Kliksumatera.com, PALEMBANG- Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) se-Kota Palembang menggelar Aksi Demo di Kantor DPW PPP, Jumat (15/10).
Koordinator aksi Erwinsyah yang juga Ketua PAC Kecamatan Kertapati Palembang mengatakan, Dewan Pimpinan Anak Cabang (PAC) PPP se- Kota Palembang melakukan aksi ini atas dasar solidaritas dan keinginan untuk membesarkan Partai PPP di Kota Palembang ini kembali berjaya. Hal ini berawal dari adanya surat panggilan sidang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Partai pada tanggal 5 Oktober 2021 ditujukan kepada Ketua DPC PPP Kota Palembang yang pada saat itu dimintai keterangan untuk mengkonfirmasi terkait telah dikeluarkannya SK pergantian atau refosisi kepada seluruh PAC se-Kota Palembang, karena telah terjadinya kevakuman dengan kinerja PAC yang lama. Maka hal ini dimanfaat kan oknum-oknum PAC yang lama tersebut untuk membuat kegaduhan menjelang Muscab PPP se-Sumatera Selatan dan disinyalir ditunggangi oleh oknum-oknum yang ingin berkompetisi dalam Muscab PPP Kota Palembang nantinya. Maka mereka membuat laporan ke Mahkamah Partai PPP berikut dengan lampiran video yang sengaja dibuat untuk melemahkan SK Baru yang telah diterbitkan oleh DPC PPP Kota Palembang yang ditandatangani Ketua DPC PPP Kota Palembang Desmana Akbar SE dan Sekretaris DPC PPP Dewi Maya Komalasari.
“Lalu, DPW menyatakan akan menyampaikan hal itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk permasalahan kami sebagai PAC kami mewakili PAC itu sudah di-SK-kan dan sudah disahkan 6 November 2020,” paparnya.
Erwinsyah mengungkapkan, Ketua PAC dan Sekretaris PAC se-Kota Palembang, menduga adanya laporan dan penyebaran video tersebut semata-mata dilakukan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan yang dikeluarkan DPC PPP Kota Palembang. Yang kami heran ini ngapo cuma Ketuo DPC Bapak Desmana bae yang dilaporke, sedangke Ibu Dewi idak masuk dalam laporan itu, agak aneh kan,” ucapnya.
“Juga kami menduga ada upaya untuk menggagalkan program DPW PPP di antaranya melaksanakan Muscab di 17 kabupaten dan kota. Kami seluruh Ketua dan Sekretaris PAC se-Kota Palembang, meminta DPW PPP Sumsel untuk meneruskan pernyataan sikap dan tuntutan kami ke DPP di Jakarta,” tambah Erwinsyah.
Menanggapi aksi demo tersebut, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi DPW PPP Sumsel Drs. H. Azhari As SH mengatakan, PAC se-Kota Palembang menyampaikan aspirasi ke DPW PPP adanya keluhan seperti anak dengan bapak. Ada kelompok lain PAC tidak diterima diganti. Sehingga keberadaan mereka dianggap ilegal. Padahal di aturan organisasi, jika SK dikeluarkan sebelum Desember sebelum muktamar maka SK dianggap sah.
“SK yang diterima PAC yang sekarang ini sebelum Muktamar maka mereka sah. Mereka yang tidak setuju dengan PAC sekarang melapor ke DPP. Yang dipanggil DPC PPP Palembang. Padahal SK yang dikeluarkan sebelum muktamar maka itu sah. Kelompok yang tidak puas penggantian PAC melapor ke DPP yakni Mahkamah Partai. Informasi yang saya terima, DPP meminta islah saja,” katanya.
Azhari menuturkan, DPW PPP Sumsel sudah menegaskan tetap merujuk AD ART dan Peraturan Organisasi. “Aspirasi mereka kita teruskan ke DPP. Pada prinsipnya DPW mengedepankan legal standing dasar rujukannya AD ART dan Peraturan Organisasi (PO),” tutupnya.
Laporan : Akip
Posting : Imam Ghazali