Oleh : Widya
Utang Indonesia bertambah lagi. Bahkan jumlahnya cukup besar dalam waktu yang relatif berdekatan atau tak sampai dua minggu.
Total utang baru Indonesia bertambah lebih dari Rp 24,5 triliun. Utang baru tersebut merupakan kategori pinjaman bilateral.
Rincian utang luar negeri itu berasal dari Australia sebesar Rp 15,45 triliun dan utang bilateral dari Jerman sebesar Rp 9,1 triliun.
Pemerintah mengklaim, penarikan utang baru dari Jerman dan Australia dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan Pandemi Covid-19.
Berikut ini rincian utang bilateral Indonesia yang dilakukan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Pemerintah Indonesia mendapat pinjaman dari Pemerintah Australia dengan nilai mencapai 1,5 miliar dollar Australia. Angka tersebut setara dengan Rp 15,45 triliun (kurs Rp 10.300).
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg mengatakan, uang pinjaman tersebut diberikan lantaran Indonesia dinilai memiliki ketahanan dan proses pemulihan yang cenderung cepat pada masa Pandemi Covid-19. “Bantuan ini merefleksikan situasi yang harus kita hadapi bersama. Selain itu, juga berkaitan dengan reputasi Indonesia terkait dengan manajemen fiskal,” ujar dia dalam konferensi pers bersama dengan Pemerintah Indonesia secara virtual.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pinjaman dari Pemerintah Australia tersebut merupakan dukungan yang memberi ruang bari pemerintah untuk melakukan manuver kebijakan dalam penanganan pandemi.
Di sisi lain juga mengurangi risiko beban fiskal lantaran keuangan negara dihadapkan pada defisit yang kian melebar, yakni di kisaran 6,34 persen hingga akhir tahun. “Dengan ini, kami tidak hanya bisa membantu masyarakat, menangani Covid-19, membantu pelaku usaha, UMKM, dan pembangunan infrastruktur namun juga yang terpenting menjaga keamanan dan keberlanjutan fiskal,” tegasnya.
Dan dalam penjelasan, pinjaman tersebut harus dilunasi kembali kepada Pemerintah Australia dalam jangka waktu 15 tahun. Jebakan utang dalam penanganan kesehatan dan pembangunan.
Sehingga pemerintah akan menugaskan kepada BUMN yang bersangkutan untuk mewujudkan proyek itu. Sayangnya, APBN tak mencukupi mendanainya. Maka pilihan lain yang diambil oleh pemerintah adalah mendapatkan pinjaman luar negeri (ULN). Hal inilah yang akhirnya meningkatkan utang luar negeri bangsa ini.
Kondisi di ataslah yang menyebabkan pemerintah berencana menarik utang dari pinjaman luar negeri sebesar US$25,36 miliar atau setara Rp 360,25 triliun (kurs Rp 14.200 per dolar AS) dalam kurun waktu 2020-2024.
Utang itu digunakan untuk membiayai penanganan Covid dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Hal ini tertuang pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah 2020-2024 yang dirilis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di situs resmi (cnnindonesia.con,13/11/20).
Tidak ada makan siang gratis. Begitu kira-kira ungkapan yang tepat bagi kondisi ini. Utang yang diberikan kepada negeri ini tidaklah cuma-cuma. Semua berbasis riba. Harus ada bunga yang dikembalikan pada saat melunasi utang. Sayangnya, dengan jumlah utang yang fantastis nilainya, bunganya pun cukup besar.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 beban bunga utang Indonesia bengkak Rp 373,3 triliun. Dengan rincian pembayaran utang dalam negeri sebesar Rp 355,1 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 18,15 triliun.
Padahal ULN ribawi adalah salah satu jalan bagi asing/aseng untuk melakukan penguasaan di suatu negara. Tentu mereka merencanakan jebakan itu dengan matang. Di antaranya, jika negara pengutang tidak mampu membayar utangnya, maka mereka harus menjual aset-aset strategisnya. Sehingga harapannya aset strategis (seperti infrastruktur dan beragam SDA) akan dilelang pada swasta khususnya asing/aseng, hingga beralihlah kepemilikannya.
Strategi jebakan asing/aseng ini telah tertuang dalam buku fenomenal karya John Perkins, seorang agen CIA yang pernah ditugaskan di berbagai negara, untuk melakukan jebakan utang.
“Utang Luar Negeri pun akan memastikan anak-anak hari ini dan cucu mereka di masa depan menjadi sandera (dengan utang -ed.) Mereka harus membiarkan korporasi kami menjarah sumber daya alam mereka, dan harus mengorbankan pendidikan, jaminan sosial hanya untuk membayar kami kembali.”
Kewajiban Negara dalam Pembangunan dan Kesehatan Masyarakat
Negara berkewajiban menyediakan dan membangun sarana infrastruktur bagi rakyat. Hal ini untuk memenuhi/mencukupi kebutuhan rakyat. Karena negara Khilafah bertugas sebagai pengurus kebutuhan rakyat. Pemenuhan itu dapat berupa jalan, rumah sakit, sekolah, pasar, bendungan dan beragam fasilitas umum lain yang dibutuhkan rakyat.
Demi membangun seluruh kebutuhan itu, diperlukan dana yang cukup besar. Bagi Khilafah, negara yang kaya akan sumber pendapatan, tentu bukan menjadi masalah. Islam telah mengatur sumber-sumber pendapatan negara yang dapat menjadi tumpuan dana kesehatan dan pembangunan infrastruktur. Yakni dari harta milik negara dan harta milik umum. Keduanya akan diolah di baitulmal. Harta itu akan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan negara. Baik kebutuhan administrasi maupun pembiayaan untuk umat.
Adapun sumber-sumber pendapatan itu dapat diperoleh dari jizyah, kharaj, fai yang masuk pada pos harta milik negara. Sedangkan harta milik umum berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Dari pengelolaan sumber-sumber ini, akan terkumpul dana ribuan triliun hingga negara tak akan kekurangan dana untuk pembiayaan pembangunan.
Di samping itu, haram mengambil sumber pendanaan untuk penanganan kesehatan copit 19 dan pembangunan infrastruktur dari Utang Luar Negeri. Karena ULN dapat dijadikan alat penjajahan bagi asing/aseng. Allah juga sudah berfirman: “Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS An Nisa : 141)
Inilah bahaya utang luar negeri. Negeri ini akan semakin tergadai dan hilang kedaulatannya. Orang-orang kafir tidak pernah diam untuk selalu berusaha menguasai kaum muslimin. Mereka akan melakukan berbagai cara agar kaum muslim terjebak dalam jeratannya hingga dapat tunduk pada mereka. Namun bagi kaum muslim yang taat secara total, Allah SWT tidak akan membiarkan makar orang kafir itu berhasil. ***
Wallahu a’lam bishawab.