Yayasan Mitra Hijau Diseminasi Hasil Dialog Kebijakan Nasional dan Pembelajaran Proyek IKI‑JET
Kliksumatera.com, MUARA ENIM— Penguatan ekonomi alternatif, peningkatan keterampilan masyarakat, pengembangan usaha lokal, serta pemanfaatan potensi daerah menjadi kunci strategi bagi wilayah penghasil batubara dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi. Hal tersebut menjadi pokok pembahasan dalam kegiatan Diseminasi Dokumen Kebijakan Hasil Dialog Kebijakan Nasional tentang Transformasi Ekonomi di Wilayah Penghasil Batubara Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan Yayasan Mitra Hijau di Hotel The Melio, Kabupaten Muara Enim, Kamis (24/9).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian inisiatif Innovation Regions for a Just Energy Transition (IKI‑JET), yang mendorong perencanaan partisipatif guna mendukung transisi energi dan transformasi ekonomi di daerah penghasil batubara.
Muara Enim menjadi salah satu wilayah sentral dalam agenda tersebut. Berdasarkan data proyek IKI‑JET, kabupaten ini merupakan penghasil batubara terbesar di Sumatera Selatan dengan produksi mencapai sekitar 47 juta ton. Tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor batubara membuat perubahan di sektor tersebut berpotensi memberikan dampak luas bagi kondisi ekonomi masyarakat.
Refleksi Pelaksanaan IKI‑JET: Kolaborasi Diharapkan Berlanjut
Sebelum pemaparan dokumen kebijakan, peserta kegiatan melakukan refleksi terhadap pelaksanaan proyek IKI‑JET di Sumatera Selatan. Berbagai capaian dipaparkan, mulai dari penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan keterampilan dan pekerjaan hijau (green jobs), pendampingan UMKM, pelibatan perempuan dan pemuda, hingga pembangunan komunikasi serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Di Muara Enim sendiri, sejumlah kegiatan telah dijalankan bersama pihak terkait, antara lain audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), diskusi kelompok terfokus bersama Forum Rembuk Serasan Hijau dan Forum Serelo Green, serta pelatihan praktis meliputi teknik pemanggangan kopi dan standar mutu produk, pengemasan, desain label, hingga pemasaran dan pemasaran digital.
Refleksi tersebut mendapat tanggapan positif dari seluruh peserta. Secara umum mereka menyampaikan harapan agar jejaring kerja, pembelajaran, dan semangat kolaborasi yang telah terbentuk selama pelaksanaan proyek dapat terus berlanjut.
Koordinator Proyek IKI‑JET dari Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, menyatakan bahwa transisi energi tidak semata berkaitan dengan perubahan sumber energi, melainkan juga menyangkut perubahan tatanan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Transisi energi bukan hanya persoalan perubahan sumber energi, tetapi juga menyangkut pekerjaan, pendapatan, keterampilan, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat di wilayah penghasil batubara perlu dipersiapkan agar memiliki pilihan ekonomi yang lebih beragam,” ujar Dicky.
Menurutnya, pengalaman yang diperoleh dari pelaksanaan IKI‑JET menjadi modal berharga untuk memperkuat kolaborasi di tingkat daerah. Respons positif yang diberikan para pemangku kepentingan menjadi dasar keyakinan bahwa jejaring yang sudah terbangun tidak boleh berhenti saat proyek berakhir, melainkan harus dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.
Hasil Dialog Kebijakan Nasional Diuji Relevansinya di Daerah
Pada sesi berikutnya, tim Yayasan Mitra Hijau memaparkan hasil Dialog Kebijakan Nasional yang telah dilaksanakan di Jakarta pada 9 Juni 2026. Dialog tersebut menghasilkan sejumlah usulan kebijakan utama, yaitu pengintegrasian prinsip Just Transition dan Just Energy Transition dalam kriteria keberhasilan pengelolaan pascatambang, diversifikasi keterampilan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan — khususnya perempuan — serta penyusunan peta jalan peningkatan keterampilan tenaga kerja guna mengantisipasi perubahan struktur ekonomi. Pembiayaan transformasi ekonomi juga ditetapkan sebagai isu krusial yang memerlukan perhatian bersama.
Dicky menjelaskan bahwa dokumen hasil dialog tersebut dikembalikan ke daerah untuk dinilai kesesuaiannya dengan kondisi nyata dan kebutuhan lokal.
“Dokumen kebijakan ini tidak dimaksudkan berhenti sebagai dokumen di tingkat nasional. Kami membawanya kembali ke daerah untuk mendapatkan tanggapan dan melihat sejauh mana rekomendasinya relevan dengan kondisi Muara Enim dan Sumatera Selatan,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa persiapan ekonomi alternatif harus dimulai sejak dini.
“Kita perlu mulai membicarakan ekonomi setelah batubara secara lebih serius. Bukan berarti sektor batubara langsung hilang, tetapi kita harus menyiapkan alternatif ekonomi, keterampilan tenaga kerja, dan penguatan usaha masyarakat sejak sekarang,” tambahnya.
Jalur penguatan ekonomi yang didorong meliputi pengembangan UMKM, ekonomi berbasis komunitas, pertanian, ekonomi kreatif, pengelolaan limbah, ekonomi hijau, pemanfaatan energi terbarukan, serta penciptaan lapangan kerja hijau.
Pascatambang Harus Melampaui Sekadar Reklamasi Lingkungan
Salah satu penekanan penting dalam kegiatan ini adalah memastikan kebijakan pascatambang tidak berhenti pada pemulihan lahan dan lingkungan, melainkan juga menyiapkan masa depan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Berdasarkan temuan konsultasi IKI‑JET, lahan pascatambang perlu dikembangkan menjadi wilayah produktif, didukung dengan kepastian hukum pemanfaatan lahan, penguatan BUMDes maupun BUMD, serta pengembangan ekowisata, eduwisata, dan ekonomi sirkular sebagai sumber pendapatan baru.
“Pascatambang seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan reklamasi lahan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan dan bagaimana wilayah tersebut dapat memiliki aktivitas ekonomi baru setelah pertambangan,” tegas Dicky.
Peningkatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama. Proyek IKI‑JET mendorong pelatihan berkelanjutan, pemetaan potensi lokal, serta penciptaan ekosistem yang mendukung lahirnya peluang kerja baru di sektor alternatif.
Kolaborasi Multipihak Menjadi Kunci Keberhasilan
Kegiatan di Muara Enim juga menjadi ruang dialog terbuka bagi pemerintah daerah, akademisi, elemen masyarakat sipil, pelaku usaha, dan media untuk memberikan masukan terhadap rancangan rekomendasi kebijakan.
Pendekatan kolaborasi lintas sektor melalui Forum Konsultasi Daerah dinilai sebagai pilar utama dalam membangun proses transformasi yang partisipatif, di mana keterlibatan perempuan dan pemuda serta komunikasi dua arah menjadi bagian tak terpisahkan.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa menjalankan transformasi ekonomi sendirian. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, komunitas, dan media memiliki peran masing-masing. Yang penting adalah bagaimana peran tersebut dapat dipertemukan dalam proses kolaborasi yang berkelanjutan,” ujar Dicky.
Diseminasi ini diharapkan menjadi langkah lanjutan yang nyata bagi penyusunan kebijakan daerah. Dokumen hasil dialog nasional diproyeksikan menjadi rujukan resmi dalam pengembangan kapasitas masyarakat, penyempurnaan regulasi pascatambang, percepatan pertumbuhan ekonomi alternatif, serta perencanaan mekanisme dukungan dan pembiayaan yang dibutuhkan.
“Yang paling penting setelah kegiatan ini adalah apa yang bisa kita lakukan bersama. Harapannya, diskusi hari ini menjadi bagian dari proses yang lebih panjang untuk memperkuat kolaborasi dan menyiapkan transformasi ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muara Enim,” tutup Dicky.
Laporan Novita
