Oleh : Susiarti
Harga beras saat ini sedang menjadi sorotan. Dilansir dari cnbcindonesia.com Harga beras kian melambung tinggi bahkan di tahun 2023 nyaris 20% dibandingkan dengan harga sebelumnya,mungkinkah harga bisa kembali turun hingga ke level Rp 10.000/kg atau ke Rp 11.000/kg untuk beras medium.?
Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetio Adi ,Para petani sedang berbahagia dengan harga beras yang ada saat ini,para petani juga di anggap bisa bernafas sejenak dengan harga gabah yang tidak di tekan murah.
Menurutnya, kebijakan terkait harga beras dan gabah harus seimbang antara hulu dan hilir,sebab jika biaya produksi tanam padi, harga pupuk, biaya input yang naik, di tambah currency rate yang tinggi,harga beras tidak mungkin bisa turun ke level Rp 10.000/kg tanpa adanya subsidi dari pemerintah karena biaya produksi yang besar.
Dan seandainya nilai tukar rupiah menguat di Rp 13.000 – Rp 13.500U$$ dan perang di Ukraina dan Rusia berangsur pulih “Bisa saja subsidi, tapi nanti harus lihat keuangan negara,lanjut Arief.
Miris, Distribusi bahan pokok beras malah di kuasai oleh sejumlah pengusaha ( Ritel )hingga membuat Rakyat makin menjerit dengan lonjakan harganya namun di sisi lain terdapat larangan bagi petani untuk menjual langsung pada konsumen.
Adanya penguasaan distribusi beras oleh pengusaha mengakibatkan terjadinya permainan harga, penahanan pasokan (monopoli) oleh pelaku usaha, tentu sangat merugikan petani.
Beras adalah Bahan Pokok yang Wajib di kelola oleh Negara termasuk pendistribusiannya. Dalam Islam Pemenuhan kebutuhan bahan pokok adalah kewajiban negara terhadap semua individu masyarakatnya.
Begitu pun yang terjadi dalam negara khilafah-khilafah akan mengatur perdagangan dalam negri berdasarkan hukum Syara’.
Negara yang akan memberikan bantuan Sarana dan Prasarana pertanian kepada para petani, Negara akan memperhatikan seluruh masyarakatnya dan menelaah seluruh kebutuhan mereka,bantuan dari negara tersebut karena perannya adalah pelindung semua rakyat,sebab Islam melarang adanya praktek monopoli bahan pokok dan komoditas lainnya. ***
