Oleh: Qomariah (Muslimah Peduli Generasi)
Konsep negara kapitalis sekuler yang memposisikan negara hanya sebatas regulator dan fasilitator, begitupun konsep kepemilikan liberalisasi menjadikan siapa pun bisa menguasai apapun.
Wakil ketua umum majelis ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mempertanyakan sikap presiden Prabowo, yang memanggil para taipan dan konglomerat ke istana kepresidenan, Jakarta. Dia mengkhawatirkan pertemuan kepala negara dengan para konglomerat tersebut.
Sebab, ujar dia, sebagian dari konglomerat itu Tengah disorot karena tersangkut skandal, dalam sejumlah pembangunan proyek strategis nasional (PSN), pemerintah seperti Swissotel Nusantara dan pantai indah kapuk (PIK).
“Di sinilah dikhawatirkan adanya ketidakseimbangan informasi yang diterima oleh presiden,”katanya dalam keterangan tertulis. Tempo (Sabtu, 8/3/2025).
Kedekatan pemerintah dengan para taipan kian terlihat mesra, setelah presiden Prabowo Subianto mengundang delapan taipan ke istana kepresidenan. Jakarta (kamis,6/3/2025).
Dalam hal ini, Prabowo menginginkan masukan kritis dari para pengusaha besar tanah air tersebut, mengenai investasi agar pengelolaan aset-aset Indonesia dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan sehati-hatinya.
Prabowo pun mengapresiasi dukungan para taipan tersebut terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyangkut kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Bahkan sekretaris kabinet merah putih mayor Teddy menjelaskan, pertemuan tersebut membahas situasi terkini di tanah air dan dunia global, serta program-program utama yang telah dijalankan oleh pemerintah. seperti, program makan bergizi gratis, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, hingga badan pengelolaan investasi Danantara.
Para pengamat menduga pengumpulan para taipan ini adalah untuk pengelolaan dana pada badan pengelola investasi Danantara. Bahkan, Nailul Huda melihat bahwa hal tersebut merupakan upaya penggalangan dana untuk mendukung program prioritas pemerintah saat ini yang anggarannya jumbo, sedangkan kondisi penerimaan negara sedang buruk.
Adapun hubungan dengan taipan yang kian mesra, sedangkan hubungan pemerintah dengan rakyat malah terasa kian renggang, seperti yang telah dikatakan oleh wakil ketua umum majelis ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Seharusnya pemerintah mengundang rakyat dan meminta masukan kritis dari mereka.
Adapun rakyat kerap menjadi korban dari kebijakan atau proyek pemerintah yang melibatkan konglomerat. Terlebih, sebagian yang diundang adalah taipan yang tengah disorot lantaran tersangkut skandal. Sebut saja Sugianto Kusuma alias Aguan yang ikut berperan dalam sejumlah proyek strategis Nasional (PSN).
Bahkan pemerintah seperti terus menutup mata atas realitas ketertindasan rakyat oleh para taipan. Keberadaan para taipan justru seringkali menimbulkan banyak masalah bagi warga. Seperti; kasus penggusuran lahan rakyat dan perampasan ruang hidup masyarakat rempang, PIK, IKN, Wadas, ini suatu bukti yang tidak bisa diabaikan.
Inilah konsep negara yang mengikuti kapitalis sekuler yang memposisikan negara hanya sebatas regulator, sedangkan pengurusan umat dan bangun pembangunannya diserahkan pada swasta, begitupun konsep kepemilikan liberalisasi menjadikan siapapun bisa menguasai apapun, negara yang seperti ini menyerahkan program-program pembangunannya pada korporasi. Keuntungan menjadi orientasi pembangunannya.
Berbeda dengan konsep dalam sistem Islam (Khilafah), yang memposisikan negara sebagai pelayan umat.
Rasulullah SAW bersabda;”bahwasanya seorang khalifah adalah pengurus umat, imam (Khalifah), adalah raa’in (pengurus rakyat), dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.”(HR. Al- Bukhari).
Makna raa’in (pengembala/ pemimpin), penjaga yang diberi amanah, yang telah digambarkan dengan jelas, oleh Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau memanggul sendiri sekarung gandum untuk diberikan kepada seorang ibu dan dua anaknya yang kelaparan. Itulah sepenggal kisah nyata seorang pemimpin yang melayani rakyatnya, demi untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.
Maka dengan itulah, kita sebagai umat Islam, umat yang terbaik, baik itu laki-laki maupun perempuan wajib untuk berdakwah, demi memperjuangkan dan mewujudkan sistem Islam secara Kafah, agar supaya kehidupan ini, rahmatan lil alamiin. Insya Allah. Wallahu a’lam bishawab.