Oleh : Qomariah
Asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo), menyebut pembayaran selisih harga minyak goreng atau rapat dalam program satu harga pada 2022 belum dibayar pemerintah, total yang dituntut pengusaha adalah Rp 344 miliar. Pengusaha ritel mengancam mengurangi pembelian hingga menyetop pembelian dari produsen minyak goreng, jika hutang tak kunjung dibayar. Hal tersebut dikhawatirkan memicu kelangkaan minyak goreng.
Terkait ini, wakil menteri perdagangan jerry Sambuaga buka suara, ia menilai langkah yang di tempuh (Aprindo) tidak akan membuat minyak goreng langka katanya saat ditemui di Semarang Jawa Tengah, dikutip detikfinance Sabtu (19/8/2023).
Jerry menyebut bakal melihat dan mempelajari kasus ini sebelum menyampaikan sikap, namun ia menjelaskan peraturan terkait refraksi minyak goreng yang berlaku di era menteri perdagangan Muhammad Luthfi sudah tidak berlaku, kita mesti melihat permendagnya kan udah beda pada saat itu zamannya Pak Lutfi.
Sebelumnya asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) mengaku geram karena belum juga mendapatkan kepastian untuk pembayaran selisih harga tersebut dari pemerintah, dalam hal ini kementerian perdagangan (kemendag), adapun utang yang dituntut oleh Aprindo rp344 miliar. Perusahaan ritel yang mengikuti program rapaksi pada 2022 itu terdiri dari 31 perusahaan yang memiliki kurang lebih 45.000 toko.
Untuk itu Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyampaikan lagi bahwa pengusaha ritel sepakat akan memotong tagihan, mengurangi pembelian minyak goreng, menyetop pembelian minyak goreng dari produsen sehingga langka terakhir akan menggugat melalui pengadilan tata usaha negara ( PTUN).
Saat terjadi kelangkaan pada 2022, banyak pihak memprediksi ada mafia yang bermain di sini, setelah penyusutan yang cukup lama terbukti beberapa perusahaan besar memainkan perannya demi keuntungan pribadi.
Dari kasus ini kita belajar bahwa korporasi tercatat dapat mempengaruhi kebijakan, mereka adalah para oligarki yang dengan uangnya dapat membeli apa saja. Bagi mereka semua tidak ada artinya kecuali keuntungan untuk perusahaan semata.
Kebobrokan sistem sekarang ini, nyatanya memperlihatkan para pejabat yang mendapat amanah, mereka mudah tergiur dengan iming-iming uang atau fasilitas lainnya, lupa dengan tanggung jawab yang diamanahkan di pundaknya.
Anda yang terlibat hanya satu dua orang, bisa saja kita menyalahkan individu tersebut dan menyebutnya sebagai “oknum” saja, mirisnya peristiwa semacam ini terjadi berkali-kali yang berarti ada masalah lain yang menjadi akarnya.
Ulah kapitalisme yang memunculkan kasus korupsi minyak goreng ini merupakan akibat dari penerapan aturan yang bersandar pada kapitalisme, ide sekularisme menjadi acuan dalam berbagai kebijakan yang diterapkan dalam sistem ekonomi, pemerintahan, kesehatan, pendidikan hingga hukum, membuat masyarakat terbiasa memandang sesuatu kehidupan tanpa arahan agama.
Karena dengan ide materialisme yang menjadi acuan kapitalisme dalam mencapai kepuasan, semua hal ini dinilai baik manakala menghasilkan materi dan kesenangan semata, ide ini masuk ke seluruh kancah kehidupan hasilnya tidak peduli caranya benar atau salah, halal haram semuanya dihantam yang penting bagi mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Akibatnya, setiap orang yang terpengaruh dengan pemahaman kapitalis sekuler, menjadi orang yang tidak mau diatur agama, mereka hanya menempatkan Islam hanya untuk ibadah kepada Allah SWT, semua hal itu dilakukan sesuai pandangan pribadi saja.
Hanya Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna dalam setiap aspek kehidupan, agama yang dibawa nabi Muhammad SAW ini memiliki sistem pengadilan yang sederhana sehingga tidak perlu waktu dan proses yang berbelit-belit dan lama.
Selain itu hukum Islam bersifat sebagai (jawabir dan zawajir), jawabir artinya dapat menjadi penebus dosa sehingga pelaku kejahatan tidak akan dihisab di akhirat, sedangkan zawajir artinya berperan mencegah kejahatan yang sama terulang, dengan demikian tindak korupsi tidak akan menumpuk dan merugikan rakyat.
Sistem pendidikannya yang berbasiskan aqidah Islam, dengan aqidah akan membentuk pribadi yang berkepribadian Islam, juga memiliki pola pikir dan bersikap Islam, alhasil apabila mereka mendapat amanah sebagai pejabat, mereka akan berusaha maksimal menjalankannya dan tidak akan mau menerima suap, karena mereka hanya takut kepada Allah SWT.
Bahwa negara lah yang berhak mengelola dan memberikan hasil sumber daya alam (SDA) kepada rakyat sebaik-baiknya, dengan demikian untuk mengembalikan kepercayaan rakyat dan membersihkan seluruh kejahatan di negeri ini hanya sistem Islam lah jawabannya.
Wallahu a’lam bishawab.