Oleh : Ummu Aziz
Tiga perusahaan besar Shopee, Tokocrypto, dan Indosat melakukan pemangkasan karyawannya. Operator telekomunikasi seluler Indosat Ooredoo Hutchison melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 300 karyawannya. Pihak manajemen Indosat Ooredoo Hutchison menawarkan paket kompensasi 37-75 kali upah. Indosat Ooredoo Hutchison menyebut telah menempuh langkah righsizing yang berlangsung dengan lancar. Lebih dari 95 persen dari karyawan yang terkena dampak telah menerima penawaran paket PHK tersebut, sementara sebagian kecil sisanya masih mempertimbangkan tawaran tersebut.
“Inisiatif rigthsizing berjalan lancar sesuai rencana dan telah diterima dengan baik oleh sebagian besar karyawan yang terkena dampak. Prosesnya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan telah dilakukan dengan pertimbangan matang, yang dilakukan secara objektif dan fair,” ujar Director & Chief of Human Resources Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Irsyad Sahroni, (Tribunnews/Kamis, 29 September 2022).
Perekonomian dunia seakan mau bangkit pasca 2 tahun akibat corona. Tentu saja yang paling berdampak dalam hal ini adalah para pekerja dan pelaku usaha. Gelombang PHK massal terjadi di depan mata. Tanpa bisa dicegah, tanpa bisa diantisipasi. Di antara alasan yang dikemukakan perusahaan mengapa melakukan PHK massal adalah daya beli masyarakat yang menurun, aturan pembatasan sosial yang mengharuskan perusahaan mengurangi mobilitas pekerja di luar rumah, dan efisiensi pemasukan dan pengeluaran perusahaan.
Ekonomi melambat berimbas pada produksi, sehingga dengan mengurangi jumlah diharapkan dapat mengefisiensi biaya operasional perusahaan. Meski AS dan Cina masih menjadi juara dunia, faktanya ekonomi mereka tengah bergejolak. AS mulai ketar-ketir dengan Cina sebagai raksasa baru ekonomi dunia. Posisinya mulai menggeser dominasi AS di berbagai negara. Bahkan diketahui AS sendiri sedang fokus memperbaiki ekonomi dalam negeri mereka.
Sekelumit fakta itu membuktikan bahwa sistem kapitalisme tak sesuper yang dinarasikan. Sistem ini justru memustahilkan kesejahteraan dan keadilan. Kekayaan hanya berputar pada segelintir orang. Distribusi kekayaan tidak merata. Dalam kapitalisme, kekayaan alam dan aset apapun bisa diperjualbelikan. Alih-alih menjadikannya negara kaya, kapitalisme hanya membuat kaya bagi pemodal dan para investor. Selebihnya rakyat hanya diberi sisa-sisa kekayaan. Kapitalisme justru menciptakan powerless state. Negara tak memiliki kekuatan di hadapan negara besar. Hal ini banyak dialami negara berkembang. Lebih ironisnya, posisi negara berkembang mayoritas dihuni negeri-negeri muslim.
Islam tak hanya berbicara ibadah ritual. Islam memiliki seperangkat aturan yang komprehensif. Dari aturan personal hingga komunal. Dalam Islam, kebebasan diatur sesuai syariat Islam. Tidak ada kebebasan mutlak sebagaimana yang digaungkan kapitalisme.
Dikutip dari Muslimah news dikatakan bahwa Sistem Ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental): bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (tamalluk), pengelolaan (tasharruf) kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Tiga asas fundamental itu akan menjadi pedoman arah kebijakan sistem ekonomi Islam dalam bernegara. Tidak sekadar mencari keuntungan dan kepuasan individu. Konsep kapitalisme bertentangan dengan fitrah manusia. Setiap manusia pasti menginginkan kesejahteraan dan keadilan. Di sistem kapitalisme, kesejahteraan rakyat tak diperhitungkan. Mereka hanya peduli manfaat dan keuntungan saja. Tak aneh bila kebijakan negara acapkali jauh dari nilai adil dan sejahtera. Dengan melihat berbagai fenomena kerusakan kapitalis, ekonomi lesu, dan derivat masalah yang disebabkan kapitalisme, masihkah kita berharap pada sistem yang merusak dan tak manusiawi ini? Kembalilah pada jalan hakiki. Yaitu mengembalikan kehidupan Islam sebagaimana peradabannya yang mendunia dulu. Allah tak mungkin menetapkan aturan tanpa ada kemaslahatan di dalamnya. Sebagaimana kaidah fikih berbunyi,
“Di mana ada syariat Islam, di situ ada maslahat”. Imam Al-‘Izz bin Abdussalam berkata, “Sesungguhnya syariat itu seluruhnya maslahat, bisa berupa menolak mafsadah (mudarat) atau mendatangkan maslahat.” (Qawa’idul Ahkam, 1/9). Hal serupa juga diungkapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taymiah, “Sesungguhnya syariat Islam datang untuk mewujudkan segala kemaslahatan dan menyempurnakannya serta untuk meniadakan mafsadah dan meminimalkannya.” (Minhajus Sunnah, 1/147). Tiada sempurna Islam tanpa syariat. Tak akan terterapkan syariat tanpa institusinya, yakni Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam….