Oleh : Amy Sarahza
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak di Tanah Air perlu menjadi prioritas bersama. Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terus mengajak semua pihak berperan melalui sinergi dan kolaborasi bersama dalam rangka perlindungan anak Indonesia. Bintang mengapresiasi adanya peran aktif yang melibatkan berbagai unsur dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Tanah Air, termasuk adanya partisipasi dari Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) 2022. Kementerian PPPA berharap asosiasi tersebut dapat mendukung upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak serta program kabupaten/kota layak anak di berbagai daerah.
Bintang juga mengajak para pemangku kepentingan lainnya terus bersinergi dengan Kementerian PPPA dan mendukung program pemerintah dalam rangka menciptakan generasi unggul dan berkualitas. Kementerian PPPA terus mendorong partisipasi publik dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Indonesia. Dengan peran aktif semua pihak diharapkan dapat mengoptimalkan program pemerintah dalam rangka menciptakan generasi unggul dan berkualitas.
Dia juga mengatakan bahwa Kementerian PPPA terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan upaya menuju Indonesia Layak Anak 2030. Semua pihak diharapkan dapat terus meningkatkan kepedulian dan peran aktif dalam rangka pemenuhan hak anak dan mendorong terciptanya Indonesia Layak Anak 2030,
Ketua APSAI periode 2022-2027 Wida Septarina mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi guna memastikan adanya kesatuan langkah pusat dan daerah untuk percepatan target Indonesia Layak Anak 2030. Mereka berkomitmen dalam mendukung upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak serta mendukung upaya percepatan target Indonesia Layak Anak 2030. ( Republika.co.id 16 oktober 2022)
Bagaimana Indonesia mau menjadi IDOLA sedangkan kekerasan pada anak menjadi paradoks dinegeri ini. KLA ( kota layak anak), IDOLA ( Indonesia layak anak) seperti mimpi indah, saat realitasnya tak seindah impian. Mungkinkah KLA & IDOLA benar-benar menjadi langkah solutif utk pemenuhan hak & perlindungan anak?
1. KLA Agenda Global
KLA bukan ide Indonesia tapi ini merupakan gerakan global PBB melalui UNIESCO & UNICEF yang diharapakan menjadi jalan terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak. Dimulai 2006 ujicoba dilakukan di 5 kota di Indonesia. Menurut pemerintah ke 5 kota ini sangat bersemangat berbenah menjadi kota layak anak, tiap tahun mereka berkompetisi utk memenuhi berbagai persyaratan. Menyeriusi pembentukan KLA, ditahun 2021 ini dijadikan agenda program pemerintah, dan program ini pun menjadi primadona bagi kota kota besar di Indonesia. Yang terbaik dan memenuhi kriteria KLA akan menyabet penghargaan ditiap tahunnya.
2. Penguatan Hak Hak Anak Konsep Barat
Lingkungan tempat anak-anak tinggal berpengaruh besar tumbuh kembang anak. Apakah lingkungan nya islami atau sekuler? Saat anak-anak tumbuh dan berkembang dilingkungan sekuler tentu sangat berpengaruh dengan pola sikap anak yg lekat dengan nilai nilai liberal,mereka tumbuh dengan sifat sifat kurang baik. Karena dalam sistem sekuler anak-anak merupakan aset bagi masa depan orang tua, bukan sebagai amanah sebagaimana dalam Islam. Pola didikpun tidak sesuai syariat, Dalam sistem sekuler prilaku kekerasan verbal dari orang tua dianggap biasa. Keluarga pun tidak bisa sepenuhnya melindungi anak anak mereka sendiri, karena anak anak diasuh oleh babysitter/ pengasuh / ART ( assistent rumah tangga). Karena orang tua baik ayah atau ibu sama2 bekerja. Yang paling miris kerusakan sikap anak didukung oleh tontonan anak2: kartun, games, youtube, blm lagi hal hal negatif dari orang dewasa yg berada disekitar mereka : bullying, perkataan kotor, kekerasan fisik bahkan paling parah kekerasan seksual.
3. SDA dan Anggaran Terbatas
Untuk membentuk KLA apalagi IDOLA, sangat membutuhkan Anggaran yg besar, karena utk menjadi Kota Layak Anak ada kriteria & persyaratan khusus yg begitu beragam dan membutuhkan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung nya. Tidak semua kota besar di Indonesia punya PAD ( Pendapatan Anggaran Daerah) yg baik. Sedangkan faktor ini menjadi faktor utama yg mendukung proyek KLA bahkan IDOLA.
4. Kesejahteraan Anak Dilimpahkan Kepemerintah Daerah
Dengan adanya KLA & IDOLA terindikasi pemerintah pusat lepas dengan peran utamanya, negara kehilangan fungsi nya sebagai pelindung generasi karena anak anak terus berada dalam ancaman kekerasan. Ini menunjukan kegagalan negara memberikan perlindungan pada anak. Karena masalah utama nya adalah penerapan sistem kapitalis liberal. Yang terbukti dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat karena aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan dikapitalisasikan.
KLA & IDOLA tidak akan mampu memberi jaminan perlindungan anak, terbukti bahwa IDOLA hanya mengejar gelar tapi tanpa aksi nyata, ini menunjukkan kegagalan negara memberikan perlindungan pada anak dan masalah utamanya penerapan sistem kapitalis liberal. Perlindungan anak hanya dapat terwujud dalam naungan islam, Karena islam memiliki mekanisme berlapis untuk menjaga keselamatan anak dan mewujudkan perlindungan yg nyata bagi anak. Peraturan islam yg bersifat komprehensif akan melindungi kehidupan dan keamanan anak.
Secara sistem negara khilafah akan melakukan langkah sbb :
1. Menanamkan nilai islam pada individu/nilai
Ketaqwaan, pada prinsipnya, nilai seseorang dalam Islam tidak ditentukan oleh sesuatu yang bersifat fisik, melainkan oleh ketakwaan yang tercermin melalui hati dan prilaku yang baik. Seorang yang bertakwa, berhati baik, dan prilakunya memberi manfaat pada orang lain, lebih mulia di sisi Allah daripada siapa pun yang tidak bertakwa yang tercermin dari keburukan hati dan prilakunya.
2. Melaksanakan sistem pendidikan berbasis akidah Islam
Dengan menerapkan kurikulum berbasis akidah Islam untuk menciptakan generasi yang berakhlak mulia. penanaman akidah islam sejak dini akan membentuk iman yang kuat dan anak-anak akan selalu menjalankan syariat islam dan takut untuk melakukan kemaksiatan.
3. Menerapkan sistem ekonomi Islam,
Sistem ekonomi yang berbasis Islam yang dimana sumbernya berasal dari al-quran, hadits, ijma, dan qiyas. Sistem ekonomi Islam sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional yang dimana masih sering terjadinya praktik-praktik haram seperti halnya riba.
4. Negara memberi akses kesehatan yang gratis & murah dengan sistem kesehatan yang gratis atau murah, masyarakat tidak akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan dan memberikan gizi dan gizi terbaik bagi anak-anaknya.
5. Penerapan sistem sanksi oleh negara
Ketika semua lapisan melakukan pencegahan terhadap kekerasan khususnya terhadap anak, maka saat masih ada yang melanggar maka sistem sanksi islam akan ditegakkan, tujuannya agar pelaku kekerasan menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
6. Negara mengatur dan mengawasi media masa & online.
Tujuannya agar semua fasilitas tersebut tidak menjadi sarana penyebarluasan dan pembentukan opini publik yang dapat merusak mainset dan pola sikap generasi muda Islam.
Negara bertugas sebagai penanggungjawab utama, bertugas memastikan individu, keluarga, dan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak hak rakyat pada umum nya dan anak khususnya, semua nya hanya bisa diterapkan dan terwujud secara ideal dalam institusi pemerintah dibawah naungan khilafah. Waulahualam bisawab.