Herman Deru di Palembang, Rabu, mengatakan efisiensi tersebut berasal dari berkurangnya penggunaan kendaraan dinas, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), serta biaya operasional pendukung lainnya selama aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah.
“Di Sumsel kita sudah hitung, kalau WFH empat kali sebulan, ada penghematan sekitar 18 persen untuk biaya operasional kendaraan, BBM, dan sebagainya,” katanya.
Ia menjelaskan, capaian tersebut akan menjadi bagian dari laporan yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan evaluasi kebijakan transformasi budaya kerja di lingkungan pemerintahan.
Evaluasi itu tidak hanya berfokus pada sisi penghematan anggaran, tetapi juga mengukur dampaknya terhadap produktivitas kerja ASN, termasuk apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan output pekerjaan atau justru sebaliknya.
“Tentu kita juga akan menghitung, apakah produk yang dihasilkan stagnan atau justru bertambah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kebijakan WFH merupakan bagian dari transformasi budaya kerja baru di lingkungan pemerintahan.
Pemerintah pusat akan mengevaluasi laporan dari masing-masing pemerintah daerah terkait pelaksanaan kebijakan tersebut.
“Nanti kepala daerah diminta menyampaikan datanya setelah satu bulan WFH. Berapa rupiah yang dihemat dan apakah kinerjanya terganggu atau tidak,” kata dia.