Kliksumatera.com Lahat – Anggota DPRD Kabupaten Lahat, Nopran Marjani, S.Pd., angkat bicara terkait pernyataannya mengenai budaya ABS (Asal Bapak Senang) yang disampaikan dalam Podcast PWI Lahat, Kamis (16/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Nopran menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan Kabupaten Lahat menuju 2027.
Menurutnya, meski anggota DPRD kerap dipandang memiliki kedudukan tinggi, pada hakikatnya mereka adalah pelayan masyarakat.
“Kami ini pelayan masyarakat. Karena itu kami sering turun ke lapangan, menghadiri kegiatan masyarakat seperti sedekahan, melayat, dan berbagai kegiatan lainnya. Anggota dewan dituntut serba bisa meski kami menyadari masih banyak yang perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
Menanggapi istilah ABS, Nopran menilai kepala organisasi perangkat daerah (OPD) seharusnya tidak hanya menunjukkan sikap “siap” kepada pimpinan, tetapi juga menyusun perencanaan yang matang agar setiap program berjalan dengan baik, terarah, dan memberikan hasil yang maksimal.
Kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lahat masih beragam. Menurutnya, ada OPD yang telah bekerja dengan baik, namun masih ada pula yang perlu melakukan pembenahan.
Nopran juga menyoroti sejumlah sektor yang dinilai membutuhkan perhatian serius, di antaranya sektor pendidikan yang masih memiliki sekitar 800 sekolah dengan kondisi memerlukan perbaikan.
Selain itu, beliau menyinggung pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang pekerjaan umum, yang menurutnya perlu ditingkatkan, termasuk upaya memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Pada sektor ketenagakerjaan, Perusahaan hendaknya mengambil tenaga lokal 70 % dan 30 % dari luar, padahal Perda sudah disahkan, itu ada sanksi Administrasinya.
Nopran berharap dengan Bupati Lahat untuk dapat melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan daerah.
Di sektor peternakan, tak lupa mengapresiasi program bantuan sekitar 800 ekor sapi kepada kelompok tani. Namun, Nopran menilai hasil program tersebut belum optimal. Bantuan di sektor perikanan, termasuk adanya sekitar 52 ton pakan ikan yang dilaporkan kedaluwarsa sehingga tidak dapat dimanfaatkan.
Menurut Nopran, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kemajuan Kabupaten Lahat.
Kita selaku Anggota DPRD Kabupaten Lahat mengingatkan bahwa Anggaran yang di gelontorkan Negara untuk kesejahteraan masyarakat, harusnya bermanfaat. Siapa pun Pemimpin harus disesuaikan pengguna Anggaran. Dengan adanya kejadian ini harus adanya perencanaan terlebih dahulu disesuaikan dengan kebutuhan.
Tak ada niat kita bahwa temuan ini di bawa ke ranah hukum, biarlah APH atau Inspektorat atau berwenang yang mengurusinya. Gunakanlah sesuai mekanisme yang ada ” tandas Anggota DPRD Kabupaten Lahat Fraksi Gerindra mengakhiri Podcastnya.
Laporan Wartawan Novita
