Site icon

Ramadhan: Derita Palestina Tanpa Khilafah

WhatsApp Image 2021-04-24 at 18.42.30

Oleh : Anggia Widianingrum

Dilansir dari kantor berita Palestina, selama dua hari berturut-turut polisi Israel melarang warga Palestina buka puasa di Masjid Al-Aqsa.
Polisi Israel juga menyerang warga Palestina sepulang sholat tarawih. Ratusan orang diserang saat berada di gerbang utama ke kota tua Yerusalem. Polisi Israel bahkan menembakkan granat kejut dan menangkap lima orang warga Palestina.

Tak hanya itu, polisi Israel juga memutuskan kabel pengeras suara menara Al-Maghraba dan Al-Asbat. Melepas pintu menara, menggeledah atapnya, serta menangkap seorang khatib Jumat Syekh Ekrima Sabri.

Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeinah mengecam Israel atas hal ini. Ia menganggap langkah yang dilakukan polisi Israel adalah tindakan rasis. “Serangan rasis terhadap kesucian tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah dan pelanggaran berat terhadap konvensi hak asasi manusia internasional yang dilakukan polisi Israel”, ujarnya dikutip dari kantor berita Palestina Wafa, Rabu, 14 April 2021.

Rudeinah memperingatkan kebijakan agresif Israel itu bisa mengubah konflik negara menjadi perang agama tanpa akhir yang akan merusak perdamaian dan keamanan internasional.
Dan bila itu terjadi, ia meminta agar Israel bertanggung jawab penuh atas konsekuensi tersebut.
Ia juga meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan serius dalam mengendalikan agresi Israel yang sedang berlangsung di tempat-tempat suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem.

Situasi di Jalur Gaza pun memanas. Militer Israel menggencarkan serangan udara yang diklaim untuk melumpuhkan kelompok Hamas. Dan setidaknya serangan ini memicu adanya serangan balasan dari Hamas.
Gencatan tersebut menghancurkan sejumlah lokasi pengungsian serta gedung kantor berita Turki, Anadolu Agency.
Dilansir dari Reuters, korban tewas dalam serangan ini mencapai 32 orang Palestina termasuk 1 wanita hamil dan anak-anak.

AWAL PENDUDUKAN

Dalam buku 𝘑𝘦𝘫𝘢𝘬-𝘑𝘦𝘫𝘢𝘬 𝘑𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘗𝘢𝘭𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢 karya 𝘔𝘶𝘴𝘵𝘩𝘢𝘧𝘢 𝘈𝘣𝘥 𝘙𝘢𝘩𝘮𝘢𝘯, menjelaskan dua peristiwa sejarah yang menjadi awal perampasan tanah Palestina.
Pertama, dengan melemahnya kekuasaan Islam Ottoman, Inggris dan Perancis membagi wilayah lewat perjanjian Sykes Picot pada 1916. Dalam Perjanjian itu, Perancis mendapat wilayah jajahan Suriah dan Lebanon.
Sedangkan Inggris memperoleh wilayah jajahan Irak dan Yordania.
Sementara Palestina dijadikan status wilayah internasional.

Barulah pasca peristiwa Deklarasi Balfour pada 1917, warga Yahudi yang bermukim di Eropa mulai berimigrasi ke Palestina di bawah legitimasi dua deklarasi tersebut.
Dan puncaknya pada awal 1930-an, gerakan zionis di Palestina mendapat dukungan protekorat dari Inggris untuk memasukkan imigran Yahudi ke Palestina secara besar-besaran.

Peristiwa tersebut mendapat reaksi penolakan oleh rakyat Palestina. Namun atas permintaan Inggris yang berjanji akan menyelesaikan masalah ini, dengan bantuan negara-negara Arab, berhasil membujuk pemimpin spiritual Palestina 𝘔𝘶𝘩𝘢𝘮𝘮𝘢𝘥 𝘈𝘮𝘪𝘦𝘯 𝘏𝘶𝘴𝘦𝘪𝘯𝘪 agar menginstruksikan rakyat Palestina mengakhiri protesnya.
Atas nama solidaritas negara Arab dan jaminan dari Inggris, 𝘈𝘮𝘪𝘦𝘯 𝘏𝘶𝘴𝘦𝘪𝘯𝘪 memenuhi permintaan Inggris.
Akhirnya pada tahun 1946-1947, pemerintah Inggris bersama delegasi Palestina mengadakan Kongres, namun tak menghasilkan apa-apa untuk Palestina. 𝘙𝘌𝘗𝘜𝘉𝘓𝘐𝘒𝘈.𝘤𝘰.𝘪𝘥

KEJUMAWAAN ISRAEL DAN DUKUNGAN AS

Seperti yang kita ketahui selama ini bagaimana sepak terjang Israel terhadap tanah Palestina. Mereka secara politis mengklaim jika kompleks Al-Aqsa adalah bekas reruntuhan kuil Sulaiman yang mereka anggap suci. Hingga mereka mempunyai hak atas tanah Palestina. Dan dengan begitu mereka mempunyai alasan untuk mendapat wajah di dunia internasional, khususnya barat.

Dan persahabatan pun dimulai ketika 𝘋𝘢𝘷𝘪𝘥 𝘉𝘦𝘯 𝘎𝘶𝘳𝘪𝘰𝘯 pemimpin Yahudi memproklamirkan negara Israel pada 14 Mei 1948.
Yang kala itu AS dipimpin oleh 𝘏𝘢𝘳𝘳𝘺 𝘚. 𝘛𝘳𝘶𝘮𝘢𝘯. Ia adalah pemimpin negara pertama yang mengakui Israel sebagai negara merdeka.

Bahkan selama periode 2013-2017, AS memberikan bantuan militer Israel senilai 15,1 USD. Pada September 2016, 𝘉𝘢𝘳𝘳𝘢𝘤𝘬 𝘖𝘣𝘢𝘮𝘢 bahkan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bantuan militer kepada Israel sebesar 38 miliar USD untuk tahun fiskal 2019 sampai 2028.
Dan menurut data 𝘊𝘰𝘯𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘩 𝘚𝘦𝘳𝘷𝘪𝘤𝘦, sejak tahun 1949 jumlahnya mencapai 127,5 miliar USD yang mencakup bantuan ekonomi.𝘒𝘶𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯 𝘕𝘦𝘸𝘴

Kejumawaan Israel juga bertambah ketika mereka mengklaim mempunyai senjata nuklir. 𝘚𝘵𝘰𝘤𝘬𝘩𝘰𝘭𝘮 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘗𝘦𝘢𝘤𝘦 𝘙𝘦𝘴𝘦𝘢𝘳𝘤𝘩 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵𝘦 (𝘚𝘐𝘗𝘙𝘐), sebuah lembaga penelitian konflik, persenjataan, kontrol senjata, dan pelucutan senjata mencatat, Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir.
Bahkan mereka berjanji secara konsisten akan menghentikan Iran untuk membangun bom atom yang dianggap sebagai ancaman ekstensial.

SOLUSI NYATA PALESTINA

Sejak naiknya 𝘑𝘰𝘦 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 di tampuk kekuasaan AS, belum terlihat nyata upaya untuk menghentikan arogansi Israel.
Upaya yang terlihat saat ini adalah mendorong normalisasi dan perundingan serta memulihkan bantuan untuk Palestina.
Dalam janji kampanye nya pun, 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 seolah memberi angin segar kepada muslim di AS dengan rencana menempatkan tokoh cendekiawan Muslim Amerika di berbagai posisi strategis di pemerintahan dalam masa 100 hari masa pemerintahannya.

Pelaksana Tugas Utusan Khusus AS untuk PBB, 𝘙𝘪𝘤𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘔𝘪𝘭𝘭𝘴 mengatakan pemerintah 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 akan membatalkan sejumlah kebijakan pada masa Trump terkait konflik Palestina-Israel.

Namun dengan melihat kenyataan, umat islam harus tetap kritis terhadap manuver yang dilakukan oleh AS.
Sejak dahulu, AS adalah Sekutu abadi zionis, terbukti setiap kali masa jabatan pemimpin AS, konflik Palestina-Israel tetap tak pernah usai. Dan kebijakan politik AS lebih condong menguntungkan Israel.

Menurut Direktur Pusat Studi Timur Tengah Universitas Denver, 𝘕𝘢𝘥𝘦𝘳 𝘏𝘢𝘴𝘩𝘦𝘮𝘪, pemerintahan 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 tidak memiliki visi koheran untuk konflik yang secara signifikan akan mengubah situasi Palestina.
Menurutnya pula kebijakan 𝘉𝘪𝘥𝘦𝘯 hanyalah kelanjutan dari dukungan AS tanpa syarat yang diberikan pemerintahan AS sejak berdirinya Israel. Pikiran-Rakyat.com

Sebagai negara adidaya, seharusnya AS mampu menciptakan perdamaian dunia dan menjamin hak-hak warga negaranya.

AS bisa menggunakan jalur diplomatik dan ekonominya untuk bisa memaksa Israel memberikan konsensi kepada Palestina guna menegakkan hukum internasional.
Tapi apa yang dilakukan AS hanya mementingkan tampuk kekuasaannya atas dunia dengan manuver ‘tarik-ulur’ dan menjaga ‘konflik’ tak berkesudahan di wilayah-wilayah tersebut.

Umat Islam harus sadar, bahwa permasalahan yang menimpa Palestina adalah permasalahan kaum muslimin. Dan hanya bisa diselesaikan oleh kaum muslimin sendiri, bukan berharap pada barat.

Umat Islam harus tau, karena ketiadaan pemimpin yang menegakkan islam secara komprehensif (kaffah) lah yang menyebabkan umat ini terhina dan terzalimi diberbagai belahan dunia manapun.
Untuk sekelas negara Israel saja kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudara kita dikarenakan tercerai-berai dan disibukkan dengan perang saudara yang di skenario-kan musuh-musuh Islam.

Umat islam membutuhkan kepemimpinan yang khas yang mengatur urusan umatnya dan menjalankan politik luar negeri diatas akidah dan syariah nya.
Yang mampu menyatukan seluruh kekuatan kaum muslimin seluruh dunia dalam ikatan akidah yang kuat. Yang akan menyingkirkan kezaliman dan menyelesaikan konflik. Menjadi pembeda antara hak dan batil dengan jelas.

Dengan politik luar negeri berdasarkan metode dakwah dan jihad, umat manapun akan bisa melihat dan merasakan secara langsung keadilan, keamanan dan ketentraman hidup dalam naungan Islam.  Semua ini takkan terwujud tanpa adanya Khilafah Islamiyah. Wallahu alam bishowwab.

Exit mobile version