Oleh: Hj. Padliyati Siregar ST
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggenjot penurunan angka kemiskinan dari berbagai sektor. Mulai 2019 ini, pemberdayaan perempuan kepala keluarga menjadi salah satu langkah yang dipilih.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Sri Winarna mengatakan, selama lima tahun memimpin Jateng, Gubernur Ganjar Pranowo tercatat sukses menurunkan angka kemiskinan dari 14,44 persen pada 2013, menjadi 11,32 persen di 2018. Bahkan pada 2018, Jateng tercatat sebagai provinsi yang menurunkan angka kemiskinan terbanyak secara nasional. Meski begitu, upaya terus dilakukan agar dapat mencapai target tujuh persen pada 2023.
Diakui, perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga mempengaruhi kemiskinan hingga mencapai angka 40 persen. Penyebabnya, faktor pernikahan dini dan perceraian. Hingga kini, pernikahan dini masih menjadi perhatian khusus Pemprov Jateng.
“Kalau perempuan menikah usia anak, lulusan SMP, bagaimanapun mereka tidak bisa bekerja di formal. Kebanyakan informal. Kemudian cerai dan jadi kepala keluarga,” katanya di sela Rapat Koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi di Wisma Perdamaian, Senin (11/2/2019).
https://jatengprov.go.id/publik/genjot-penurunan-kemiskinan-jateng-bidik-pemberdayaan-perempuan-kepala-keluarga/
Perempuan senantiasa menjadi sorotan dunia, salah satunya adalah tentang pemberdayaan perempuan, seperti yang baru-baru ini kembali memperingati hari perempuan internasional.
Pemberdayaan perempuan dari aspek materi dihargai adalah apabila dia dapat bekerja dan menghasilkan materi. Sebaliknya bila perempuan tergantung pada suami secara finansial maka tidak membuat dirinya berharga dan terhormat. Padahal target dari sistem kufur ini menjadikan perempuan sebagai faktor produksi berharga murah sekaligus menjadi target pasar produksi (pengokoh hegemoni kapitalisme).
Itulah klaim kapitalisme terhadap perempuan yang diharuskan secara global. Maka dengan ini mereka telah membebani diri menjadi pencari nafkah sekaligus manajer rumah tangga. Kapitalisme terus menyerang pondasi utama masyarakat dengan mengajarkan perang keibuan dan mengorbankan tugas penting mereka sebagai pengasuh dan pendidik anak.
Kapitalisme menggembar-gemborkan kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat, gimana tidak, selain alasan kebutuhan, pemikiran inilah yang berhasil memprovokasi kaum perempuan. Bahkan pemikiran gender telah berhasil menebar fitnah dan memprovokasi kaum muslimah untuk membenci Islam yang dianggap sebagai penghambat kemajuan dan mendiskriminasi kehidupan mereka.
Dan mereka pun termakan propaganda gender, padahal sejatinya gender adalah argumen palsu, yang dimana para penggiat gender ini berdalih bawah pemberdayaan perempuan akan membuat posisi perempuan Mandiri dan tidak terdiskriminasi. Perempuan diposisikan sebagai pejuang keluarga Karena menggunakan pendapatnya demi mensejahterakan keluarganya. Bahkan perempuan berperan sebagai pencari nafkah utama (breadwinner).
Kapitalisme telah memberikan label harga kepada perempuan, karena perempuan dianggap dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara. Seperti yang dikatakan nicole’s rocekefeller (penasehat RAND) menyatakan tujuan kesetaraan gender adalah untuk mengumpulkan pajak publik 50% lebih dalam rangka mendukung kepentingan bisnis, sekarang eksploitasi Perempuan tak kunjung berhenti. Salah satunya adalah menampakan sensualitas dan keindahan tubuh perempuan untuk kepentingan bisnis.
Dalam industri Media elektronik perempuan menjadi objek seksual. Tubuh perempuan dan kemolekan tubuh dijadikan salah satu alat untuk memancing daya tarik, keindahan atau sensualitas tubuh Perempuan dijadikan alat untuk menjual produk yang diiklankan atau memperoleh keuntungan dari industri pornografi dalam media elektronik seperti TV dan internet.
Seperti pekerja pabrik perempuan yang seharusnya siang dan malam banyak ditengarai sebagai bentuk eksploitasi. Begitu juga kasus perbudakan terus terjadi di tengah kerja perempuan (TKW) yang tidak jarang pada prostitusi dan tindakan kekerasan tidak dapat dipisahkan dari perbudakan.
Jadi eksploitasi dan perbudakan pada perempuan disebabkan oleh banyak hal, caranya adalah pergaulan yang mengumbar aurat. Kebiasaan wanita yang mempertontonkan aurat menjadikan dia tidak Berisik ketika ada pihak yang mengeksploitasi kecantikannya. Perempuan demikian bawah dia dieksploitasi atau boleh jadi Rela mengeksploitasi dirinya sendiri.
Bahkan di sistem kapitalisme telah berhasil membuat wanita, istri/ seorang ibu lupakan akan tanggung jawabnya, mereka sibuk dengan dunia mereka bekerja dari pagi sampai malam, anak dititipkan sama pengasuh, akibatnya kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga tidak salah banyaknya kenakalan- kenakalan remaja, seperti tawuran, pelacuran dan seks bebas banyak terjadi di kalangan remaja, wanita menuntut cerai karena merasa sudah mampu secara ekonomi. Inilah buah dari sistem kapitalisme.
Akar Masalah Kemiskinan
Problem kemiskinan sejatinya adalah problem sistemik bukan sekedar individual. Solusinya pun harus berupa solusi sistemik, bukan solusi individual.
Demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan kepemilikan (liberalisasi ekonomi) pada faktanya telah melahirkan kemiskinan sistematik. Liberalisasi pengelolaan sumber daya alam adalah salah satunya. Sebagaimana kita ketahui, kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah ternyata tak bisa dirasakan kemanfaatannya oleh rakyat sepenuhnya. Sumber daya alam (SDA) yang sejatinya adalah bentuk kepemilikan umum ternyata telah beralih kepada negara yang berkolaborasi dengan para pengusaha baik asing maupun lokal. Padahal sejatinya, sumber daya alam adalah milik umum yang pengelolaannya seharusnya dapat dimanfaatkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Akibatnya rakyat hidup serba kekurangan. Kalaupun dapat hidup hanya sekedar menjangkau kebutuhan pokoknya saja. Inilah kemiskinan yang diciptakan oleh demokrasi dengan liberalisasi ekonominya.
Bukan hanya kepemilikan umum (sumber daya alam) yang diliberalisasi, demokrasi juga melahirkan liberalisasi layanan umum. Negara seharusnya menguasai dan bertanggung jawab atas layanan umum warga negaranya. Namun demokrasi telah mengalihkan fungsi negara tersebut kepada korporasi (swasta). Tentu saja, korporasi tidak mungkin melakukan pelayanan karena mereka pasti mengejar keuntungan.
Akhirnya, layanan umum pun dibisniskan kepada rakyat. Rakyat harus membayar mahal untuk menikmati infrastruktur yang berkualitas. Untuk menggunakan jalan, jasa transportasi, kesehatan yang memadai bahkan sekolah yang berkualitas, rakyat harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini tentu semakin membuat miskin keluarga yang sudah dibuat miskin melalui liberalisasi SDA.
Bagaimana mungkin keluarga akan berdaya jika sistem ekonominya masih liberal. Dan bagaimana mungkin akan sejahtera jika sarana untuk meraihnya (seperti modal pinjaman bergulir, dan lain-lain) ternyata tidak lepas dari jeratan demokrasi yang meninggalkan ajaran Islam. Kalaupun sepintas ekonomi keluarga satu tingkat lebih baik dari kondisi sebelumnya, bagaimana dengan kondisi keluarga di sisi lainnya?
Sungguh, upaya parsial dan tambal sulam yang tidak menyentuh akar persoalan menjadi tidak berarti. Dengan kata lain, yang seharusnya dilakukan adalah mencabut demokrasi dan kembali kepada Islam dan sistem ekonominya.
Solusi Islam Dalam Mengatasi Kemiskinan Perempuan
Pemberdayaan ekonomi perempuan keberadaannya FCa adalah untuk mempertahankan sistem kapitalisme yang saat ini mengalami krisis. Sistem yang menjadikan ekonomi sebagai penggerak utama pemberdayaan perempuan, sementara kampanye kesetaraan gender hanyalah pemanis untuk memoles program kapitalistik ini agar nampak memihak perempuan.
Sangat kontras dengan Islam, bahwa tidak memandang perempuan sebagai komoditi ekonomi, melainkan sebagai manusia yang harus dilindungi dan selalu difasilitasi secara finansial oleh kerabat laki-laki mereka ataupun oleh negara sehingga mereka bisa memenuhi peran vital mereka sebagai istri, ibu dan pengurus rumah tangga. Sementara di saat yang sama Islam juga mengijinkan perempuan untuk bekerja sesuai bidang kelimuannya. Namun perempuan harus berada dalam kondisi terbebas dari tekanan ekonomi dan sosial, serta peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga untuk keluarga mereka.
Indonesia saat ini membutuhkan visi politik baru pemberdayaan perempuan, visi yang mampu melindungi, mensejahterakan sekaligus mengangkat harkat perempuan. Pemberdayaan utama perempuan dalam pandangan Islam, adalah optimasi perannya sebagai penjaga peradaban dan pendidik generasi masa depan.
Kaum Muslimah memegang peranan penting dalam mempertahankan keluarga dan sekaligus identitas Islam masyarakat Muslim berpadu dengan kewajiban politiknya sebagai Muslimah dalam dakwah dan mengoreksi penguasa. Ibu yang cerdas, beriman dan sadar akan tugas utamanya, akan melahirkan generasi-generasi pejuang yang akan memperbaiki kondisi umat Islam. ***
Waallahu’alam