Site icon

Pemkab Banyuasin Targetkan Menuju Kabupaten Banyuasin Layak Anak 2020

WhatsApp Image 2020-02-20 at 18.09.18

Kliksumatera.com, BANYUASIN— Guna mewujudkan Kabupaten Banyuasin sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Tim KLA Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banyuasin, H. Slamet Somosentono, SH. Acara ini dilaksanakan di Ruang Rapat Wakil Bupati Banyuasin, Kamis (20/02).

Wabup Slamet menjelaskan rapat ini merupakan sebuah komitmen dan langkah strategis untuk melakukan evaluasi guna merumuskan langkah terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam rangka menumbuhkembangkan secara maksimal, bahkan melindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi.

“Untuk itu peran seluruh pemangku kepentingan dan harus bahu-membahu mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Karena dengan adanya penguatan koordinasi para stakeholder jika dapat ditingkatkan secara rutin dapat menjadi investasi di masa yang akan datang,” katanya.

Lebih lanjut Pakde Slamet mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendukung penuh kegiatan kabupaten layak anak, yang tujuannya menjadikan kabupaten layak anak/ramah anak.

“Jumlah anak di Kabupaten Banyuasin ada sekitar 250.000-an jiwa, dan mereka adalah generasi masa depan yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkannya butuh proses panjang bahkan wajib kita lakukan perlindungan dan pendidikan sejak dalam kandungan sampai mereka dewasa,” ungkapnya.

Sementara itu fasilitator KLA Prov. Sumsel Dra. Poniyem MM menyatakan penilaian Kabupaten Layak Anak bukanlah hal yang baru karena telah dilakukan lebih kurang enam tahun. “Di Kabupaten Banyuasin sendiri di tahun 2019 mendapat nilai 200-an sementara target minimal yang dicapai 500. Nilai 550 baru bisa lolos verifikasi pusat,” ungkapnya.

Poniyem menambahkan jika Kabupaten Banyuasin ingin mencapai target penilaian maka harus ada kerjasama serta koordinasi antar-OPD dalam pengisian data serta yang paling penting adalah data dukung seperti Perda, Pergub, SK, surat edaran dan foto kegiatan. “Untuk itu semua OPD harus kompak, jika tidak maka sulit untuk tercapai,” tutupnya.

Laporan : Herwanto
Editor/Posting : Imam Ghazali

Exit mobile version