Kliksumatera.com, BANYUASIN — Pemkab Banyuasin bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan sosialisasi terkait Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Perencanaan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Banyuasin.
“Kegiatan ini kami lakukan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah yang dirumuskan secara transparan, akuntabel, partisipatif, terukur dan berkelanjutan,” ujar PJ Sekda Banyuasin Dr HM Senen Har, M. Si, di ruang rapat Sekda Banyuasin, Rabu (25/09).
Ia mengatakan, pelaksanaan perencanaan pembangunan berorientasi pada proses penyusunan perencanaan dengan pendekatan teknokratik, serta memadukan yang bersifat bottom up dan top down dalam bingkai prioritas pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyuasin tahun 2019-2023.
“Pendampingan yang telah diberikan BPKP sangat membantu kami dalam pencapaian target penerapan SIMDA Perencanaan di tahun 2019 guna penyusunan dokumen perencanaan tahun 2020,” katanya.
Senen Har berharap, kedepannya SIMDA Perencanaan dapat menjadi suatu bentuk “’e-government terintegrasi’’ berupa pengintegrasian fungsi perencanaan, fungsi penganggaran hingga fungsi evaluasi, monitoring dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
“Jika sudah seperti itu Pemkab Banyuasin bersama dengan BPKP dapat mewujudkan suatu kondisi pemerintahan daerah yang menetapkan kebijakan secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama SIMDA Banyuasin telah mendapatkan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 8 kali berturut-turut, semoga di tahun ini Kabupaten dapat mempertahankan hasil yang baik.
“Tersajinya kelengkapan data-data yang dapat dimasukkan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggung jawaban serta menjadi bahan evaluasi penyusunan rencana kerja selanjutnya,” ujarnya.
Adanya sistem kendali yang bersifat mengawasi setiap tahapan proses perencanaan dapat mengakibatkan terhindarnya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dari sejak awal serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan sampai dengan pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Hamid menyampaikan produk yang dikembangkan oleh BPKP Provinsi Sumsel memiliki manfaat
“Manfaat dari aplikasi ini melihat konsistensi antara visi misi dengan program-program yang dirumuskan dengan RPJMD, sebagai alat kendali untuk mengecek keterpaduan Rencana Kerja Tahunan dengan RPJMD,” katanya.
Hamid berharap SIMDA ini dapat membantu dalam memperlancar proses perencanaan sekaligus terkonek dengan penganggaran.
“Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran ini merupakan salah satu target yang mesti kita dicapai untuk transparansi dalam proses perencanaan dan penganggarannya. Semoga Kabupaten Banyuasin dapat meraih WTP yang ke-9 kalinya,” tandasnya.
Turut hadir dalam Sosialisasi ini PJ Sekda Banyuasin Dr. HM Senen Har, M.Si, BPKP Sumsel perwakilan Hamid, Ka BKAD, Sekretaris Bappeda Banyuasin, Inspektorat Banyuasin.
Laporan : Wanto
Posting : Imam Ghazali