Oleh Diana Wijayanti
Alangkah pilunya, nasib Sulaiman dan Nuryati, pasangan suami istri (pasutri) di Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pamulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan (Sumsel). Sudah tujuh tahun lamanya, pasangan ini tinggal bersama ayam-ayamnya di gubuk reyot, yang berdinding dan beratap daun nipah.
Setiap hujan tiba, sekujur tubuh mereka, basah kuyup bukan lagi bocor, namun air benar-benar mengguyur tubuh. Keterbatasan ekonomi membuat Sulaiman tidak mampu memperbaiki gubuknya.
Keduanya kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penghasilan antara Rp 20 ribu- Rp 40 ribu, itu jika beruntung. Kadang tidak dapat uang sama sekali hingga tidak makan. Air mata pun menetes saat menceritakan pilunya kehidupan yang mereka alami.
Adakah bantuan pemerintah untuk mereka? Hingga sebelum berita ini viral, tidak ada sepeser pun bantuan diterima. Alasannya, birokrasi yang berbelit karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat.
Pun, program bedah rumah yang ada, tidak bisa diberikan ke mereka karena lahan bukan miliknya alias numpang.
Kondisi yang menyayat hati itu, akhirnya viral. Hingga berlomba-lomba orang membantu, baik memberi sembako maupun uang. Camat Pamulutan pun akhirnya berjanji mau segera mengurus KTP Sulaiman.
Pihak Polres OI juga segera bertindak membangunkan rumah kayu siap pakai yang lebih baik dan layak untuk tempat tinggal pasutri ini. Tujuannya untuk semakin mendekatkan Polri dengan rakyat.
Melihat fenomena ini ada banyak hal yang perlu dikritisi dan menjadi perhatian bersama.
Pertama, masalah kemiskinan yang menimpa rakyat, begitu memilukan. Padahal mereka hidup di Sumsel yang dikenal sebagai lumbung pangan dan energi nasional.
Sebagai lumbung pangan, membuat Provinsi Sumsel pada tahun 2020 meraih penghargaan Pin Emas atas keberhasilan menggaet peringkat kelima produksi beras tertinggi pada 2019.
Sumsel juga kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA). Hampir semua potensi tambang ada di Sumsel, misalnya batu bara, minyak, gas bumi dan sebagainya, maka tidak heran Sumsel di tasbihkan lima besar provinsi terkaya di Indonesia.
Ternyata semua kekayaan itu, bukan jaminan kesejahteraan bagi rakyat Sumsel. Terlebih pada tahun 2021 Sumsel masuk sepuluh besar provinsi termiskin di Indonesia dan no tiga termiskin di Sumatera.
Patut diduga terdapat kesalahan tata kelola SDA sehingga kekayaan alam tidak bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kekayaan alam ternyata disedot oleh korporasi yang memiliki hak kelola atasnya secara penuh.
Padahal sejatinya, SDA melimpah itu hak seluruh rakyat. Haram diberikan kepada swasta asing maupun aseng.
Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi :
“Al-muslimûna syurakâ`un fî tsalâtsin: fî al-kalâ`i wa al-mâ`i wa an-nâri”
Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud dan Ahmad)
Hadits tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput, dan api. Dan bahwa ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu. Imam as-Sarakhsyi di dalam al-Mabsûth menjelaskan hadits-hadits di atas dengan mengatakan, bahwa di dalam hadits-hadits ini terdapat penetapan berserikatnya manusia baik muslim maupun kafir dalam ketiga hal itu.
Kedua, penguasa yang tampak abai atas kemiskinan yang menimpa masyarakat. Terlihat dari tidak diberikan bantuan sosial yang sejatinya menjadi hak warga miskin, hanya alasan administrasi seperti KTP yang belum diperbarui domisilinya.
Beginilah jika penguasa hidup dalam sistem Kapitalisme Demokrasi, semua dihitung untung rugi, bukan pelayan. Mengurus rakyat dianggap beban sementara melayani konglomerat menjadi idaman.
Seyogianya pemerintah segera bertindak, membantu rakyat yang kesulitan memperbarui KTP tanpa ribet birokrasi. Karena memang tugas penguasa adalah melayani rakyatnya.
Hal ini sebagaimana fungsi penguasa dalam Islam adalah sebagai pengurus dan pelayanan rakyat. Rasulullah Saw bersabda yang artinya :
“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Ketiga, Bantuan penguasa turun setelah kejadian viral, bahkan seolah saling berlomba mencari perhatian publik alias hanya pencitraan. Dengan kata lain jika tidak viral bisa jadi bantuan tidak turun.
Sifat penguasa ini sekali lagi bukan sosok yang ideal. Karena kekuasaan, sejatinya amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT.
Sungguh ini sangat berbahaya, karena kebaikan bukan karena menjalankan amanah dari Allah SWT namun cenderung ingin dipuji oleh manusia.
Walhasil, butuh sebuah sistem yang mampu melahirkan pemimpin yang amanah, pelayan rakyat dan yang mampu mensejahterakan umat secara merata. Tiada lain kecuali dengan mencampakkan Sistem Kapitalisme yang telah terbukti menciptakan kemiskinan struktural. Seraya menegakkan syariah Islam secara kaffah dalam naungan Khilafah.
Wallahu a’lam bishshawab.