Oleh : Ummu Umar
Pemerintah berambisi meloloskan diri dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap pada 2030. Middle income trap adalah suatu keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, untuk bisa lolos dari pendapatan menengah dan menuju menjadi negara maju, maka pendapatan per kapita Indonesia harus berada di atas 10.000 dolar AS atau Rp150 juta per bulan selepas 2030 hingga 2045.
Saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka 4.700 dolar AS atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik 5.500 dolar AS atau Rp86 juta di 2024 dan ditargetkan 10 ribu dolar AS hingga 2045.
“Berarti minimum income kita itu sekitar Rp10 juta per bulan. Nah, ini yang harus dicari sektor industri apa yang bisa membayar salary di Rp10 juta,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam HSBC Summit 2023 di The St Regis, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Keinginan Indonesia untuk lepas dari perangkap pendapatan menengah juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. Ketum Partai Gerindra yang juga merupakan bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) enggan warga Indonesia hanya digaji berbasis upah minimum regional (UMR) saja.
“Kita mau anak-anak kita, cucu-cucu kita bekerja dengan hasil yang cukup hasil yang memadai. Kita tidak ingin anak-anak Indonesia selalu UMR, UMR!” tegas Prabowo.
Namun, untuk menuju ke sana tentu tidak mudah. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda menilai, butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk gaji pekerja minimal Rp10 juta per bulan. Sebab saat ini rata-rata gaji pekerja hanya sekitar Rp3 juta.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata upah buruh, karyawan, atau pegawai secara nasional mencapai Rp2,94 juta per bulan pada Februari 2023. Angka ini meningkat dibanding Februari 2022 yang rata-ratanya Rp2,89 juta per bulan.
Berdasarkan sektornya, rata-rata upah buruh nasional tertinggi pada Februari 2023 berasal dari real estate Rp4,82 juta per bulan. Kemudian, sektor aktivitas keuangan Rp4,81 juta per bulan dan pertambangan Rp4,59 juta per bulan.
Di sisi lain, rata-rata upah buruh terendah nasional yaitu pada sektor jasa lainnya Rp1,79 juta per bulan. Lalu, disusul oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Rp2,06 juta per bulan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum Rp2,14 juta per bulan.
“Belum lagi jika kita hitung untuk informal yang gajinya jauh lebih rendah lagi. Bahkan ada pekerja informal yang digaji hanya Rp500 ribu per bulan,” kata Huda kepada reporter Tirto, Jumat (20/10/2023).
Sementara jika dilihat berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini, Kabupaten Karawang, Jawa Barat merupakan daerah dengan UMR tertinggi di Pulau Jawa dan Indonesia pada 2023. Besaran UMR kabupaten ini tercatat sebesar Rp5.176.179.
Dua wilayah lain di Jawa Barat, yakni Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi menempati peringkat kedua dan ketiga UMR tertinggi nasional tahun ini dengan nilai masing-masing Rp5.158.248 dan Rp5.137.574.
Ketiga daerah itu bahkan mengalahkan upah minimum ibu kota. Tercatat, besaran UMR DKI Jakarta pada 2023 hanya Rp4.901.798.
Menurut Huda, sebenarnya bisa saja pemerintah menetapkan UMR minimal Rp10 juta per bulan. Tapi pertanyaannya, kembali lagi apakah perusahaan di Indonesia mampu membayar upah segitu.
“Jadi saya rasa kondisi gaji mencapai Rp10 juta per bulan akan terjadi dalam jangka sangat panjang. Ketika itu, harga bensin udah jadi Rp100 per liter karena inflasi,” ujar Huda.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal menilai, untuk menuju menjadi negara maju dan keluar dari pendapatan kelas menengah tidak cukup hanya dengan pendapatan per kapita GDP-nya berada di 10 ribu dolar AS. Karena standar Bank Dunia berada di 13 ribu dolar AS GDP per kapita untuk bisa menjadi standar negara maju.
“Jadi acuannya bukan 10 ribu dolar AS. Kecuali mau menuju negara maju harus diangkat GDP per kapitanya,” kata dia kepada Tirto, Jumat (20/10/2023).
Jika bicara soal upah, lanjut Faisal, income per kapita Indonesia yang menjadi perhatian adalah masalah ketimpangan antar daerah yang masih berbeda. UMR antara Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah bahkan jauh berbeda. “Jadi tidak bisa dipukul rata. Lantas dihubungkan dengan standar negara maju,” kata Faisal.
Dia menambahkan, untuk menjadi negara maju, Indonesia harus dengan mendorong industrialisasi lantaran hal ini dapat menciptakan nilai tambah baru. Selain itu, pertumbuhan rata-rata Indonesia harus berada di 6,5 – 7 persen sebelum 2045. “Yang harus diperhatikan pemerataan kita tidak hanya ingin mencapai tingginya pendapatan itu pada kelompok orang tertentu saja, selama ini kan kesenjangan upah tinggi harus perhatikan,” kata dia. Tirto.id.
Indonesia tidak akan mampu menjadi negara maju jika masih berlandaskan pada ideologi kapitalisme dibawah kendali barat Amerika Serikat dan sekutunya. Artinya posisi indonesia sebagai negara terjajah dalam seluruh aspek baik ekonominya, politik, pendidikan, sosial, budaya, hankam. Hal ini nampak dalam berbagai kebijakan yang selalu didikte oleh kepentingan para kapitalis.
Disisi lain, adalah suatu keanehan jika negara melimpahkan tanggungjawabnya kepada keluarga untuk menjadi negara maju. Karena keluarga adalah objek penerapan sebuah aturan/sistem yang secara otomatis menerapkan undang undang dan peraturan negara itu sendiri.
Hal ini mencerminkan bahwa negara tidak memiliki visi ideologis dan abai pada kewajibannya sebagai sebuah negara. Padahal Indonesia merupakan sebuah negara mayoritas muslim yang memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat berlimpah, dan diperhitungkan sebagai sebuah negara.
Namun pemaksaan penerapan sistem/ideologi kapitalis membuat Indonesia lemah dan terjajah dalam berbagai aspek.
Islam menjadikan sebuah negara memiliki visi untuk menjadi sebuah negara adidaya dan mempunyai langkah langkah untuk dapat mewujudkannya. Ideologi islam mempunyai pandangan dan kebijakan yang tidak akan merugikan siapapun karena tujuan dari penerapan hukum hukum syariah adalah untuk meraih keredhoan Allah SWT.
Adapun kekuasaan dan politik adalah metode untuk menerapkan semua fikroh dan hukum hukum syariahnya. Islam tidak hanya mengurusi urusan umat islam, tapi juga mengurusi urusan orang orang selain Islam.
Islam mempunyai visi dan misi sebagai sebuah negara. Islam bukanlah penjajah seperti negara kapitalis Amerika saat ini. Tapi negara di dalam Islam mampu menyatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad fi sabilillah, menghilangkan segala bentuk penjajahan pemikiran, penjajahan fisik dan penjajahan militer di dunia islam khususnya dan di seluruh penjuru dunia secara umum. Negara itu bernama Khilafah warisan Rasulullah SAW. Insya Allah. Wallahualam bishawab.