Kliksumatera.com, PALEMBANG- Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DPW Sumsel masa bakti 2022-2026 digelar di Pasar Kebun Bunga, Senin (12/9/2022).
Nampak hadir Gubernur Sumsel sekaligus Dewan Pembina Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DPW Sumsel H Herman Deru. Herman Deru menuturkan, berdagang itu harus punya ilmu dan bakat. Dengan adanya IKAPPI, maka harus punya dua peta yakni peta potensi dan peta masalah. Setelah mendapat data, dihitung berapa jumlah pasar, berapa jumlah pedagang. “Pasar tradisional ada tiga, yakni pasar digagas badan atau korporasi (koperasi atau badan), kedua pasar yang disediakan Pemda, dan ada pasar yang timbul karena kebutuhan (pasar templek). Ada klasifikasi pasar yakni ada yang menjual berbagai kebutuhan, ada pasar buah. Apapun itu, harus direkrut IKAPPI. “Potensi di pasar itu apa, bisa dikembangkan. Pengurus IKAPPI harus jeli. Ancaman pedagang sekarang ada pasar online. Oleh sebab itu, buatlah orang tertarik untuk datang ke pasar,” ungkapnya.
Lanjut Herman Deru, menjadi pengurus IKAPPI bukan hal mudah, karena ada tugas berat. “Ketika menjadi pengurus maka telah mewafkan dirinya, karena banyak yang harus diurus. Karena banyak tugas dan fungsi yang harus dijalankan,” ungkapnya.
Menurut Herman Deru, masalah ketersediaan, jalur distribusi yang berbelit itu harus dipangkas. Bagaimana IKAPPI mempermudah jalur distribusi. “Yang paling penting kemanfaatan untuk kemasalatan para pedagang. Rata rata pedagang pasar ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari,” bebernya. “Tugas IKAPPI dimonitor pedagang itu sendiri. Jadi ini jangan seremonial saja ini. Saya sebagai pembina IKAPPI Sumsel maka saya akan memonitor. Kerja ini tidak ada pamrih. Jangan mengharap hibah dari Pemprov. IKAPPI jadi perantara antara kebijakan pemerintah dengan pedagang pasar,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansyuri menambahkan, kegiatan hari ini adalah pelantikan DPW IKAPPI Provinsi Sumsel. Dengan sudah dilantiknya DPW IKAPPI Sumsel, diharapkan bisa membawa pedagang jauh lebih baik lagi. “Seperti yang saya sampaikan bahwa ada penurunan omset pedagang hingga 50% karena covid-19. Maka kami bersepakat untuk berjuang habis-habisan agar omset pedagang kembali pulih. Yakni dengan dua pola yaitu pola pertama dengan mengaungkan lagi kembali gerakan ayo kembali belanja ke pasar tradisional. Kemudian memperkuat permodalan kepada pedagang IKAPPI Provinsi Sumsel akan masuk komunikasi dengan perbankan dan akan melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Pemkot untuk bisa membantu pedagang mendapatkan permodalan termasuk program KUR,” jelasnya.
Lebih lanjut Abdullah Mansyuri menjelaskan, pihaknya juga ingin memastikan bahwa pedagang yang belum punya rumah akan mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar 40 juta harga rumah Rp 150.000.000 di subsidi Rp 40 juta. Sehingga Rp 110 juta sisanya dibagi sampai 20 tahun program BP2PT. “Ini akan kita perjuangkan agar sudah bisa terpenuhi 1.000 rumah untuk tahun ini untuk Sumsel tahap pertama. Saat ini sudah masuk proses berkas 120-an,” katanya.
Abdullah Mansyuri menuturkan, untuk distribusi pangan pihaknya bekerja sama dengan badan distribusi pangan untuk distribusi pangan ke pasar tradisional. Termasuk digitalisasi persiapan khusus untuk pedagang dengan distributor.
Dalam kesempatan itu, abdullah Mansyuri meminta kepada Pemda, untuk stop memberikan izin mall, toko modern. “Stop dulu izinnya karena keuntungannya dibawa ke Jakarta. Tapi kalau banyak yang belanja ke pasar tradisional, maka yang akan sejahtera itu masyarakat lokal. Pasalnya, jika ada pasar modern ada jarak 1 kilo sudah ada ritel mart, maka akan berdampak pada warung kelontong akan mengalami penurunan penjualan. “Ini persoalan yang kita akan carikan solusinya,” terangnya.
Ketua DPW IKAPPI Sumsel M Arris Alkautsar mengatakan, setelah dilantik, dia akan keliling pasar di Palembang dan se Sumsel untuk menarik anggota pasar. “Tahun ini kita ada kuota 1.000 rumah subsidi untuk oedagang. Sudah ada 500 yang terdaftar di IKAPPI, sudah ada 120 yang melengkapi berkas. Syaratnya KTP dan KK, kita cek bi checking-nya kalau lolos nanti kita urus hanya DP Rp 500.000. Untuk jalur distribusi kita akan memotong jalur distribusi dari mafia-mafia. Kita akan bekerja sama dengan pusat untuk distribusi telur, minyak goreng dan bawang putih. Sekarang baru 3 itu untuk langsung, tidak lagi melalui pengepul,” tandasnya.
Laporan : Akip
Editing : Imam Gazali