat Islam.

Sepanjang kepemimpinan Islam yang disebut dengan khilafah ini tegak, umat Islam telah terbukti mampu tampil sebagai pionir peradaban. Para penguasa atau khalifahnya –lepas dari adanya kekurangan dari sisi pribadi sebagian kecil mereka– benar-benar telah mampu mewujudkan kesejahteraan atas rakyat warga negara –baik muslim maupun nonmuslim/ahlu ad-Dzimmah– dalam taraf yang tidak pernah mungkin bisa diwujudkan oleh para penguasa dalam sistem sekuler kapitalis yang cenderung manipulatif, korup dan eksploitatif ini.

Saat itu, rakyat khilafah benar-benar bisa menikmati layanan dan penjagaan maksimal dari para penguasa, yang memahami bahwa pelayanan terhadap orang-orang yang di bawah otoritas negara tidak dinilai berdasarkan anggaran tahunan atau aspirasi politik, melainkan didasarkan pada hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka.

Kesadaran ruhiyyah akan tanggung jawab inilah yang mendorong para penguasa (khalifah) menyediakan hak-hak rakyat dengan hati-hati dan dengan pelayanan terbaik dari kemampuan yang mereka miliki. Tanpa melihat apakah rakyatnya tahu atau menyadari akan hak-haknya atau tidak, dan apakah mereka memintanya atau tidak.

Kesadaran ruhiyah ini pula yang membuat para penguasa atau khalifah terdorong untuk secara kreatif melakukan berbagai riset dan inovasi, sekaligus menciptakan suasana dinamis di tengah-tengah masyarakat.

Dan ini, sejalan dengan penerapan aturan Islam secara kaffah, seperti penerapan sistem pendidikan yang mencerdaskan, sistem ekonomi yang menyejahterakan, sistem politik yang memandirikan dan memartabatkan, sistem hukum yang meminimalisir penyimpangan, sistem sosial yang mendorong kerja sama dalam kebaikan, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya, sistem kesehatan yang komprehensif meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, yang dipastikan akan menjadi jalan kebaikan, berupa hadirnya sumber daya manusia yang unggul dan siap melaksanakan fungsi penciptaannya sebagai pengelola bumi sekaligus pengemban risalah Islam ke seluruh alam.

Bahkan, sistem Islamlah yang pertama mengenalkan dan menerapkan layanan kesehatan dan pendidikan gratis. Sistem ini pun mendorong berbagai inovasi yang memungkinkan layanan umum tersebut bisa diberikan secara optimal. Hal ini terbukti dimana bidang kedokteran dan farmakologi berkembang demikian pesat justru di masa kepemimpinan Islam. Termasuk sistem penanganan wabah dan kerumahsakitan.

Di masa ini, fasilitas kesehatan berupa rumah sakit (bimaristan) tersedia cukup banyak dan dikenal demikian lengkap, berikut apotek dan sistem administrasi pelayanan yang serba gratis, cepat, mudah dan profesional. Di masa Abbasiyah misalnya, tersedia banyak rumah sakit kelas satu dan dokter di beberapa kota: Baghdad, Damaskus, Kairo, Yerusalem, Alexandria, Cordova, Samarkand dan banyak lagi.

Kota Baghdad sendiri memiliki enam puluh rumah sakit dengan pasien rawat inap dan pasien rawat jalan dan memiliki lebih dari 1.000 dokter. Rumah sakit umum seperti Bimaristan al-Mansuri yang didirikan di Kairo pada tahun 1283 bahkan mampu mengakomodasi 8.000 pasien (muslimah news).

Ada dua petugas untuk setiap pasien yang melakukan segala sesuatu untuk diri pasien agar mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dan setiap pasien mendapat ruang tidur dan tempat makan sendiri. Para pasien baik rawat inap maupun rawat jalan di beri makanan dan obat-obatan secara gratis. Bahkan setelah sembuh, mereka dibekali sangu untuk memastikan pemulihan berjalan baik.

Hebatnya, di masa itu, rumah sakit bergerak pun disediakan untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh. Yakni berupa dokter dan perawat keliling yang menunggang onta diiringi onta-onta pengangkut obat, beserta alat-alat medis dan tenda-tenda perawatan yang bisa dipasang di mana pun.

Sistem drainase dan kontrol akan ketersediaan air bersih pun dibuat sedemikian rupa. Dan di musim kering para penguasa menyediakan onta-onta pengangkut air yang berkeliling ke kampung-kampung untuk menjamin kebutuhan minum atau irigasi.

Semua layanan ini diberikan secara cuma-cuma karena kebijakan ekonomi dan keuangan negara Islam memungkinkan bagi negara mendapatkan anggaran pendapatan yang melimpah ruah, terutama dari pengelolaan kepemilikan umum seperti kekayaan alam maupun kepemilikan negara.

Sayangnya, sejak umat terlepas dari kepemimpinan dan sistem Islam, kemuliaan pun lepas dari diri mereka. Sistem kapitalisme sekuler telah menciptakan ilusi tentang kesejahteraan yang sampai kapan pun tak kan pernah bisa diwujudkan. Alih-alih bisa mewujudkan kesejahteraan, penerimaan umat pada sistem rusak ini justru telah berhasil membawa umat pada jurang kehinaan; menjadi bangsa terjajah lahir dan batin.

Lebih dari itu, sistem rusak ini pun telah menciptakan berbagai tipuan yang membius para penguasa Muslim hingga abai bahkan curang terhadap agama dan umatnya sebagaimana yang terjadi saat ini. Benarlah sabda Rasulullah SAW:
“Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai”. (HR. Ath-Thabrani).

Padahal, inilah ancaman Rasul SAW kepada para penguasa seperti mereka: “Siapa pun yang mengepalai salah satu urusan kaum muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat.” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim).
Wallahua’lam bi shawab.

Exit mobile version