Oleh : Henny
Gagalnya pemerintah menyiapkan solusi dalam menghadapi Covid-19 telah mengorbankan keselamatan jiwa rakyatnya. Alih-alih menerapkan banyak aturan, justru malah menimbulkan banyaknya rakyat yang terpapar Covid-19. Kebijakan inkosisten pemerintah pula yang membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sendiri hilang. Kebijakan seketat apapun, jika benar sekalipun, akan sangat sulit dipercaya lagi oleh rakyat. Sungguh, semua kebijakan dalam sistem kapitalis seperti sekarang sangat membingungkan publik.
Lamanya waktu berjalan, nyatanya tak membuat angka kasus positif Covid-19 menurun. Pemerintah pun kemudian berembuk untuk mencari solusi agar kasus positif tidak semakin tinggi. Dengan sejumlah pertimbangan, pemerintah memilih untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan dibuat untuk sejumlah sektor. Tujuannya untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, sehingga kemungkinan terpapar virus menurun. Beberapa bulan kebijakan PSBB diterapkan, pemerintah melakukan evaluasi. Melihat kasus positif harian Covid-19 menurun, masyarakat diajak beradaptasi dengan tatanan kehidupan baru atau new normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Istilah PSBB kemudian berubah menjadi PPKM. Aturan dalam kebijakan ini melonggarkan operasional sejumlah sektor. Seperti pengurangan aktivitas kantor yang hanya 50 persen dari banyaknya pegawai dan juga pembebasan jumlah pengunjung mall. Kebijakan ini dipilih pemerintah saat kasus positif Covid-19 kembali melonjak pada beberapa pekan terakhir. Banyak yang menyayangkan, sebab harusnya ada pengetatan lebih ekstra untuk menekan sebaran kasus positif. (merdeka.com / 01 Juli 2021).
PPKM resmi diterapkan oleh pemerintah mulai tanggal 03-20 Juli 2021. Banyak pakar menganggap bahwa PPKM sebenarnya bukanlah kebijakan yang efektif untuk antisipasi kegentingan dan ledakan Covid. PPKM merupakan perubahan istilah dari kebijakan sebelumnya, yang tidak terbukti ampuh dan justru membingungkan. Jelas sekali bahwa kebijakan PPKM bukan langkah yang ideal dalam mengendalikan virus baru Covid-19. Kebijakan yang tidak ideal akan selalu ada selama masih dipimpin oleh sistem yang juga tidak ideal. Penanganan oleh sistem ini disandarkan pada asas manfaat ataupun untung rugi. Perkara mati dianggap wajar di saat virus masih menyebar.
Di saat pemerintah mengetatkan aturan PPKM untuk rakyatnya, di saat itu pula pemerintah membuka lebar pintu masuk untuk para TKA ke negeri sendiri. Dari sini jelas, bahwa pemerintah memang tidak tegas dalam menerapkan aturan. Itu juga yang menjadi penyebab masuknya varian virus baru yang menyebar ke negeri kita. Pemerintah pasti tidak pernah menduga akan adanya ledakan kasus terkonfirmasi positif. Efek dari ganasnya penyebaran kasus covid ini merebak ke dalam bidang ekonomi dan kesehatan. Sangat nyata bagaimana sikap pemerintah dalam mengatasinya. Rezim kapitalis tidak akan membuat kebijakan yang mengorbankan keuntungan materi atas nama penyelamatan ekonomi. Padahal semestinya pemerintah berfokus pada penyelamatan nyawa dan juga seharusnya pemerintah menjamin rakyat nya dari segi kesehatan dan kebutuhan pokok.
Inilah yang nampak jika negara berada dalam genggaman kapitalisme, yang telah terbukti tidak mampu dalam mengatasi pandemi. Sudah saatnya sistem Islam bangkit, karena negara bahkan dunia sangat membutuhkan penerapan Syariah Islam Kaffah dalam mengatasi pandemi. Peran pemimpin Islam sangat berpengaruh terhadap kehidupan rakyat. Tampilnya seorang pemimpin dalam penyelesaian wabah merupakan bagian dari amanah Allah SWT. Dalam membuat kebijakan, pemimpin Islam pasti memprioritaskan nyawa rakyat dan dipastikan bahwa rakyat akan merasa aman walau hidup di tengah pandemi yang tiada akhir. ***