Oleh: Widyawati (Aktivis dakwah dan Pemerhati Sosial)
Awal Juni lalu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah memberikan lampu hijau bagi sembilan sektor ekonomi untuk kembali beroperasi di tengah penerapan kenormalan baru atau new normal. Kebijakan ini diambil dalam rangka menekan dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19. Ini akan menimbulkan risiko penularan yang menggunakan indikator kesehatan masyarakat berbasis data yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan
Adapun, sembilan sektor yang ditetapkan untuk dibuka kembali meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, logistik, dan transportasi barang.
Sembilan sektor tersebut dinilai memiliki risiko ancaman Covid-19 yang rendah, namun menciptakan lapangan kerja yang luas dan mempunyai dampak ekonomi yang signifikan.
Peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di sejumlah daerah maupun tingkat nasional juga tak bisa dilepaskan dari kapasitas pemeriksaan sampel di tengah masyarakat yang kian masif.
Pemeriksaan spesimen terkait dengan Covid-19 sempat menyentuh rekor tertinggi pada Kamis (18/6/2020) yaitu mencapai 20.650 sampel dalam satu hari sehingga secara kumulatif, sudah 621.156 spesimen yang berhasil diperiksa.
Kenyataannya, kelalaian rezim yang tak kalah serius adalah dalam menjamin akses setiap orang terhadap pelayanan kesehatan berkualitas secara gratis. Tarif bagi pasien Covid-19 dibandrol pemerintah hingga puluhan juta rupiah.
Sementara itu, meski ditanggung pemerintah, namun sistem kesehatan kapitalis yang menjadi pembiayaan kesehatan berbasis bisnis asuransi, dalam hal ini asuransi wajib – BPJS Kesehatan, telah menghalangi masyarakat mendapatkan haknya.
Diperburuk oleh keberadaan fasilitas kesehatan, meski milik pemerintah, sebagai komponen industri (bisnis). Sehingga, tunggakan pemerintah terhadap ratusan rumah sakit jelas semakin memperburuk keadaan.
Dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan dengan segala kelengkapan yang dibutuhkan, tetap saja minim. Upaya tambal sulam berupa pembangunan rumah sakit darurat dan rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang tetap tidak menyelesaikan masalah.
Demikian pula pemberian izin kepada sejumlah laboratorium untuk melakukan pemeriksaan. Seiring peningkatan kasus Covid yang bersifat eksponensial. Ditambah lagi tekanan mafia impor sehingga rumah sakit kesulitan memperoleh alat kesehatan dan obat yang begitu dibutuhkan, seperti kit PCR, ventilator, APD, dan obat-obatan. Kalaupun ada, harus bersaing.
Akibatnya, cakupan pemeriksaan spesimen selain rendah juga sangat lambat. Sehingga banyak rumah sakit memulangkan pasien positif Covid-19 meski dalam perawatan di ruang isolasi Bahkan, banyak yang tidak mendapat perawatan sama sekali.
Hal ini tidak saja mengancam kesehatan dan membahayakan keselamatan jiwa penderita, tapi juga jutaan jiwa yang sehat karena dibiarkan menjadi sumber penularan. Dan diperparah oleh rantai penularan dari pasien dalam pengawasan (PDP), sebagaimana diberitakan pada sejumlah laman media, sementara jumlahnya puluhan ribu. Per 26 April namun tidak demikian faktanya, sehingga banyak yang meninggal dunia. Hal ini juga tidak lepas dari lambatnya pengujian dan keterbatasan fasilitas kesehatan.
Mudah disaksikan, puluhan juta orang dalam ancaman kuman mematikan, sekaligus berpotensi menularkan. Dan, dokter serta staf medis adalah yang paling beresiko pada kondisi ini. Puluhan dokter dan staf medis terinfeksi dan banyak diantaranya yang terbunuh. Sementara peran mereka begitu penting dalam keberhasilan penangan wabah, khususnya untuk pemeriksaan.
Inilah fasad, akibat komplikasi kelalaian rezim neolib dan cacat permanen kapitalisme. Karenanya, agar pandemi segera berakhir, mengakhiri komplikasi ini.
Penanganan Pandemi Covid-19 berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan jiwa miliaran orang di dunia, dan ratusan juta jiwa di negeri ini.
Akan tetapi perkara ini berkaitan erat dengan cara pandang terhadap manusia, kesehatan dan keselamatan jiwanya. Pada tataran inilah kehadiran peradaban Islam sangat dibutuhkan.
Sebab, hanya Islam yang memberikan perhatian dan penghargaan tertinggi pada kesehatan dan keselamatan jiwa manusia, melebihi aspek apapun termasuk ekonomi. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang artinya, “Hilangnya dunia, lebih ringan bagi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak.”(HR Nasa’i); Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala, yang artinya, “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya,” (TQS Al Maidah [5]:3).
Lebih dari pada itu, Islam merupakan din yang sempurna (sistem kehidupan), dan negara (khilafah) adalah bagian darinya. Hal ini menjadikan negara berfungsi secara sehat dan penguasanya hadir dengan karakter yang kuat sebagai pemelihara urusan rakyat. Termasuk kesehatan dan keselamatan jiwa ketika terjadi wabah.
Sebab, ditegaskan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang artinya, “Imam/ Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).
Karenanya, kehadiran Islam sebagai peradaban baru adalah kebutuhan mendesak bagi Indonesia dan dunia hari ini. Tidak hanya sebagai pembebas dari pandemi, namun juga dari semua kerusakan akibat komplikasi akut kelalaian rezim neoliberalisme dan cacat pemanen sistem kapitalisme. Sebagai keberkahan yang pasti ketika Islam diterapkan secara kafah di atas dorongan takwa. ***