Kliksumatera.com, LAHAT — Musyawarah Cabang (Muscab) ke-X Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hiswana Migas Kabupaten Lahat digelar di Ballroom Hotel Santika Lahat, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan tersebut mengusung tema “Dengan Semangat Energizing Indonesia, Hiswana Migas Siap Menyalurkan Energi untuk Negeri dan Masyarakat Indonesia dengan Sepenuh Hati.”
Muscab ini dihadiri Ketua DPC Hiswana Migas Lahat, Ketua DPC Empat Lawang Zaiful Zuhri, Ketua DPC Ogan Ilir, DPC OKU Raya, DPC Pagar Alam, DPC 4 L,Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lahat, Kabag SDA, perwakilan TBBM Lahat, perwakilan Astra, peserta Muscab serta sejumlah tamu undangan lainnya.
Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih, SH, MH, dalam arahannya berharap Muscab ke-X tersebut dapat menghasilkan kepemimpinan yang amanah. Pemerintah Kabupaten Lahat, kata dia, siap mendukung serta membangun sinergi dengan Hiswana Migas dan pihak terkait.
“Dengan adanya Muscab ke-X ini, kami berharap dapat menghasilkan pemimpin yang amanah. Kami selaku Pemerintah Kabupaten Lahat siap mendukung dan bersinergi,” ujarnya.
Lanjut Wabup bahwa kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) saat ini sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat. Karena itu, berbagai persoalan terkait distribusi dan ketersediaan BBM perlu mendapat perhatian bersama.
Antrean panjang kendaraan yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Menurutnya, kebutuhan energi dan mobilitas masyarakat terus meningkat seiring perkembangan zaman, sehingga kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan kebutuhan pada tahun-tahun sebelumnya.
“BBM saat ini bukan lagi menjadi kebutuhan sekunder, tetapi sudah menjadi kebutuhan primer. Polemik di bawah semakin banyak. Lihat saja salah satu contohnya, antrean kendaraan yang mengular di SPBU,” ujar Wabup.
Menurut Widia, persoalan tersebut membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, BPH Migas dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemkab Lahat, lanjutnya, siap memfasilitasi koordinasi untuk mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Tak lupa beliau mengingatkan bahwa tidak seluruh persoalan yang terjadi di daerah merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Namun, masyarakat sering kali menganggap pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas berbagai permasalahan.
“Yang tahunya masyarakat, pemerintah daerah yang disalahkan. Karena itu, kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa setiap kewenangan itu ada batasnya dan tidak semuanya menjadi kewenangan pemerintah daerah,” jelasnya.
Selain persoalan BBM, juga mengenai ketersediaan dan distribusi LPG di Kabupaten Lahat. Pemerintah daerah, kata dia, dapat melakukan pengusulan terkait kebutuhan LPG, namun kewenangan untuk menentukan tambahan kuota berada pada pihak yang berwenang.
Karena itu,Wabup berharap ke depan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak terkait dapat semakin ditingkatkan agar persoalan energi tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat.
“Ke depan saya minta agar kita dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga tidak menjadi polemik dan permasalahan lagi,” harapnya.
Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Kabupaten Lahat, Zaiful Zuhri, berharap kepengurusan ke depan dapat meneruskan pekerjaan rumah (PR) sekaligus memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Lahat. Hiswana Migas bersama pemerintah dan pihak terkait dapat turut mengatasi persoalan kelangkaan serta menjaga stabilitas harga LPG dan BBM di Kabupaten Lahat.
“Semoga apa yang kita harapkan dapat terwujud,” tandas Zaiful
Laporan Wartawan: Novita
