Oleh : Desi Anggraini (Pendidik Palembang)
Pemerintah pusat berencana menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi. Pemerintah beralasan, kenaikan itu untuk mengurangi beban APBN yang sudah jeblok ke angka 503 trilin hingga Agustus 2022. Rencana kenaikan BBM itu akan disampaikan Pemerintah pekan depan. Menanggapi itu, anggota DPRD NTT, Kasmirus Kolo, dihubungi, Sabtu 20 Agustus 2022, menyebut kenaikan harga akan menggangu ekonomi masyarakat.
Ia mengatakan, kebijakan itu sangat memberatkan masyarakat. Apalagi bagi kelas-kelas ekonomi menengah keatas itu saya kira kenaikan itu tidak terlalu banyak. Akan tetapi bagi masyarakat kecil tentu kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan sangat memberatkan dan menyulitkan masyarakat kecil mengakses kebutuhan BBM. Kebutuhan BBM ini, kata dia, bukan saja bagi kendaraan. Akan tetapi, masyarakat berprofesi sebagai nelayan dan petani juga menggantungkan kebutuhan pada BBM.
Bila kebijakan ittu diterapkan, Baginya akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat kecil. Karena itu, Pemerintah perlu memikirkan skema lain. Ia menyarankan agar adanya kompensasi biaya hidup lain jika BBM bersubsidi tetap dipaksakan untuk naik. Pemerintah harus memberikan perhatian pada kelompok masyarakat kecil, (Pos-Kupang.com, Minggu, 21/08/2022).
Dengan kebijakan ini yang sebetulnya melanggar aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintah, maka dari bensin dan solar yang biasa disebut BBM subsidi pun, pemerintah telah menangguk untung besar dari bisnis tersebut. Jelas ini sebuah kezaliman yang besar terhadap seluruh rakyat terutama rakyat miskin dan hampir miskin.
Betapa tidak, di saat sebagian besar rakyatnya mengalami guncangan ekonomi akibat dampak dari Covid-19, ternyata pemerintah tetap tega mengambil untung besar dari bisnis BBM yang sejatinya milik rakyat karena sebagian besar digali dari perut bumi Indonesia. Semua kebijakan buruk dan zalim ini akibat diterapkannya sistem demokrasi kapitalis. Sistem ini telah menjadikan penguasa tidak lebih dari sekadar makelar yang berkelindan dengan kepentingan para pemilik modal dalam mendagangkan hajat hidup publik.
Sistem ini juga telah melahirkan penguasa zalim tanpa empati sedikit pun kepada rakyatnya, yang menghilangkan fungsinya sebagai penjaga dan pelayan rakyat. Di Indonesia diperburuk dengan pemerintah yang tidak taat pada aturan yang telah mereka buat sendiri. Sungguh berbeda dengan sistem yang lahir dari aturan Islam. Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang jumlahnya besar seperti minyak bumi merupakan harta milik umum.
Pemerintah harus mengelolanya secara langsung, dengan alasan apa pun tidak boleh menyerahkan pada pihak swasta apalagi asing. Semua hasil pengelolaannya diberikan kepada seluruh rakyat berupa BBM murah bahkan gratis. Jika masih tersisa dari hasil pengelolaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk kesehatan, pendidikan, atau kebutuhan publik lainnya secara gratis.
Sistem Islam ini juga akan melahirkan para pemimpin yang bertakwa, menjadikan kepemimpinan adalah sebuah amanah yang pasti akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah SWT terhadap kepemimpinannya. Selain itu pemimpin juga berfungsi sebagai pelindung dan pelayan rakyat. Semua konsep ini membentuk pemimpin bertanggung jawab dan jujur serta mencintai rakyatnya.
Pemimpin yang seperti ini tidak mungkin menipu, apalagi menyengsarakan rakyatnya dengan menerapkan aturan yang zalim. Demikianlah gambaran singkat keunggulan pemimpin dalam Islam. Sudah seharusnya bagi seluruh umat Islam untuk rindu diatur oleh Islam sembari mempelajari hukum-hukumnya dan menyebarkannya. Gambaran lengkap sistem Islam hanya bisa diwujudkan oleh sebuah institusi negara yang disebut dengan Khilafah Islamiyah. Wallahualam bissawab. ***