Oleh : Nina
Penunjukan sejumlah politisi pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai komisaris di perusahaan perusahaan pelat merah dianggap sebagai bentuk konflik kepentingan. Penempatan jabatan di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak didasarkan pada profesionalisme dan kompetensi yang memadai diyakini akan mempengaruhi tata kelola perusahaan, merusak budaya profesionalitas, dan menimbulkan spekulasi bisnis yang negatif.
Pandangan itu disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Heru Suyatmiko. “Konflik kepentingannya nampak jelas. Bukan faktor profesionalitas, bukan faktor kompetensi yang dikedepankan, tetapi lebih pada faktor kedekatan. Ini sungguh sangat miris karena kita tahu BUMN hari ini menjadi salah satu entitas badan usaha yang perlu,” ujar Wawan kepada VOA, Jumat (15/6).
Politik balas Budi yang menjadi perbincangan masyarakat umum belakangan ini menjadi topik utama. Tidak lain dan tidak bukan hal ini beredar rumor bahwasanya ketika hasil pemilu ditetapkan maka ada perubahan posisi atau jabatan yang ada di perusahaan milik negara (BUMN). Contohnya saja jabatan sebagai Ketua Komisaris, Ketua Direksi dan juga para wakil. Siapa yang tidak ingin menduduki jabatan tersebut dengan tawaran gaji dan tunjangan yang sangat fantastis.
Apa hubungannya para pemangku jabatan dengan hasil pemilu. Bahwasannya orang-orang yang akan menduduki jabatan yang sudah disebutkan tadi adalah pilihan dari para Tim Kampanye Nasional (TKN) dari partai yang menang pemilu. Mereka akan diberikan posisi penting pada perusahaan yang bukan merupakan perusahaan abal-abal.
Di dalam sistem kapitalis saat ini, proses penempatan jabatan tertinggi sebuah perusahaan dilaksanakan tidak berdasarkan tes kemampuannya dalam memimpin perusahaan. Sehingga hal ini bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu juga bisa membuat citra buruk sebuah perusahaan yang notabene sudah mendapat predikat terbaik. Dalam sistem kapitalis ini yang dicari hanyalah asas manfaat saja.
Berbeda halnya di dalam sistem Islam. Dalam penerapan sistem Islam. Seseorang akan dikuatkan akidahnya. Bentuk hubungan ruhiyah seorang manusia dengan sang Pencipta tidak boleh diabaikan. Hal ini sangat penting karena akan membentuk karakter seseorang tentang apa yang akan dihasilkan dari pribadinya berupa materi seperti akhlak yang baik, jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
Ketika manusia sudah memiliki akidah yang kuat, tercipta kesadaran hubungannya dengan sang Khaliq. Maka ibarat sebuah pohon dia tidak akan mudah tumbang diterpa oleh angin bahkan yang sangat kuat sekalipun. Seperti halnya ketika menduduki sebuah jabatan. Seseorang harus mempunyai kriteria yang sesuai dengan akhlak terpuji. Seperti jujur, amanah, dan bertanggung jawab.
Akidah yang kuat akan membuat seseorang merasa bertanggung jawab langsung kepada yang menciptakannya. Semua hal yang dilakukannya selama ia menjabat sebuah kedudukan tertinggi suatu lembaga, akan selalu merasa diawasi oleh sang Khaliq. Karena kedudukan, harta, dan tahta adalah pemberian atau hanya sekedar titipan dari sang Maha Pengatur kehidupan. Sehingga ia tidak akan berani melakukan tindakan semena-mena yang bisa merugikan dirinya maupun orang lain.
Seperti yang dikisahkan seorang sahabat Rasulullah saw. Miqdad bin Amr, ia seorang pemikir yang unggul. Setelah menjabat sebagai seorang Amir. Ia sempat ditawari kembali untuk meneruskan jabatan tersebut. Namun ia menolak dengan alasan bahwasanya dengan menjadi seorang pemimpin maka ia merasa di atas dari orang lain. Seperti itulah contoh kuatnya akhlak seorang muslim yang tidak terlena oleh jabatan dan kekuasaan.
Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS Al Qhassas ayat 60 : “Dan apa saja (kekayaan, jabatan, keturunan) yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti?”
Wallahu’alam.