Kliksumatera.com Palembang, 9 April 2026 – Yayasan Mitra Hijau (YMH) menyelenggarakan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan, Advokasi, dan Komunikasi Berperspektif Gender sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perempuan dalam mendorong transisi energi berkeadilan (Just Energy Transition) di Sumatera Selatan.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Fave Palembang ini diikuti oleh berbagai organisasi perempuan, komunitas lokal, serta kelompok masyarakat dari Kota Palembang, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Lahat. Pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran strategis untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan, komunikasi, serta advokasi kebijakan, khususnya dalam menghadapi dampak sosial-ekonomi dari ketergantungan terhadap energi fosil.
Dalam sesi pembukaan, Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, Dicky Edwin Hindarto, menekankan urgensi transisi energi sebagai respon terhadap krisis iklim global dan perubahan ekonomi yang tidak terelakkan. “Transisi energi berkeadilan bukan hanya soal beralih dari batu bara ke energi terbarukan, tetapi memastikan bahwa proses ini berjalan tanpa meninggalkan siapa pun. Kelompok rentan, termasuk perempuan dan pelaku UMKM, harus dilibatkan secara aktif dan mendapatkan manfaat dari perubahan ini,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa lebih dari 90% bencana di Indonesia merupakan bencana terkait iklim, sehingga transformasi menuju ekonomi rendah karbon harus dipersiapkan secara inklusif, termasuk membuka peluang green jobs dan ekonomi hijau di tingkat lokal.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber utama, Prof. Erna Yuliwati, yang memaparkan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam organisasi dan masyarakat. Menurutnya, kepemimpinan perempuan bukan hanya soal representasi, tetapi juga kualitas pendekatan yang lebih inklusif dan kolaboratif. “Kepemimpinan perempuan membawa perspektif yang berbeda lebih partisipatif, lebih inovatif, dan berdampak nyata terhadap kinerja organisasi serta kesejahteraan masyarakat. Namun, kita juga harus mengakui masih adanya hambatan struktural dan sosial-budaya yang membatasi perempuan untuk tampil sebagai pemimpin,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kesenjangan akses terhadap pelatihan, mentorship, dan jaringan profesional menjadi tantangan nyata yang harus diatasi melalui program penguatan kapasitas yang terencana dan berkelanjutan.
Sementara itu, Fardila Astari, sebagai pakar komunikasi, menekankan pentingnya kemampuan komunikasi dan advokasi dalam memperkuat posisi perempuan sebagai agen perubahan.
“Komunikasi bukan sekadar menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan dipahami dan mampu mempengaruhi keputusan. Perempuan perlu memiliki keterampilan advokasi, lobi, dan negosiasi agar dapat menyuarakan kepentingannya secara strategis, termasuk dalam isu transisi energi dan lingkungan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti peran media sosial sebagai alat penting dalam membangun narasi perubahan. “Suara perempuan di tingkat akar rumput sangat kuat. Ketika dikelola dengan baik, cerita sederhana bisa menjadi gerakan yang berdampak luas,” tambahnya.
Selama pelatihan, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari dasar kepemimpinan berperspektif gender, strategi menghadapi stereotip dan bias, hingga praktik komunikasi efektif, teknik advokasi, lobi, dan negosiasi. Metode yang digunakan bersifat partisipatif melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan role play untuk memperkuat pemahaman praktis peserta.
Kegiatan ini juga menyoroti keterkaitan erat antara perempuan, lingkungan, dan ekonomi lokal, terutama di wilayah yang terdampak industri tambang. Perempuan dinilai sebagai pihak yang paling merasakan dampak kerusakan lingkungan, namun seringkali belum dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci dalam menciptakan transformasi yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, dalam rangkaian pelatihan ini juga telah disepakati dan dideklarasikan pembentukan Forum Perempuan Energi Berkeadilan Sumatera Selatan sebagai wadah kolektif untuk memperkuat peran dan suara perempuan dalam mendorong transisi energi yang adil dan inklusif di daerah. Forum ini secara resmi disepakati terbentuk pada Kamis, 9 April 2026 di Palembang. Pada kesempatan yang sama, peserta juga telah memilih dan menetapkan struktur kepengurusan forum yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara sebagai langkah awal penguatan kelembagaan dan keberlanjutan gerakan.
Dengan meningkatnya kapasitas kepemimpinan, komunikasi, dan advokasi, perempuan diharapkan dapat memainkan peran lebih strategis dalam memastikan bahwa proses transisi energi berjalan secara inklusif, adil, dan berkelanjutan sejalan dengan prinsip no one left behind.
Perempuan Memimpin Perubahan: Penguatan Kepemimpinan, Advokasi, dan Komunikasi Berperspektif Gender untuk Transisi Energi Berkeadilan di Sumatera Selatan
