Kliksumatera.com, PALEMBANG- BPJS Cabang Palembang menjawab beragam pertanyaan yang kini menyelimuti masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya melalui helatan Media Gathering bersama 52 insan media yang digelar di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Palembang, Jalan R. Sukamto, Jumat, (10/4/2026). Momen ini sebagai salah satu strategi komunikasi publik untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional, sekaligus menjawab ragaman masalah yang sedang berkembang saat ini.
Pertemuan ‘’akbar’’ BPJS Cabang Palembang yang kali pertama digelar di tahun 2026 ini dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Palembang, Edy Surlis yang kerap disapa EDSUR.
Usai memberikan paparan materi tentang BPJS secara global sekitar 1 jam, EDSUR yang sudah mengabdi di BPJS Kesehatan selama 26 tahun dan baru menjabat di KC Palembang selama 1 tahun 6 bulan ini pun memberikan kesempatan bertanya melalui moderator Mbak Ecy.
Dari pertanyaan yang diajukan oleh Imam Gazali dari Kliksumatera.com dan Mellawati dari Rakyat Republika terungkap jawaban atas masalah BPJS yang ada di masyarakat sekarang ini.
‘’Mengenai penonaktivan kartu peserta PBI JK di seluruh Indonesia hingga kini masih menjadi masalah, termasuk di Palembang. Sebab selang 1 hari penonaktifan besoknya kartu kembali aktif dengan pesan ‘’beralih ke BPJS Mandiri’’. Hal ini membuat bingung banyak peserta PBI JK yang berada pada ‘’garis kemiskinan’’. Sebab tanpa ada alasan yang jelas tentang perubahan itu?’’ tanya Imam.
Secara gamblang, singkat, dan tegas EDSUR pun menjawab. ‘’Bisa jadi penyebab penonaktivan Kartu PBI JK tersebut dikarenakan yang bersangkutan sudah masuk Desil 6. Sedangkan yang masuk Desil 1-5 tidak dilakukan penonaktivan,’’ tegasnya.
Namun Edy tak menjelaskan maksud Desil 1-5 hingga seterusnya tersebut. Sebab menurutnya hal itu ditentukan survei oleh BPS dan Dinsos, dan hal itu bukan ranah dari BPJS Kesehatan. ‘’Survei kembali dilakukan pihak BPS dan Dinsos selama Bulan Maret-April 2026 melalui program ‘’Indonesia Mencatat’’. Hal itu dilakukan kepada peserta PBI JK yang dinonaktivkan,’’ tambah Edsur, namun kenyataan di lapangan belum terlihat ‘’hilal’’ survei yang dimaksud.
Masalah lain yang ditanyakan adalah mengenai layanan pasien BPJS Kesehatan yang di lapangan hanya tiga hari saja di rumah sakit. Ternyata pihak BPJS Kesehatan tidak pernah membatasi hal tersebut. ‘’Jika menemui masalah pasien yang masih butuh perawatan namun dipulangkan oleh pihak rumah sakit, silakan melapor melalui via telepon yang tertera di poster-poster BPJS Kesehatan yang tertempel di rumah sakit. Atau minta ke Tim Konsul Medik yang ada di setiap rumah sakit,’’ jelas Edsur.
Selain itu, masalah lain yang kerap ada di masyarakat adalah kasus lakalantas tunggal yang mengakibatkan korban meninggal dunia namun tak mendapat santunan dari pihak yang berwenang. ‘’Untuk lakalantas tunggal ini BPJS Kesehatan akan memberikan santunan dengan syarat ada laporan ke polisi. Kalau tidak salah santunan buat korban MD adalah 20 jutaan,’’ tegas Edsur lagi.
Sementara itu, dalam paparan materi sebelum sesi tanya jawab, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palembang ini menjelaskan tentang peran media yang sangat krusial dalam menyampaikan informasi yang akurat dan edukatif kepada masyarakat, terutama terkait manfaat dan mekanisme layanan BPJS Kesehatan.
“Media merupakan mitra strategis kami dalam membangun kesadaran publik. Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat jalinan komunikasi sekaligus memastikan informasi yang diterima masyarakat benar dan tidak menyesatkan,” kata Edy.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan memaparkan sejumlah program prioritas yang tengah dijalankan, termasuk upaya peningkatan kualitas layanan peserta, optimalisasi sistem digital, serta kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Edy menekankan bahwa tingkat kepesertaan aktif dan pemahaman masyarakat terhadap hak serta kewajiban sebagai peserta masih menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya literasi publik terkait prosedur pelayanan, mulai dari pendaftaran, rujukan berjenjang, hingga pemanfaatan layanan digital seperti aplikasi Mobile JKN. Menurutnya, kesalahpahaman informasi kerap menjadi salah satu kendala dalam implementasi program di lapangan.
Selain itu, BPJS Kesehatan membuka ruang komunikasi yang lebih luas bagi jurnalis. Edy mengaku siap memberikan klarifikasi maupun informasi terkini secara langsung melalui kanal komunikasi pribadi, termasuk layanan pesan singkat.
“Transparansi informasi menjadi komitmen kami. Rekan-rekan media dapat menghubungi kami kapan saja untuk konfirmasi atau pendalaman isu, sehingga pemberitaan yang disampaikan tetap berimbang dan akurat,” tandasnya.
Laporan/Posting : Imam Gazali