Oleh : Ummu Shafa Khansa Zahra
Peringatan hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun ini layak disikapi dengan rasa berkabung atas runtuhnya komitmen Negara dan robohnya harapan masyarakat.menyoroti sejumlah aspek yang dinilai turut berkontribusi dalam meruntuhkan komitmen negara terkait pemberantasan korupsi. Salah satu aspek yang turut disorot ICW adalah tingginya angka korupsi di kalangan politisi Negara.
Berdasarkan data penindakan KPK, sepertiga pelaku korupsi yang diungkap selama 18 tahun terakhir berasal dari lingkup politik, baik legislatif (DPRD maupun DPR RI) maupun kepala daerah dengan jumlah 496 orang. Data ini semestinya menjadi alarm yang harus disambut dengan pembenahan menyeluruh pada sektor politik, terutama dalam lingkup partai politik dan pemilu. Tak cukup itu, konflik kepentingan dengan balutan penunjukan Penjabat Kepala Daerah tampak terang benderang dipertontonkan oleh pemerintah.
Hal tersebut, menunjukkan bahwa urgensi menghentikan laju korupsi belum menunjukkan upaya strategi dan hasil yang maksimal. Terlihat bahwa narasi antikorupsi pemerintah dan DPR tidak menunjukkan pencapaian konkret kepada masyarakat, ICW mengharapkan Hakordia tahun 2022 yang mengambil tema “Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi” bukan sekadar jargon, kegiatan seremonial, atau upaya bersolek pemerintah untuk meraup simpati masyarakat.
Namun, harus digunakan sebagai momentum serius pembenahan aspek politik dan hukum dari seluruh cabang kekuasaan untuk mengembalikan ruh pemberantasan korupsi seperti sedia kala. Hal ini tidak akan bisa terjadi selama Indonesia menerapkan sistem Aturan kapitalisme di seluruh Aspek, karena ada beberapa faktor penyebab korupsi.
1. Berupa keserakahan atau (greed)
2. Kesempatan atau opportunity
3. Kebutuhan atau (needs)
Korupsi ini bisa dilakukan oleh individu. Meski korupsi kerap dilakukan oleh individu, sebetulnya pengaruh lingkungan, sikap masyarakat, hukum, hingga organisasi individu tersebut berada bisa menjadi penyebab korupsi yang sedang terjadi.penyebab korupsi di Indonesia yang sulit terelakkan, terutama berkaitan dengan sikap masyarakat yang seolah ~ olah tidak merasa dirugikan.
Padahal kalau kita bicara dampak korupsi di Indonesia, justru masyarakatlah yang sebenarnya dirugikan dan bukan negara. Misalnya saja, hak-hak warga negara menikmati fasilitas umum yang nyaman menjadi terganti dengan fasilitas seperti halte dan jalan yang rusak, jelas masyarakat yang akhirnya dirugikan.
Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan sistem peradilan dan sanksi di dalam Islam. Karena jelas Ketegasan sistem Islam dalam memberantas korupsi tidak terlepas dari sifat sistem sangsi dalam Islam, yakni sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus).
Maknanya, agar orang lain yang bukan pelanggar hukum tercegah untuk melakukan tindakan kriminal yang sama dan jika sanksi itu diberlakukan kepada pelanggar hukum, maka sanksi tersebut dapat menebus dosanya.
Di samping itu, sistem Islam Hal ini jelas memudahkan proses hukum pada pelaku. Dengan ketakwaan yang dimiliki, pelaku tindak kriminal tidak akan tahan berlama-lama menyimpan kejahatan yang ada pada Dirinya. bahwa hukuman di akhirat akan lebih dahsyat. Pelaku akan menyerahkan diri pada pihak berwenang dan mengakui kejahatannya. Dirinya pun ridha dengan sanksi yang menjadi konsekuensi yang ia terima. Jadi para koruptor saat ini. Alih-alih tobat nasuha, begitu dirinya bebas dan ada kesempatan lagi, dirinya malah tidak segan-segan untuk mengulangi tindakan korupsi, kalau bisa dengan jumlah yang lebih fantastis. Saatnya kembali pada perdata Islam kaffah maka individu, masyarakat terutama negara akan menjadikan agama tolak ukur dalam berbuat.
Waaalahubissawab