Oleh : Ria Aqilah
Pengadaan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia sudah lama menjadi cita-cita pemerintah. Langkah tersebut kini berupaya diwujudkan melalui tabungan yang dipotong dari penghasilan masyarakat. Tepatkah langkah pemerintah di saat sulit seperti ini?
Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat yang diperuntukkan bagi pegawai negeri ataupun swasta dengan cara pemotongan gaji sebesar 2,5 % sementara 0,5 % iuran dibebankan kepada pemberi kerja.
Presiden Jokowi atau Joko Widodo sendiri telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pada 20 Mei 2020 lalu.
Di dalam beleid tersebut dijelaskan, mulai tahun 2021, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah bisa mulai memungut iuran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk tahap berikutnya, badan tersebut juga bakal memungut iuran kepada anggota TNI/Polri serta pegawai swasta dan pekerja mandiri.
Banyak pihak yang kontra terhadap kebijakan ini. Hal tersebut lantaran sudah terlalu banyak gaji karyawan yang telah dipangkas untuk beberapa iuran, seperti BPJS Kesehatan, Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun. Selain itu juga gaji karyawan juga telah dipotong untuk PPh 21.
Iuran Tapera hanya Menambah Beban Rakyat
Tapera adalah bentuk iuran yang dipaksakan oleh pemerintah, rakyat dipaksa untuk membayar iuran yang sejatinya semakin menambah beban hidup. Akhirnya, rakyat pun tak mampu berlepas diri dari jerat sistem kapitalisme liberalisme seperti saat sekarang ini.
Kapitalisme hanya mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Seharusnya BPJS bisa menjadi evaluasi bagi rakyat dan rezim saat ini. Bahwa ketika iuran itu dipaksakan kepada rakyat, rakyat bukannya mendapat jaminan penghidupan yang layak melainkan terpaksa untuk menerima kebijakan pahit pemerintah. Rakyat dipalak atas nama investasi.
Akhirnya tak ada lagi ketenangan hidup, tak ada lagi jaminan penghidupan dikarenakan pemerintah yang terus membebani rakyat dengan seabrek kebijakan yang terkesan sangat dipaksakan ini. Sungguh rezim ini tak punya malu. Mungkin malu sudah menggerogoti, hingga terus saja memalak uang rakyat dengan berbagai macam tipu daya oleh sistem busuk.
Maka bisa kita lihat bahwa hanya Islamlah satu-satunya sistem yang mampu menjawab segala problematika kehidupan yang membanjiri kaum muslimin saat ini, tatkala mereka jauh dari aturan Islam yang sempurna, maka kehinaan serta kesempitan hidup melanda.
Sesungguhnya negaralah yang wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar pokok rakyatnya seperti sandang, pangan, dan papan. Maka tempat tinggal yang layak adalah menjadi kewajiban negara dalam pemenuhannya. Negara tidak akan membebankannya kepada rakyatnya. Nabi SAW: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Sudah saatnya pemimpin negeri ini berpindah haluan dari menerapkan sistem kapitalisme ke sistem pemerintahan Islam. Wallahu’alam bishoab). *** Wallahu’alam ….