Kliksumatera.com, JAKARTA– PDIP mengadukan dua media yakni Media Indonesia dan Metro TV ke Dewan Pers, Jumat (20/1/2023).
Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP M. Nurdin mengatakan pihaknya telah melakukan pertimbangan sebelum akhirnya membuat aduan. “BBHAR DPP PDI Perjuangan setelah melakukan pertimbangan yang mendalam dan mengundang para pakar pers akhirnya memutuskan untuk mengajukan aduan kepada Dewan Pers terhadap Media Indonesia dan Metro TV,” ujarnya, Sabtu (21/1/2023).
Menurutnya, dewan redaksi dari kedua Media tersebut disinyalir rangkap jabatan dengan kepengurusan maupun anggota partai politik tertentu.
Sebagai informasi, Media Indonesia dan Metro TV merupakan bagian dari Media Group di bawah pimpinan Surya Paloh.
Ia merupakan Ketua Umum Partai Nasdem yang sebelumnya sudah mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.
Menurut Nurdin, izin kedua media tersebut adalah media publik, bukan media internal politik sehingga pemberitaan harus netral, tidak partisan, dan mencerdaskan.
Sementara itu, Sekretaris BBHAR PDIP Yanuar P. Wasesa menyebut aduan tersebut merupakan bagian dari pendidikan politik.
Selain itu juga sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Yanuar menegaskan bahwa PDIP sangat mendukung kebebasan pers.
Namun, lanjutnya, media publik tidak boleh menjadi alat propaganda parpol meskipun kepemilikannya terafiliasi dengan ketum maupun pengurus teras partai tertentu.
Pasalnya, hal itu menyebabkan pemberitaan pada media tersebut tidak berimbang. “Akibatnya pemberitaan media tersebut sering tidak berimbang, tidak mengindahkan etika jurnalistik, dan mengabaikan tata pemberitaan yang baik,” jelasnya.
Di samping itu, Yanuar juga mengusulkan kepada Dewan Pers untuk membuat kebijakan atau regulasi terkait media massa yang terafiliasi dengan parpol.
Dia mengusulkan untuk membentuk Satuan Tugas guna memantau pemberitaan demi menjaga indepensi di ruang publik.
Menurutnya, demokrasi akan sehat apabila pers berjalan independen, objektif, dan mengedepankan etika jurnalistik.
Dengan demikian, campur tangan pemilik media karena vested-interest dengan parpolnya bisa dihindari.
Yanuar mengatakan hal itu lah yang menjadi salah satu tujuan dari laporan pengaduan yang dilayangkan oleh PDIP.
Sumber : NESIATIMES.COM
Editing : Imam Gazali