Oleh : Desi Anggraini (Pendidik Palembang)
Dinas Sosial (Dinsos) menyebutkan, sebanyak 3.961 jiwa warga Kabupaten Bekasi, masuk kategori penduduk miskin ekstrem. Hal itu berdasarkan hasil pencocokan data lapangan yang dilakukan Dinsos setempat. Pencocokan data dilakukan petugas dari tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dan pekerja sosial masyarakat dengan mengacu data terpadu kesejahteraan sosial tahun 2022.
“Pencocokan data ini diperlukan untuk pemberian bantuan kepada warga. Hasilnya, ada 3.961 warga yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem,” kata Kepala Dinsos Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, Sabtu (28/1/2023).
Dia mengaku, seluruh warga kategori itu sudah masuk ke dalam data sasaran program penanggulangan kemiskinan ekstrem dan telah ditetapkan pula melalui Surat Keputusan Bupati Bekasi.Pihaknya tengah mengklasifikasikan usia warga yang masuk dalam kategori tersebut guna memastikan penyaluran program bantuan nanti tepat sasaran. Menurut dia, kolaborasi dan sinergilintas sektor dibutuhkan untuk optimalisasi program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Selain itu program ini juga perlu terus dijalankan dengan satu tujuan yaitu menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi. (RepJabar, Sabtu,28/01/2023).
Semestinya mudah dipahami bahwa problem kemiskinan bukanlah problem tunggal, seperti persoalan budaya, mental, atau ketepatan program. Bukan pula masalah personal, lokal, regional, atau nasional.
Kemiskinan adalah problem kompleks yang berakar dari penerapan sistem politik ekonomi yang asasnya rusak sehingga memproduksi berbagai kerusakan. Sistem ini tidak lain adalah sistem kapitalisme neoliberal yang tegak di atas asas sekularisme dan diusung negara-negara adidaya, lalu dipaksakan penerapannya di negeri-negeri lainnya.
Sistem ini diterapkan secara global dan meniscayakan munculnya berbagai kezaliman struktural dan mondial. Sistem ini nyata-nyata telah mencerabut kemandirian sekaligus melumpuhkan kemampuan negara lemah untuk menyejahterakan rakyatnya dengan segala sumber daya yang ada di tanah airnya.
Satu-satunya cara keluar dari problem ini adalah melakukan koreksi total atas sistem yang ada dan mengubahnya dengan sistem yang berbeda dan menjadi versus baginya. Sistem tersebut tidak lain adalah sistem Islam yang tegak di atas asas akidah dan standar halal haram.
Negara atau penguasa dalam sistem Islam benar-benar akan memfungsikan dirinya sebagai pengurus umat sekaligus pelindung mereka secara orang per orang. Ini karena mereka paham bahwa kepemimpinan adalah amanah berat yang harus siap dipertanggungjawabkan di keabadian.
Oleh karenanya, negara akan secara konsisten menerapkan seluruh hukum Islam, terutama sistem politik ekonomi Islam, serta sistem-sistem lainnya yang mencegah kezaliman, termasuk penguasaan kekayaan oleh segelintir orang. Negara Islam juga pantang tunduk pada tekanan asing dan menolak segala bentuk penjajahan, bahkan siap memimpin peradaban dalam skala global.
Selain paradigma yang lurus soal kepemimpinan, ada banyak aturan Islam yang menjamin keadilan dan kesejahteraan, mulai dari sistem ekonomi yang mengatur soal kepemilikan, distribusi kekayaan, sistem moneter dan keuangan, sistem perdagangan dan polugri, juga sistem hukum dan sanksi. Satu di antaranya, Islam mengatur bahwa sumber daya alam yang melimpah ruah tidak boleh dimiliki individu, karena sejatinya itu adalah milik rakyat yang wajib dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat.
Politik ekonomi Islam dengan paradigma ruhiyah yang mendasarinya, mewajibkan negara atau penguasa memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya secara orang per orang. Negara dengan segala modal kekayaan yang ada dan ditetapkan syarak tadi, wajib menciptakan situasi yang kondusif bagi setiap laki-laki untuk bekerja hingga dia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Pada saat yang sama, negara akan menjamin kehidupan rakyat yang lemah, sekaligus menjamin kebutuhan kolektif, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyatnya dari pengelolaan harta kekayaan milik mereka.
Tentu sistem Islam tidak mungkin tegak tanpa dukungan umat. Sementara itu, dukungan umat tidak mungkin terwujud jika mereka tidak tahu dan tidak menyadari kewajiban dan kebaikan hidup di bawah naungan Islam, atau tidak menyadari bahwa keburukan yang menimpa kehidupan mereka hari ini adalah konsekuensi hidup dalam sistem sekuler kapitalisme yang jauh dari nilai-nilai Islam.
Oleh karenanya, menyadarkan urgensi dan kewajiban menerapkan Islam kafah harus menjadi agenda dakwah kekinian. Terkecuali jika kita ingin umat terus menerus ada dalam keterpurukan dan tetap ada dalam cengkraman penjajahan.
Wallahualam bishawab.