Kliksumatera.com, PALEMBANG- Ribuan massa aksi yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Cipayung Plus, BEM, dan Organisasi Daerah yang ada di Sumatra Selatan mulai berkumpul di sekitaran Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (11/4/22).
Aksi demo para mahasiswa tersebut guna menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan kenaikan PPN menjadi 11 persen yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Selain itu para mahasiswa juga menolak penundaan Pemilu 2024 dan menolak jabatan Presiden tiga periode, serta mendesak pemerintah untuk mengkaji Undang-Undang IKN yang bermasalah.
Dari pantauan di lapangan, area sekitaran Kantor DPRD sudah dikelilingi oleh kawat berduri dan pihak kepolisian pun sudah berjaga-jaga guna mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut.
Mahasiswa terus berorasi menyampaikan tuntutannya, para mahasiswa berharap ada pihak dari DPRD yang menerima serta menyampaikan tuntunan mereka ke DPR RI.
Salah satu orator dari perwakilan organsisasi daerah, Rawan Pelangi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa PALI dalam orasinya menyampaikan bahwa kedatangan para mahasiswa hari ini sebagai bentuk perhatian mereka terhadap polemik yang sedang terjadi di Indonesia. “Kami mahasiswa menolak kenaikan harga bahan pokok yang mencekik rakyat, kami juga menolak penundaan pemilu yang seharusnya dilaksanakan 2024 mendatang dan kami juga menolak jabatan presiden tiga periode, serta kami imbau kepada para elite jangan sampai mengkriminalisasi mahasiswa dalam bentuk apapun,” tegas Rawan Pelangi yang juga Aktivis HMI tersebut.
Sementara itu Aang salah satu massa aksi dari UIN Raden Fatah Palembang menyayangkan banyaknya kawat berduri yang menghadang para demonstran. “Ya kami menyayangkan banyaknya kawat berduri yang menghadang, kita ini mau menyampaikan aspirasi bukan mau rusuh,” bebernya.
Aksi massa diterima Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H menuturkan, seluruh anggota DPRD Provinsi Sumsel dan segenap pimpinan menghargai aksi unjuk rasa karena itu hak masyarakat menyampaikan aspirasinya. “Apa yang dituntut mahasiswa ini adalah bagian dari apa yang terjadi secara nasional. Ini akan kita sampaikan ke pusat,” katanya.
Ketika ditanya, tidak diperbolehkan aksi unjuk rasa mahasiswa di halaman Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Anita mengungkapkan, itu ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pihak kepolisian. “Saya menghargai protap pengamanan dari aparat kepolisian,” pungkasnya.
Untuk segala tuntutan dari Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah bersama BEM Nusantara Sumsel diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati.
Bahkan Anita langsung menandatangani kertas tuntutan mahasiswa dengan dicap basah di hadapan ratusan mahasiswa yang berdemo di area Jalan menuju DPRD Provinsi Sumsel.
Dirinya menuturkan, bahwa pihaknya bakal memperjuangkan inspirasi para mahasiswa tersebut. “Akan kita perjuangankan tuntutan para mahasiswa tersebut,” ujarnya, Senin (11/4).
Sementara itu, Korlap Aliansi Kader Mahasiswa Muhammadiyah, Wahyu Perdana mengatakan, bahwa ada lima tuntutan yang disampaikan yakni menolak penundaan Pemilu 2024 Serta perpanjangan masa jabatan Presiden.
Menolak Kenaikan Harga Bahan Pokok, BBM dan PPN 11 persen, kemudian menolak Pemindahan IKN, tidak selesainya konflik Agraria di Indonesia dan mendesak Presiden untuk mengembalikan PPN.
“Alhamdulillah aspirasi kita diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Hj RA Anita Noeringhati dan ditandatangani serta di cap basah di hadapan kira semua,” akunya.
Dirinya berharap dengan tersampainya aspirasi ini dapat diperjuangkan hingga ke pusat sehingga aspirasi ini sampai dan bisa dikabulkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Toni Harmanto MH melalui Kabid Humas, Kombes Pol Supriadi mengatakan, bahwa aksi demo yang berlangsung berjalan dengan kondusif. “Demo yang berlangsung berjalan dengan kondusif dimana dari informasi yang kita terima usai diterima dan ditandatangani oleh Ketua DPRD Sumsel, para demonstran langsung membubarkan diri,” aku dia. Sementara dalam kegiatan tersebut anggota kepolisian menerapkan protokol kesehatan.
Laporan : Akip/Yudi
Editing : Imam Ghazali