Oleh: Rita Hartati, S.Hum (Aktivis Muslimah Peduli Generasi Palembang)
Suatu peristiwa yang cukup menghebohkan di media sosial, ketika film Jejak Khilafah di Nusantara ditayangkan pada Kamis (20/8/2020) kemarin yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Film JKDN ini sudah diluncurkan beberapa minggu sebelumny sejak Minggu 2/8/2020.
Film yang diinisisasi oleh sejarawan muda Nicko Pandawa bersama literasi Islam, yang menceritakan hubungan Indonesia yang dulu disebut Nusantara dengan pemerintahan Khilafahan Turki Ustmaniyah di Turki.
Menurut Nicko, film ini dibuat untuk menjawab tantangan zaman. Dimana masyarakat semakin banyak membicarakan tentang khilafah baik pro atau kontra.
Dari awal pemutaran film ini, sudah mengalami kendala berupa pemutaran film palsu yang mencatut nama film JKDN. Dan sempat mengundang banyak penonton, namun panitia JKDN dengan telah matang dalam persiapan segera menyelesaikan rintangan ini.
Selain itu, pemblokiran di tengah acara yang dilakukan pemerintah pun sempat menuai banyak protes. Terutama dari salah satu dari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Tengku Zulkarnain. Yang dimuat dalam akunnya yang menanyakan kepada Presiden Jokowi dan Ma’ruf Amin, tentang alasan keluhan Pemerintah atas video Jejak Khilafah sebagai sejarah. Terkini.id, Jakarta (21/8/2020).
Adanya pemblokiran, serta propaganda yang dilakukan oleh pihak luar terhadap Film JKDN ini merupakan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin film yang berupa sejarah dan didukung oler Literatur yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan diambil dari data-data dara primer, malah dihadang, diblokir, bahkan ditakuti.
Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di negeri ini. Negeri yang menganut sistem demokrasi liberal, yang sangat mengagung – agungkan kebebasan berprilaku, berpendapat, berserikat dan berkumpul. Namun pada kenyataan sangat refresi kepada kelompom yang tidak sefaham dengan kebijakan rezim.
Ketakutan pemerintah terhadap film JKDN ini, menunjukkan kepada kita bahwa kekhawatiran rezim akan kebangkitan Islam semakin nyata. Karena penayangan film JKDN disinyalir bisa memberikan pencerahan kepada rakyat tentang Khilafahan Turki Usmaniyah dengan hubungannya di Nusantara. Dan yang pasti itu akan mengancam keberadaan rezim yang anti khilafah.
Sebagaimana kita ketahui slogan pemerintah semenjak dilantiknya Kabinet Indonesia Maju yaitu War On Radikalizem (perang melawan radikal). Tentunya keberadaan Film JKDN akan menjadi pengahalang rezim untuk memerangi kelompok-kelompok yang mereka anggap radikal.
Sedangkan makna radikalisme yang mereka fahami sangat bersifat subjektif yaitu ketika seseorang atau kelompok yang berbeda pandangan dengan kebijakan rezim, maka patut dicap kelompok radikalisme atau kelompok anti Pancasila.
Di sisi lain sikap pemerintah menunjukkan sikap yang inkonsesten. Karena beberapa bulan lalu Menteri Agama telah mengubah materi khilafah di buku – buku pelajaran MTs dan MA, dari pelajaran Fiqh ke pelajaran sejarah.
Namun ketika film JKDN yang berusaha mengaitkan antara Khilafah dengan sejarah, pemerintah tetap melakukan tindakan yang represif. Padahal seharusnya pemerintah, dapat memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat atau ide, selama itu tidak bertentangan dengan landasan negara. Termasuk ide khilafah yang itu jelas merupakan ajaran Islam.
Di sinilah kita bisa menyakinkan kepada masyarakat bahwa adanya penghalangan dalam penayangan film JKDN ini adalah sebagai upaya pemerintah untuk melakukan pengaburan dan penguburan sejarah khilafah. Dan ini juga menunjukkan adanya kekalahan intelektual rezim yang sudah kewalahan dalam membendung masifnya dakwah khilafah.
Dan sikap hipokritis demokrasi yang menganggap adanya kebebasan tak bisa dipercaya lagi, karena jelas adanya upaya yang sistemek dilakukan oleh negara untuk menjauhkan masyarakat dari sejarah khilafah di Nusantara yang sebenarnya. Maka apapun upaya yang dilakukan pihak yang ingin menentang kebangkitan khilafah adalah suatu kesia-siaan, karena kemenagan suatu keniscayaan.
Karena Khilafah adalah ajaran Islam. Sistem pemerintahan yang langsung diturunkan oleh Allah SWT yang berupa wahyu bagi Rasulullah SAW untuk mengatur seluruh umat manusia.
Maka tidak ada alasan bahwa khifah tidak sesuai lagi. Karena keberadaan khilafah cocok untuk diterapkan di setiap tempat dan setiap zaman.
Maka propaganda yang mendiskreditkan khilafah memang harus dilawan, karena Khilafah ajaran Islam yang akan memberikan jaminan kesejahteraan jika diterapkan.
Khilafah memiliki landasan norma yang kokoh dan landasan historis yang nyata serta mengangkat seorang khalifah itu adalah konsensus para ulama.
Maka kita harus menyatakan bahwa problem nyata negeri hari ini adalah karena penerapan sistem sekuler liberal kapitalisme.
Maka tidak ada jaalan lain bagi kita yang ingin mendambakan keberkahan hidup dan meniti jalan pendahulu kita, kecuali dengan berjuang merealisasikan proyek besar nan agung ini.
Qs Aa-Saff. 9)
هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ
Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang musyrik membenci. ***
Wallahualam ….