Oleh: Putri Sakinatul Kirom
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi mengatakan, pihaknya optimis dapat membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Sebab sebesar 47 persen masyarakat di Indonesia telah keluar dari status tersebut kebanyakan mendapatkan bantuan modal dari PNM untuk membangun usaha. “Pak Menko PMK sudah membuktikan sendiri, yang sudah beliau kunjungi itu Purbalingga, Wonosobo di Jawa Tengah yang bareng-bareng dengan kami, di Jawa Timur, lalu di Kalimantan Barat,” ucapnya (dikutip dari Kompas.com 27 Mei 2023)
Ternyata dari total masyarakat miskin ekstrem di beberapa wilayah yang dikunjungi itu contoh di Jawa Tengah, hanya 11 persen yang sedang menerima bantuan program pemerintah. Setelah dicacah, 47% adalah nasabah Mekkar.
Hal tersebur menurutnya akan menjadi akselerator untuk percepatan pengurangan kemiskinan.
Jika dilihat dari luar secara covernya saja tentu kita akan berpikir bahwa usaha tersebut terlihat membantu, namun apakah benar usaha tersebut menjadi solusi tuntas kemiskinan negeri ini?.
Jika kita lihat di Indonesia sendiri termasuk kedalam negara yang memiliki pulau-pulau terbesar, sebut saja Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Betapa bahagianya ketika Allah SWT merahmati dan memberikan begitu luar biasa kekayaan alam yang melimpah di dalamnya. Seperti hutan yang luas, laut yang terbentang begitu luas, minyak bumi yang melimpah, gas, batu bara, hingga emas.
Jika kita merenungi hal tersebut, ternyata negara kita sangat kaya. Lalu mengapa bisa adanya kemiskinan?, apakah bantuan dan solusi diatas ampuh mengatasi kemiskinan?
Jawabannya harus dicermati dengan baik. Dan solusinya pun harus solusi yang menuntaskan bukan menyelesaikan sesaat.
Pada faktanya, UMKM juga sedang menghadapi banyak persoalan untuk dapat bertahan dalam situasi pelik seperti ini. Solusi yang ditawarkan saat ini belum ampuh untuk mengentaskan kemiskinan, karena penyebab kemiskinan sendiri bersifat sistemik (tersistem). Solusi tambal sulam seperti ini tidak akan pernah bisa mengentaskan kemiskinan dengan tuntas.
Saat ini termasuk di Negara Indonesia menerapkan sistem Kapitalisme yang berasaskan pada sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan).
Kapitalisme memandang bahwa kesuksesan dan kenikmatan itu ketika memproleh keuntungan (materi) yang sebesar-besarnya. Dalam sistem ini halal haram tidak dipandang lagi namun untung dan rugi menjadi tolak ukur.
Wajar kalau solusi yang ditawarkan dalam sistem ini (apapun) tidak menuntaskan sama sekali, yang ada hanya tambal sulam saja, oleh karena itu, upaya dengan memberikan bantuan modal pada rakyat tidak akan pernah menyelesaikan persoalan kemiskinan.
Sebab, sangat mudah untuk merebutnya kembali. UMKM merupakan solusi sesaat untuk dapat bertahan hidup ditengah penerapan sistem ekonomi kapitalisme.
Sistem ini membuat penguasa lepas dari tanggung jawab sebagai Raa’in (pengurus dan pelayan rakyat). Sebagaimana Nabi Saw bersabda “Kepala negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus” (HR. Al-Bukhori).
Pemerintah hanya sebagai regulator bagi rakyat yang ingin membuka usaha. Padahal negara lah yang memiliki kewajiban menciptakan lapangan yang luas bagi rakyatnya.
Kalau kita melihat dari akarnya kemiskinan yang terjadi adalah sebab dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme, semua komoditas di kapitalisasi baik pendidikan, perdagangan, kesehatan, hingga SDA (yang menjadi sumber penghidupan rakyat).
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).
Oleh karena itu, solusi untuk mengentaskan kemiskinan juga harus secara sistemik, yaitu meninggalkan sistem kapitalis yang rusak dan cacat ini (termasuk sistem politik demokrasi yang menopangnya).
Solusi yang ditawarkan bersumber dari Islam, sistem Islam atau khilafah. Dalam Islam negara merupakan riayah yakni pelayan bagi rakyatnya.
Negara berkewajiban memenuhi segala kebutuhan asasi setiap warga negaranya, bukan menelantarkan rakyat dan membiarkannya berjuang sendiri demi memenuhi kebutuhannya tersebut.
Dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan khilafah memberikan pengaturan dan mekanisme sebagai berikut: 1. Mewajibkan laki-laki menafkahi diri dan keluarganya; 2. Mewajibkan kerabat dekat membantu keluarganya jika kepala keluarga terhalang mencari nafkah; 3. Mewajibkan negara membantu rakyat miskin melalui Baitul Maal jika seseorang tidak memiliki kerabat atau kerabatnya juga hidup miskin; 4. Mewajibkan kaum muslim membantu rakyat miskin jika kas negara kosong, kewajiban nafkah beralih ke kaum muslim secara kolektif.
Untuk itu negara wajib menyediakan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki.
Sistem Islam juga memberikan jaminan pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan fasilitas publik. Negara wajib memenuhi dengan standar pelayanan terbaik, cepat, mudah, profesional. Rakyat mendapatkan semua kebutuhan asasi ini dengan Cuma-Cuma.
Negara juga akan memudahkan rakyatnya memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup sebagai khairu ummah (QS. Ali Imran: 110).
Dalam Islam negara wajib mengelola sumber utama kas negara yaitu SDA (sumber daya alam) dengan prinsip riayah (pengurus rakyat) buka sebagai pembisnis.
Haram bagi negara menyerahkan kekuasaan dan pengelolaan SDA pada swasta. Dari sinilah negara khilafah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Dalam penerapan sistem Islam negara akan mampu menyelamatkan hidup manusia dari kemiskinan dan kesengsaraan. Jadi solusi tuntas untuk mengentaskan permasalahan negeri ini termasuk kemiskinan hanyalah apabila diterapkannya sistem Islam dalam bingkai Khilafah.
Wallahua’lam Bishawab.