Kliksumatera.com, PALEMBANG- Puluhan massa dari LSM GRANSI menggelar aksi damai di depan Gerbang Kantor Gubernur Sumatra Selatan, menuntut pecat Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan.
Aksi damai demo LSM GRANSI Evaluasi Seluruh Pejabat/Kepala Dinas dan Kepala Bidang di Sumatra Selatan yang diduga Karbitan, tidak memiliki kemampuan dalam mengelola anggaran dan diduga terlibat kepentingan Politik.
Dalam pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh LSM GRANSI kepada pemerintah dalam hal ini Pj Gubernur Provinsi Sumatra Selatan yaitu meminta Pj Gubernur Sumsel memanggil memeriksa Kepala Dinas dan PPK dalam kegiatan tersebut di atas karena diduga terlibat korporasi atau perbuatan jahat yang melawan hukum dan berakibat merugikan negara.
Mendesak Gubernur Sumatra Selatan melalui Inspektorat turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan di atas yang diduga dikerjakan tidak sesuai ketentuan dan kuat dugaan sarat dengan KKN dan sangat merugikan negara.
Mendesak kepada Bapak Gubernur Sumatra Selatan agar memecat Kepala dinas Pertanian Tanaman Pangan-Kepala Dinas Kehutanan Kepala Dinas Perhubungan – Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah karena tidak becus dalam mengelola anggaran daerah.
Jika Bapak PJ Gubernur Sumsel tidak berani memecat kepala dinas yang melakukan pemerasan terhadap bawahannya dan berbuat kejahatan dalam pengelolaan anggaran maka kami menduga bapak terlibat dalam persekongkolan tersebut dan dengan berat hati kami meminta Bapak Pj Gubernur Sumsel mengundurkan diri.
Mendukung sepenuhnya segala tindakan bapak Pj Gubernur Sumatra Selatan dalam pencegahan tindak pidana korupsi dan segala upaya dan tindakan dalam penyelamatan keuangan negara.
Nurdin selaku Korlap mengatakan, aksi ini menguat karena ada isu perintah dari Pj baru Gubernur Sumatra Selatan kepada salah satu dinas dan tidak disebutkan dulu dinas apa untuk melakukan sifat loyalitas. Kata-kata loyalitas ini oleh salah satu kepala dinasnya itu dikatagorikan materi yaitu uang akhirnya dipungut beberapa Kabid dan Kasi. “Seharusnya Pj Gubernur Sumatra Selatan itu harusnya keluar menemui kita atau kalau tidak ada paling tidak asisten lah minimal untuk menjaga nama baik Sumsel, kalau memang terbukti dia tidak, dia harus berani memecat kepala dinas tersebut. Karena kalau tidak dipecat mereka akan melakukan berulang-ulang, bagi mereka aman, 1 kali aman 2 kali aman sampai ke 3 kali artinya Pj juga ikut,” terangnya.
Lanjutnya menuturkan, apa yang disampaikan dalam orasi tadi dibilang tidak benar. Bagaimana dikatakan tidak benar ya dibaca surat dan diperiksa aja belum gimana mau dikatakan tidak Benar. Artinya dia yang tidak benar, jangan-jangan ada tanda kutip beberapa dinas ini. “Jika mereka tidak ada tanggapan atas laporan kami. Kami akan datang lagi dengan massa yang lebih kuat dan juga akan kita tunggu laporan tersebut dalam tempo seminggu. Jika tidak ada ya kami akan adakan aksi yang lebih besar lagi,” tegasnya.
Aksi demo tersebut diterima langsung oleh Endang Widayanti sebagai Inspektur Pembantu lV Inspektorat Provinsi Sumatra Selatan di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Sumatra Selatan, Selasa (31/10/2023).
Endang Widayanti mengatakan, aspirasi yang telah disampaikan oleh LSM Gransi tadi merupakan kontrol balance bagi pemerintah Sumatra Selatan dalam menjalankan pemerintah. Tetapi Pak PJ tidak ada di tempat dan sedang mengikuti Rakor di Jakarta dari kemarin. Maka aspirasi ini akan kami sampaikan ke pimpinan kami dahulu kemudian perjanjian akan dilaporkan ke Pj Gubernur Sumatra Selatan. “Untuk laporan tersebut akan segera ditindaklanjuti secepatnya sesuai prosedur dan proses. Mekanisme itu ada beberapa hal kita menyampaikan ke Pak Sekda dan Pak Sekda akan melaporkan untuk laporan ini akan segera dalam tempo sesingkat-singkatnya,” tandasnya.
Laporan : Akip
Posting : Imam Gazali