Oleh : Desi Anggraini, Pendidik Palembang
Pemerintah berjanji akan lebih menggunakan pendekatan yang lebih humanis terhadap penanganan masalah-masalah yang terjadi di Papua. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mualimin Abdi, mengatakan pemerintah akan terus melakukan sejumlah evaluasi terhadap kegiatan militer di Papua.
Mualimin menyatakan saat ini salah satu fokus permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Papua adalah adanya kelompok bersenjata. Ia menyebut potensi timbulnya konflik kekerasan antara pasukan militer Indonesia dengan kelompok bersenjata sulit untuk dihindari.
Meski begitu, Mualimin menyebut, baku kekerasan yang terjadi antara TNI dan Polri dengan kelompok bersenjata bukanlah sesuatu yang disengaja. Ia menyebut pemerintah tidak pernah memerintahkan kepada TNI dan Polri untuk memberangus atau membantai kelompok bersenjata tersebut.
Kendati demikian, Mualimin menjelaskan pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap TNI dan Polri dalam menangani permasalahan yang disebabkan oleh kelompok bersenjata tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kasus kekerasan serta konflik senjata yang melibatkan TNI dan Polri di masa depan. (Tempo.co, Sabtu,12/11/2022).
Berulangnya kerusuhan di Papua menjadi catatan kelam pemerintah yang dianggap menganaktirikan provinsi paling timur ini. Setidaknya terdapat tiga faktor yang memicu konflik di Papua, yaitu ketimpangan dan kesejahteraan, keamanan, dan keadilan. Ketiga persoalan tersebut terus berkelindan di Papua sehingga negara dianggap gagal dalam menyelesaikan persoalan Papua. Inilah yang menjadi akar persoalannya.
Pertama, faktor ketimpangan dan kesejahteraan. Satu paradoks yang amat memilukan kala Papua menjadi provinsi termiskin di Indonesia. Ini karena wilayah yang penduduknya masih banyak yang menggunakan koteka (pakaian adat Papua untuk menutupi kelamin laki-laki) itu nyatanya mengandung separuh lebih cadangan emas Indonesia.
Papua pun merupakan salah satu wilayah yang memiliki tambang emas terbesar di dunia. Bahkan, sekitar 20 tahun yang lalu, Tambang Grasberg di Mimika Papua menjadi tambang emas terbesar di dunia. Namun kini, cadangan emas tersebut kian menyusut lantaran diambil secara besar-besaran oleh PT Freeport milik Amerika.
Dengan kekayaan yang begitu melimpah, seharusnya kesejahteraan bisa dimiliki oleh masyarakat Papua. Namun inilah realitasnya, rakyat Papua bagai ayam mati di lumbung padi. Mereka hanya bisa gigit jari saat kekayaannya dikeruk asing. Mirisnya, pemerintah malah berdiri bersama korporasi. Buktinya, kontrak karya PT Freeport yang harusnya selesai pada 2021, malah diperpanjang hingga 2041.
Padahal, penambangan yang telah dilakukan PT Freeport puluhan tahun itu, meninggalkan banyak problematik, dari mulai problem lingkungan, kemiskinan dan ketimpangan, kebodohan, kriminalitas, pelacuran, HIV/AIDS, narkoba, dan lain-lain. Makin miris kala pembangunan Papua tidak menyentuh akar persoalan, misalnya pembuatan jalan tol trans Papua.
Ribuan kilometer jalan tol tersebut tentu bukan untuk rakyat Papua. Jangankan memiliki kendaraan beroda empat, bisa makan sehari tiga kali saja rakyat Papua sudah beruntung. Inilah salah satu yang menyulut kebencian sebagian warga Papua, termasuk yang tergabung dalam milisi Papua Merdeka. Ini karena pembangunan bukan untuk rakyat, tetapi untuk kepentingan pengusaha. Penguasa serupa petugas yang siap melindungi kepentingan para pengusaha. Inilah negara korporatokrasi. Penguasa dan pengusaha bekerjasama demi keuntungan mereka.
Bukankah ini yang menyebabkan kerusuhan terus terjadi? Akibatnya, bukan tidak mungkin bagi OPM (Organisasi Papua Merdeka), militer yang diturunkan Pemerintah Pusat merupakan wujud perlindungan terhadap korporasi yang harus mereka lawan.
Kedua, faktor keamanan yang seperti setengah hati diselesaikan. Sering kali rakyat melihat justru kerusuhan ini seperti sengaja dipelihara untuk kepentingan kekuasaan dan ekonomi. Ini karena bukan suatu yang mustahil di alam demokrasi ini, pejabat dan aparat saling bahu-membahu untuk mengail di air keruh sebab dengan adanya kerusuhan, dana dari pusat mengalir deras.
Belum lagi sikap pemerintah yang dianggap lembek terhadap KKB. Bayangkan, sekelompok orang bersenjata yang melakukan pembakaran gedung-gedung, penembakan pada aparat juga sipil, bahkan pembakaran masjid-masjid di Papua. Bukannya ditindak tegas malah diundang makan ke istana dan menyebut mereka sebagai saudara yang tidak paham NKRI.
Ketiga, faktor keadilan. Warga Papua memang kerap mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat. Warna kulit dan budaya yang berbeda dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang melayu, menjadikan konflik suku dan ras makin meruncing. Selain dari masyarakat, pemerintah pun dianggap mendiskriminasi Papua.
Bagaimana tidak, sebab siapa pun bisa melihat ketimpangan pembangunan di Jakarta dan Papua. Bak anak tiri, Papua sangat tidak diperhatikan. Termasuk abainya pemerintah pusat pada dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikorupsi segelintir elit daerah. Padahal, dugaan korupsi ratusan triliun dari Otsus sudah ada dari puluhan tahun, tetapi hingga kini tidak terselesaikan. Bukankah ini pula yang makin meyulut kerusuhan?
Demokrasi telah nyata menyebabkan negara mandul dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Kesejahteraan, ketimpangan, ketidakamanan, dan ketidakadilan selalu menyelimuti kehidupan masyarakatnya. Berbeda dengan Islam yang telah terbukti mampu menyelesaikan konflik tersebut dengan paripurna.
Kepemimpinan Khilafah yang membentang hingga 2/3 bagian dunia telah terbukti menyatukan berbagai suku dan ras. Kegemilangan peradabannya menjadikan setiap wilayahnya berkembang merata. Semua itu dapat terealisasi karena Khilafah menerapkan syariat Islam secara kafah sehingga umat manusia hidup di bawah aturan yang sesuai fitrahnya.
Setidaknya ada empat aspek yang menjadikan Islam mampu menyelesaikan kerusuhan di Papua. Pertama, Islam tidak pernah membedakan derajat umatnya dari sukunya. Ini karena tinggi rendahnya derajat seseorang hanyalah dari sisi ketakwaannya. Itulah yang menjadikan sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah al-Habsyi ra., seorang budak yang berkulit hitam, termasuk ke dalam sahabat yang dijamin masuk surga.
“Hai manusia! Sungguh Kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kalian adalah yang bertakwa. Sungguh Allah Maha Tahu dan Maha Teliti.” (TQS Al-Hujurat: 13)
Kedua, fungsi negara dalam Islam mengurusi urusan warga negaranya secara menyeluruh dan merata. Misalnya, persoalan kemiskinan, tentu negara memiliki tanggung jawab dalam mengurus warga yang miskin hingga ia bisa keluar dari kemiskinannya. Berbicara kemiskinan dalam Islam bukan berbicara agregat, tetapi individu per individu sehingga keadilan akan dirasa oleh warga.
Negara harus memastikan kepala keluarganya bekerja dan mampu menghidupi tanggungannya (anak dan istrinya). Jika kepala keluarga tidak mampu bekerja karena cacat, sedangkan seluruh kerabatnya pun tidak memiliki kelebihan untuk membantu, maka keluarga tersebut masuk dalam daftar yang akan diberikan santunan oleh negara.
Tentu saja dalam sistem demokrasi yang selalu saja APBN nya defiisit, hal demikian tidak akan mungkin terjadi. Jangankan satunan pada keluarga miskin, mengupah pegawai negeri saja harus berutang pada asing. Oleh karena itu, mekanisme santunan langsung kepada keluarga hanya akan bisa diterapkan jika Islam ditegakan secara kafah.
Penyebabnya, jika kas negara dikelola dengan sistem Islam, yaitu Baitulmal, maka PT Freeport tidak boleh menambang di Papua sebab tambang emas merupakan milik rakyat yang seharusnya dikelola negara dan diberikan hasilnya untuk kepentingan umat. Pembangunan pun akan masif dilakukan bukan hanya di perkotaan, tetapi juga pedesaan. Hingga tidak ada satu pun daerah yang tertinggal.
Ketiga, negara menjamin seluruh kebutuhan masyarakat termasuk kemanaman. Kebutuhan pokok individu, seperti pangan, sandang dan papan. Juga kebutuhan pokok masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan seluruhnya merupakan tanggung jawab negara, maka KKB yang telah jelas meneror warga harus ditindak dan keberadaanya tidak boleh ada.
Begitu pun aparat yang diturunkan sejatinya untuk melindungi kedaulatan negara dan keamanan warga. Baik polisi ataupun tentara semua ada untuk kepentingan rakyatnya. Inilah yang akan mewujudkan keamanan yang paripurna. Rakyat pun bisa hidup tenang tanpa ada keresahan.
Oleh karena itu, keadilan, kesejahteraan, serta jaminan keamanan pada rakyat Papua dan juga pada umat manusia secara umum hanya akan bisa terealisasi dengan paripurna jika syariat Islam diterapkan secara kafah dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiah. Ini karena khalifah akan menjamin seluruh kebutuhan pokok umat dan mengurusnya dengan sebaik-baik pemimpin, yaitu yang mencintai rakyatnya secara menyeluruh tanpa memandang ras dan daerah.
Syariat Islam menyejahterakan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Pluralitas agama dan suku bangsa diakui, dijaga, dilebur menjadi satu dalam batasan-batasan syariat, sehingga tidak ada yang berhak menzalimi dan dizalimi. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan pemerintahan yang tunduk kepada syariat. Wallahu a’lam bisshowab.