Oleh : Henny
Setelah libur panjang berakhir, kini giliran para siswa/siswi kembali ke aktivitas biasanya yaitu belajar. Sistem belajar yang sampai saat ini masih dilakukan via daring, tetap menjadi keluhan bagi para orangtua. Hal ini didasari karena tidak efektifnya kegiatan belajar itu sendiri bagi para murid. Walaupun pembelajaran tatap muka (PTM) juga mulai dilakukan, meskipun sepekan hanya dua kali pertemuan di sekolah, tetap saja hal itu dirasa belum efektif bagi murid maupun pengajar. Para murid kebanyakan kurang memahami apa yang diajarkan maupun apa yang dipelajari.
Di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, rencana pemerintah untuk membuka pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen mulai Januari 2022 ini harus dipikirkan ulang. Hal itu dilakukan semata-mata demi keselamatan para pengajar dan murid yang akan menempuh pendidikan secara langsung di sekolah. Harus dipikirkan secara matang akan resiko atau dampak dari rencana tersebut.
Dalam menanggapi keputusan pemerintah satu ini sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Walau ada rasa senang bagi murid untuk kembali bersekolah, namun ada juga keraguan ataupun kekhawatiran bagi para orangtua. Terutama bagi mereka yang memiliki anak-anak yang belum mengerti betapa pentingnya patuh pada protokol kesehatan saat PTM.
Komisioner KPAI, Retno Listyarti menyebut masih banyak pertimbangan yang membuat PTM terbatas belum siap. Hal lain yang menjadi perhatian yaitu banyaknya anak didik yang melakukan PTM masih belum divaksin. KPAI mencatat tingkat vaksinasi di kalangan anak bahkan pengajar masih rendah per Agustus 2021. Retno juga mengkhawatirkan sekolah-sekolah yang tidak memiliki kemampuan memenuhi sarana prasarana untuk adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi. Padahal sarana prasarana tersebut menjadi hal penting dalam pelaksanaan PTM. Ia pun menyarankan pemerintah daerah dapat menganggarkan dana daerahnya untuk sekolah yang tidak mampu memenuhi infrastruktur sekolah, (MetroTV/30 Desember 2021).
Dalam menyikapi hal ini, dibutuhkan peran negara yang benar-benar hadir untuk memastikan terlaksananya protokol kesehatan agar PTM bisa berjalan sesuai harapan. Sangat disayangkan jika pemerintah hanya fokus mendengar suara rakyat untuk segera membuka kembali PTM tetapi tidak ada tindakan yang nyata untuk itu. Bisa dilihat bahwa betapa sangat pentingnya kebijaksanaan penguasa dalam mengeluarkan kebijakan. Pelaksanaan PTM tentu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Para pelaku PTM dipastikan harus patuh pada aturan tentang protokol kesehatan. Pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara secara optimal. Pemimpin yang cakap membuat keputusan penting dalam kondisi genting.
Meski kita paham bahwa pendidikan itu penting, kesehatan pun perlu diperhatikan juga agar generasi memiliki kemampuan menyerap ilmu yang dipelajari dengan baik. Begitu juga dengan fasilitas belajar yang memadai. Di masa pandemi seperti ini harusnya keputusan yang dikeluarkan para penguasa atau pemimpin adalah yang terbaik. Sayangnya, dalam sistem demokrasi seperti sekarang malah memberikan ruang kepada para pemimpin untuk memutuskan kebijakan yang tak sesuai dengan harapan rakyat.
Berbeda dengan Islam, bahwa Islam sangat mengutamakan rakyat. Dari segi pendidikan maupun kesehatan, semua dijamin dalam negara yang menerapkan sistem Islam. Khilafah akan tampil terdepan dalam setiap keadaan. Dalam diri khilafah tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariat, karena syariat merupakan wahyu Allah yang Maha Benar, bukan hasil uji coba kecerdasan akal sehat yang menyesatkan. Wallahu a’lam.