Kliksumatera.com, ASAHAN- Dua hari dinilai ketat oleh KPK RI dan tim lintas kementerian, Kabupaten Asahan akhirnya keluar dengan predikat paling bergengsi. Asahan dinyatakan masuk Kategori Istimewa dengan skor 97,30 persen dalam program Percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi atau Ber-Aksi Tahun 2026.
Pengumuman itu disampaikan langsung Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (05/11/2026).
Proses penilaian sendiri berlangsung 4-5 November 2026. Tim penilai tidak hanya dari KPK, tapi juga gabungan dari Kemendagri, Kementerian PANRB, Kemenkeu, BPKP, Ombudsman RI, dan Pemprov Sumut.
Yang dinilai bukan sekadar tumpukan berkas. Tim melihat sejauh mana Asahan benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, dan serius mencegah korupsi.
Hadir dalam momen itu Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Kasatgas I Direktorat Permas KPK RI Andhika Widiarto bersama tim penilai, Wakil Gubernur Sumut H. Surya, B.Sc. bersama jajaran Pemprov Sumut, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., Forkopimda Asahan, para pimpinan OPD, perwakilan etnis, insan pers, dan undangan lainnya.
Pesan Gubernur Sumut: Jangan Hanya Kejar Nilai
Sambutan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution yang dibacakan Wagub Sumut H. Surya, B.Sc. membuka kegiatan dengan apresiasi untuk KPK dan untuk Asahan yang sudah mengikuti semua tahapan dengan serius.
Dalam sambutan itu ditegaskan, korupsi adalah musuh besar pembangunan. Bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pembangunan, merusak pelayanan publik, dan menggerus kepercayaan warga kepada pemerintah.
Karena itu pemberantasan korupsi harus jalan terus lewat pencegahan, pengawasan yang kuat, transparansi, dan budaya kerja yang berintegritas.
Program Ber-Aksi disebut sebagai bukti sinergi pusat dan daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak ke masyarakat.
Ada enam komponen yang jadi perhatian dalam pemerintahan daerah, yaitu tata kelola pemerintahan, kualitas pengawasan, kualitas pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, dan pemanfaatan kearifan lokal. Keenamnya harus saling menguatkan dan hidup dalam praktik sehari-hari, bukan hanya di atas kertas.
Gubernur juga mengingatkan, sukses program ini bukan cuma soal dokumen lengkap atau nilai tinggi. Yang lebih penting adalah sistem yang transparan, pelayanan yang adil, pengaduan warga yang ditindaklanjuti, dan aparatur yang bekerja dengan integritas.
Daerah didorong membangun sistem yang bisa mencegah korupsi, mengelola anggaran secara efisien dan tepat sasaran, meningkatkan layanan publik, memperkuat sistem pengaduan, dan meningkatkan kapasitas serta integritas ASN.
Pemprov Sumut berharap Asahan bisa menjadi contoh praktik antikorupsi dan inspirasi bagi kabupaten/kota lain di Sumut. Hasil ini juga diharapkan jadi bahan evaluasi, agar setiap rekomendasi benar-benar ditindaklanjuti dan menghasilkan perubahan nyata.
KPK: Korupsi Itu Kejahatan Luar Biasa
Kasatgas I Direktorat Permas KPK RI, Andhika Widiarto, menyampaikan terima kasih atas sinergi Pemprov Sumut dan Pemkab Asahan dalam mendukung pencegahan korupsi.
Menurutnya, korupsi adalah extraordinary crime yang butuh penanganan luar biasa. Pemberantasannya tidak bisa hanya dibebankan ke KPK, tapi butuh keterlibatan semua elemen masyarakat.
Ia menjelaskan KPK punya tiga strategi utama yang harus jalan bersama:
- By Education – membangun nilai, karakter, dan budaya antikorupsi di masyarakat.
- By Prevention – memperbaiki sistem administrasi, tata kelola, dan birokrasi untuk menutup celah korupsi.
- By Enforcement – penegakan hukum terhadap pelaku korupsi agar ada efek jera.
Ketiganya harus berjalan beriringan dan berkelanjutan agar dampaknya terasa dalam pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.
Catatan KPK untuk Asahan: Banyak PR yang Harus Dibereskan
Wakil Ketua KPK RI, Ibnu Basuki Widodo, tidak hanya mengumumkan nilai. Ia juga menyampaikan sejumlah catatan dan rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti semua OPD.
Di antaranya, penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan penugasan Inspektorat untuk mereviu implementasi mitigasi risiko yang sudah disusun. Semua pengaduan masyarakat, baik lewat kanal pengaduan maupun SP4N-LAPOR!, wajib direspons dan ditindaklanjuti dengan baik.
Setiap OPD juga diminta mengevaluasi hasil survei kepuasan masyarakat dan memastikan ada kepastian waktu dalam merespons permintaan informasi publik, termasuk menindaklanjuti masukan dan keluhan warga.
KPK mendorong setiap OPD punya minimal satu penyuluh antikorupsi. Seluruh PNS di Asahan diharapkan ikut pendidikan dasar antikorupsi secara daring lewat E-Learning Antikorupsi Center KPK, agar pemahaman integritas bisa diterapkan dan disebarluaskan.
Rekomendasi lain, perbanyak publikasi program dan inovasi untuk kesejahteraan masyarakat, kuatkan sosialisasi nilai integritas ke masyarakat, dan lakukan monev menyeluruh terhadap kelompok masyarakat yang sudah dibentuk. Kegiatan budaya yang rutin juga perlu dipublikasikan berkala dan didukung kalender kegiatan budaya tahunan.
Tim KPK juga memaparkan hasil kunjungan lapangan ke Mal Pelayanan Publik (MPP), Dinas Sosial, dua sekolah, dan Dinas Pendidikan Asahan.
Untuk MPP, KPK memberi masukan agar setiap gerai menyediakan info yang jelas soal jenis layanan, alur, syarat, dan biaya, baik cetak maupun digital.
Ruang laktasi perlu diperbaiki dengan pintu tidak tembus pandang dan dilengkapi kunci. Petugas saat jam istirahat harus diatur bergantian agar pelayanan tidak berhenti.
Petugas pendamping juga didorong bisa bahasa isyarat dasar untuk membantu penyandang disabilitas. Kehadiran petugas di setiap loket harus tepat waktu agar pelayanan dimulai sesuai jadwal.
Di sektor pendidikan, KPK menekankan pentingnya maklumat pelayanan di sekolah sesuai ketentuan terbaru. Pemahaman gratifikasi harus disosialisasikan lebih luas ke guru dan siswa, agar antikorupsi tidak hanya jadi slogan tapi benar-benar diterapkan.
KPK juga menegaskan tidak boleh ada pengumpulan dana oleh siswa untuk kegiatan apa pun dengan nominal yang sudah ditentukan.
Bupati Asahan: Disiplin Tanpa Diawasi
Menanggapi hasil itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menyampaikan syukur kepada Allah SWT atas nilai 97,30 persen dengan kategori Istimewa.
Menurutnya, capaian itu adalah hasil kerja keras dan kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Asahan dalam memenuhi lima komponen dan 15 indikator penilaian.
Ia berharap capaian itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan lewat komitmen bersama menjaga integritas, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan program peningkatan kualitas pelayanan untuk warga Asahan.
Bupati menegaskan pentingnya budaya kerja disiplin, mandiri, dan berintegritas.
“Mari kita tegakkan disiplin tanpa diawasi, bekerja tanpa harus diperintah, serta menjaga integritas dan tanggung jawab tanpa diminta. Hal ini merupakan program kita ke depan. Jaga dan tingkatkan kinerja kita agar tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Bupati juga berterima kasih kepada tim KPK RI, Pemprov Sumut, dan semua pihak yang sudah memberi dukungan, pendampingan, dan kontribusi selama proses penilaian.
Ia berharap predikat Istimewa ini bukan hanya jadi prestasi, tapi jadi motivasi untuk terus memperkuat integritas, menindaklanjuti rekomendasi KPK, dan menjadikan budaya antikorupsi sebagai bagian dari pemerintahan sehari-hari.
Rangkaian kegiatan berjalan baik dan lancar. Acara ditutup dengan foto bersama, dilanjutkan konferensi pers oleh Wakil Ketua KPK RI, Wagub Sumut, dan Bupati Asahan bersama insan pers.
Dengan predikat Istimewa dan nilai 97,30 persen, Pemkab Asahan diharapkan semakin kuat komitmennya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi demi meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Laporan : Boy
Posting : Imam Gazali
